Kami Ini Hanya Kasir

SUDAH lewat dari satu tahun Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit bekerja, mayoritas dana sawit yang terkumpul mengalir untuk subsidi biodiesel. Akibatnya, pungutan dari para pelaku usaha untuk membiayai peremajaan perkebunan sawit sangat minim. Hal ini melenceng dari tujuan semula seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Perkebunan. Menurut Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi, prioritas pertama dana ini memang mengembalikan harga sawit yang sempat jatuh. Tapi, "Sudah saya usulkan kalau Kementerian Pertanian ingin menggunakan dana ini untuk pembiayaan sawit, ya, perintahkan kami untuk mengeluarkan dana," kata Bayu saat ditemui Akbar Tri Kurniawan, Ayu Prima Sandi, dan fotografer Tony Hartawan dari Tempo, Rabu pekan lalu.

Kenapa mayoritas dana sawit akhirnya digunakan untuk biodiesel?

Sampai akhir 2015, dana sawit yang tersisa Rp 6,5 triliun. Adapun dana yang terkumpul sepanjang Januari-September Rp 8,3 triliun. Tentu sudah dikeluarkan untuk melakukan pembayaran macam-macam, terutama biodiesel. Kami harus menjalankan strategi. Pada Juli tahun lalu, kondisi harga sawit sedang rendah. Jadi prioritas pertama adalah mengembalikan harga sawit. Tentunya kami tidak mengesampingkan program-program lain. Program utama selain biodiesel adalah replanting. Latar belakang utama CPO Fund ini sebenarnya untuk peremajaan perkebunan sawit, khususnya untuk pekebun kecil.

Nyatanya dana sawit tidak mengalir ke kebun, sementara dana replanting di Kementerian Pertanian dihapus. Bagaimana penjelasan Anda?

Kami ini sebenarnya cuma kasir atau juru bayar. Kami tidak punya program. Lembaga ini bukan badan pengelolaan dana sawit. Ini badan pengelola dana perkebunan. Menteri Pertanian adalah anggota dewan pengarah BPDP. Sedangkan direktur jenderal perkebunan anggota dewan pengawas BPDP. Sudah saya usulkan ke Komite Pengawas ataupun Komite Pengarah, kalau Kementerian Pertanian akan menggunakan dana ini untuk pembiayaan sawit, ya, silakan buat programnya. Perintahkan kami untuk mengeluarkan dana itu, kami akan mengeluarkan dengan senang hati.

Mayoritas dana akhirnya untuk biodiesel. Bukankah ini melanggar Undang-Undang Perkebunan?

Kalau biodieselnya bukan dari sawit, ya, melanggar. Tapi biodiesel yang dikembangkan berasal dari sawit. Kita perlu melihat ke depan, sawit itu tidak ada yang bisa langsung "diminum", harus masuk ke industri untuk diolah. Dengan mendorong penyerapan biodiesel, dana ini dipakai untuk menyelamatkan harga tandan buah segar (TBS) dan harga minyak sawit mentah (CPO). Hal ini konsisten dengan tujuan Undang-Undang Perkebunan. Salah satunya pengembangan produk.

Tapi pada akhirnya dana ini justru mengalir kembali ke perusahaan-perusahaan sawit besar.…

Betul. Tapi kami tidak ada kepentingan apa pun di grup besar itu. Yang memproduksi biodiesel dan memasok ke Pertamina memang perusahaan besar yang jumlahnya sekarang ini hanya sekitar 20. Jadi mereka yang paling banyak memasok ke Pertamina. Begitu ada pengajuan klaim, kami verifikasi ke Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Kami tidak memilih perusahaan mana yang dibayar karena yang menetapkan EBTKE.

Jadi benar dana sawit sejauh ini hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan sawit besar?

Lagi-lagi, dari sisi kebijakan, yang dikejar adalah mengamankan harga minyak sawit, yang kemudian berimplikasi pada harga TBS. Dalam catatan kami, harga TBS naik dari Rp 850-890 per kg menjadi Rp 1.700 per kg. Walhasil, petani menerima keuntungan. Jadi dampak dari subsidi biodiesel ini mengalir ke petani. Siapa pun yang sudah memproduksi TBS akan menikmati harga yang tinggi.