Kami Pangkas Birokrasi

BULAN ini pemerintah akan mengeluarkan keputus-an presiden terkait penempatan dan pengurusan izin Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Inilah bagian dari janji pemerintah memperbaiki nasib TKI, yang sering menjadi korban percaloan, pemerasan, perampokan, bahkan pembunuhan.

”Dengan reformasi ini, pelayanan TKI akan menjadi murah, mudah, dan aman,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno di Hotel Sari Pan Pacific, Ahad pekan lalu. Kepada Heri Susanto dan Yandrie Arvian dari Tempo, Erman memaparkan program pemerintah itu.

Apa latar belakang reformasi penanganan ini?

Ada beberapa masalah pokok TKI, di antaranya masalah TKI ilegal, perjanjian kontrak tidak dipahami, dan kompetensi yang rendah. Namun, jangan lupa, TKI juga bisa me-ngurangi pengangguran dan mendatangkan devisa cukup tinggi bagi negara. Selaku Menteri Tenaga Kerja, saya tentu harus berbuat sesuatu.

Apa saja bentuk perbaikan sistem ini?

Perbaikan itu mencakup penyederhanaan birokrasi, me-nurunkan biaya, dan mengamankan proses rekrutmen dan penempatan TKI. Kami akan desentralisasi sebagian kewenangan ke daerah, agar hemat biaya dan lebih aman.

Selama ini, berapa biaya yang dikeluarkan TKI?

Ada dua jenis biaya, lewat proses resmi dan calo. Dengan proses resmi, TKI selama ini melalui 25 meja atau 40 titik, misalnya TKI yang dikirim ke Korea biaya resminya sekitar Rp 15 juta. Namun, karena melalui 25 meja, biayanya bisa naik menjadi sekitar Rp 20 juta. Kalau melalui calo, biaya malah melonjak dua kali lipat, jadi Rp 30 juta. Biaya resmi TKI ke Malaysia Rp 5 juta, tapi jika lewat calo bisa Rp 15 juta.

Apa saja bentuk perizinan yang Anda pangkas?

Kami sudah bicarakan dengan kementerian terkait untuk menyederhanakan birokrasi menjadi 11 meja atau 22 titik. Jadi, pemangkasan birokrasi 50 persen. Meja-meja terkait rekomendasi dihilangkan, misalnya rekomendasi bebas fiskal. Itu tempat uang siluman.

Apakah biaya resmi juga akan diturunkan?

Kalau yang resmi, sudah ada ketentuannya, tak bisa diturunkan. Tetapi, karena ada biaya siluman, biaya resmi naik 30–40 persen. Dengan penyederhanaan, biaya siluman bisa turun 20 persen. Namun, kalau calo dihindari, biayanya turun 100 persen.

Apakah penyederhanaan ini akan menjamin penghapusan calo?

Calo susah dihapus karena merupakan kerja sama agen dalam dan luar negeri. Namun, dengan sosialisasi, TKI akan sadar sehingga percaloan bisa dikurangi. Bila calon TKI tak mau terjebak masalah, harus mendaftar resmi. Selama ini mereka terjebak rayuan calo. Padahal, setelah sampai di luar negeri, mereka kecewa, gaji tak dibayar dan lari ke penampungan.

Apa yang Anda lakukan agar reformasi ini benar-benar dijalankan aparat pemerintah?

Kami akan menurunkan tim pengawasan terpadu. Saya juga akan menegakkan hukum. Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta sudah saya nonaktifkan karena meminta pungutan pada TKI. Di kantor pusat juga sudah ada tujuh direktur yang ditindak.