Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Kadin Indonesia menyatakan pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan perdagangan ke daerah lain minimal 50 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan pemindahan ibu kota akan membangkitkan gairah para pelaku usaha di daerah. "Juga memastikan terlaksananya reformasi struktural, termasuk penerapan environmental social dan governance guna mewujudkan ekonomi hijau," kata Arsjad dalam keterangan tertulis Sabtu, 12 Februari 2022.
Kadin kata dia, siap untuk memobilisasi keahlian dan kapabilitas di mana diperlukan, dan mendukung pemerintah dalam mencari rekan strategis atau rekan pembiayaan untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur maupun industri.
Kadin melihat pembangunan IKN Nusantara ini memiliki alasan yang tepat, dengan mempertimbangkan kondisi Pulau Jawa. Di mana, kata dia saat ini, beban yang dipikul oleh Jakarta dan pulau Jawa cukup berat dengan 57 persen penduduk terkonsentrasi di pulau Jawa dan kontribusi ekonomi pulau Jawa menyumbang sekitar 59 persen PDB Nasional.
Ditambah adanya krisis ketersediaan air, urbanisasi, dan besarnya konversi lahan di Pulau Jawa semakin memberi beban berat bagi pulau Jawa, khususnya Jakarta sebagai penopang aktivitas ekonomi di Indonesia.
Dia berharap IKN Nusantara dapat menjawab tantangan global, transformasi menuju smart city yang berbasis teknologi, berorientasi pada keberlanjutan sumber daya dan lingkungan menuju Indonesia emas 2045.
Selain itu, dia harap IKN Nusantara dapat menjadi pusat penggerak ekonomi baru Indonesia melalui penciptaan 3 juta lapangan kerja baru, serta menampung kurang lebih 7 juta penduduk di sekitar wilayah IKN Nusantara.
Kendati begitu, banyak masyarakat yang tidak mendukung pemindahan ibu kota negara di masa krisis pandemi Covid-19. Salah satunya dapat dilihat dalam petisi berjudul 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu Kota Negara' (IKN) di laman change.org.
Petisi yang diinisiasi oleh 45 akademisi sejak 4 Februari 2022, telah ditandatangani 21.492 orang hingga 9 Februari 2022.
Salah satu inisiator, Achmad Nur Hidayat, yang juga merupakan CEO Narasi Institute menilai, tingginya antusiasme masyarakat dalam penandatanganan petisi ini menandakan UU IKN yang menjadi landasan hukum pembangunan ibu kota baru cacat aspirasi publik.
"Publik menilai telah terjadi sumbatan aspirasi masyarakat dalam penyusunan UU IKN," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 9 Februari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan ketimpangan struktur perekonomian pulau-pulau di Indonesia masih cukup tinggi.
Pulau Jawa tercatat berkontribusi 57,89 persen terhadap PDB; Pulau Sumatera 21,7 persen; lalu Kalimantan 8,25 persen; Sulawesi 6,89 persen; Bali dan Nusa Tenggara 2,78 persen; serta Maluku dan Papua 2,49 persen.
Perbedaan tingkat perekonomian itu disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah jumlah penduduk dan keberadaan industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Seperti diketahui, selama ini manufaktur masih banyak berlokasi di Jawa.
OJK menilai bahwa perlu terdapat pemerataan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan di pulau-pulau lain. Pengembangan industri di luar Jawa menjadi salah satu agenda untuk mendorong hal tersebut, dengan catatan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar serta tidak merusak ekosistem dan lingkungan di sana.
"Sumber pertumbuhan ekonomi baru dan daerah-daerah perlu ditingkatkan perannya melalui sinergi pemerintah dan otoritas serta berbagai pemangku kepentingan," ujar Wimboh dikutip dari Bisnis.com.
HENDARTYO HANGGI | BISNIS
Foto 
