Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Jokowi Tambah Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun, Targetkan hingga 7,8 Juta Ton Pupuk Tercapai Tahun Ini

Pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun.

5 Februari 2024 | 18.13 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2023 di Menko Perekonomian, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Sebanyak 2,5 juta petani lagi ditargetkan akan menerima subsidi pupuk tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelumnya, pemerintah menganggarkan dana subsidi pupuk sebesar Rp 26,68 triliun untuk 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut dia, subsidi pupuk penting, karena memasuki musim tanam. Dengan penambahan subsidi, maka diproyeksikan sebanyak 7,7 sampai 7,8 juta ton pupuk bersubsidi dapat tercapai tahun ini.

"Pertama, subsidi pupuk itu penting karena masuk dalam musim tanam. Kemarin dengan dana yang ada Rp 26 triliun itu hanya mencakup sekitar 5,7 juta petani. Sehingga, kita harus menambahkan 2,5 juta petani," kata dia di kantornya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Februari 2024.

Airlangga menambahkan, pemberian subsidi pupuk tidak boleh lambat. Selaras dengan itu, Presiden Joko Widodo, kata Airlangga, telah mengabulkan rencana penambahan subsidi tersebut. "Bapak Presiden sudah sepakat untuk sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi 14 triliun."

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, ada berbagai cara dalam mengatur sumber pendanaan agar alokasi dana subsidi bisa ditambah. Salah satu cara yang mungkin digunakan adalah automatic adjustment atau penyesuaian anggaran secara otomatis. Kebijakan ini berupa pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L tahun anggaran 2023 sebesar 5 persen untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta gejolak geopolitik.

"Nah, nanti itu tekniknya kan ada macam-macam cara. Menteri Keuangan akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," tutur Airlangga.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus