Kapasitas Penjaminan Dana Nasabah Bank Kian Besar

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapat kewenangan tambahan sebagai bagian dari upaya antisipasi ancaman wabah Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, LPS bisa memperluas sumber pendanaan demi menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah dan menangani bank bermasalah. 

Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah, mengatakan perluasan kewenangan merupakan strategi antisipasi menghadapi skenario terburuk serta menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi aspek utama stabilitas sistem keuangan. "Risiko itu memang belum terjadi. Tapi, jika tidak cepat mengantisipasi, masyarakat akan goyah dan berbondong-bondong mengambil dana ke bank, sehingga bank akan kehilangan likuiditasnya dan tidak bisa berfungsi lagi," kata dia, kemarin. 

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020, LPS bisa mendapat pendanaan dari penerbitan surat utang, pinjaman kepada pemerintah, serta penjualan atau repo Surat Berharga Negara (SBN) kepada Bank Indonesia. Namun Halim menegaskan langkah tersebut hanya akan ditempuh ketika kondisi perekonomian memburuk, yang menyebabkan lembaganya mengalami kesulitan likuiditas. "LPS mesti siap ketika harus melakukan penyelamatan saat likuidasi bank bermasalah. Apa pun yang terjadi, harus punya dana," ucapnya. 

Saat ini, kata Halim, permodalan LPS cukup kuat, yaitu Rp 148 triliun. Dia mengklaim jumlahnya cukup untuk menutup persoalan likuiditas pada bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank-bank kecil. "Tapi kalau terjadi situasi luar biasa melibatkan bank yang lebih besar, kami butuh pendanaan yang cukup." Sejak berdiri pada 2004, LPS telah melikuidasi 101 bank, yang terdiri atas 100 BPR dan 1 bank umum. 

Halim meminta masyarakat tidak khawatir terhadap simpanan dananya di bank. "Untuk saat ini kondisinya masih normal. Tapi kita tetap harus waspada," katanya.