Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat transaksi aset kripto sepanjang 2024 melonjak tajam. Hingga November 2024, nilai transaksi kripto mencapai Rp556,53 triliun, atau telah meningkat sebesar 376 persen year-on-year.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan, pertumbuhan transaksi aset kripto didorong oleh peningkatan utilitas kripto, seperti Bitcoin, yang semakin memperkuat daya tarik dari pasar kripto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca Juga: Industri Aset Kripto Berharap Tidak Kena PPN
“Kami mencatat per November 2024, jumlah investor kembali berada dalam tren peningkatan yang mencapai angka 22,11 juta investor,” ungkap Hasan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) yang digelar secara daring pada Selasa, 7 Januari 2025. Angka tersebut naik dibandingkan bulan Oktober 2024, yakni sebanyak 21,63 juta investor.
Transaksi aset kripto pada November 2024, Hasan menjelaskan, mengalami peningkatan hingga 68 persen dari bulan sebelumnya. Transaksi kripto mencapai Rp81,41 triliun, dibandingkan transaksi pada Oktober 2024, yakni sebesar Rp48,44 triliun. Peningkatan transaksi tersebut, kata Hasan, seiring dengan sentimen bullish di kalangan investor aset kripto.
”Juga adanya sentimen perkembangan regulasi global yang semakin menunjukkan dukungan terhadap kegiatan dan kepemilikan aset kripto,“ ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan persiapan peralihan tugas, pengaturan, dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). OJK bersama Bappebti, kata dia, telah berkoordinasi untuk menyusun nota kesepahaman, membentuk tim transisi bersama, dan menyepakati substansi yang nantinya akan dimuat dalam berita acara serah terima yang berkaitan dengan peralihan tugas ini.
Tak hanya itu, OJK juga menyusun perangkat pengaturan di tingkat Peraturan OJK atau POJK, maupun peraturan pelaksanaannya di tingkat Surat Edaran OJK atau SEOJK, mengenai penyelenggaraan perdagangan aset kripto.
"Telah juga dilakukan persiapan dan pembentukan infrastruktur untuk pengawasan," ungkap Hasan. "Kami juga kami menyusun panduan teknis yang terkait dengan koordinasi dengan para stakeholders dan pelaku usaha terkait di kegiatan aset kripto."
Sebelumnya, OJK memastikan proses peralihan wewenang pengawasan perdagangan aset kripto dari Bappebti tidak ada kendala. Pengawasan aset kripto rencananya berada di bawah OJK per 10 Januari 2025.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menyiapkan transisi pengalihan pengawasan aset kripto. “Saya sempat diskusi singkat dengan Menteri Perdagangan, melakukan proses itu dalam format yang resmi,” kata Mahendra ketika ditemui usai acara Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, di Gedung BEI, kawasan Jakarta Selatan, Kamis, 2 Januari 2025.
Mahendra memastikan kesiapan OJK untuk melaksanakan tugas pengawasan aset keuangan digital melalui penerbitan POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Beleid itu merupakan tindak lanjut atas mandat peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Foto 
