Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menyarankan dalam kabinet Jokowi jilid II atau Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang akan dilantik 20 Oktober 2019 diisi setidaknya oleh lima menteri dari kalangan pengusaha, terutama di beberapa kementerian terkait investasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau kami ingin tiga, empat, atau lima kementerian itu ada unsur dari dunia usaha. Di kementerian terkait investasi,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, menteri yang berasal dari dunia usaha di kementerian terkait investasi akan semakin meningkatkan kinerja pemerintahan untuk mendorong perekonomian karena bisa mengurus investasi lebih baik dan telah memahami berbagai kendala serta potensi yang ada.
Selain itu, Danang melanjutkan, menteri dalam kabinet Jokowi jilid II tersebut juga akan lebih memahami aturan atau regulasi yang cocok untuk diterapkan sehingga investasi di Indonesia bisa cepat berkembang dan meningkat.
“Mereka sudah menjiwai tentang dunia usaha, memahami kendala dan potensi dunia usaha. Jadi kementerian yang diisi oleh orang yang tepat dalam pengalamannya relatif lebih bisa membawa kementerian itu menerbitkan regulasi atau bahkan menghilangkan regulasi yang tidak perlu,” ujar Danang.
Sebelumnya pada Jumat, 11 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo belum memastikan berapa orang yang akan masuk ke kabinet, namun ia mengatakan masih tetap akan ada warga Papua yang duduk di kabinet periode 2019-2024.
"Saya pastikan ada orang Papua yang masuk kabinet," katanya setelah menerima perwakilan siswa SD Kabupaten Jayapura dan Asmat Provinsi Papua di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.
Mengenai kapan kabinet akan diumumkan, Jokowi mengatakan bisa hari yang sama saat pelantikan bisa juga sehari setelahnya.
Ia menyebutkan saat ini sudah punya susunan kabinet Jokowi jilid II, namun dengan pertimbangan tertentu masih ada kemungkinan untuk berubah menjelang pengumuman.
