Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri kembali mengkritik penanganan Covid-19 melalui cuitan di media sosial Twitter. Kritik ini dilontarkan setelah pemerintah mengumumkan kenaikan kasus mencapai 15 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Buruk muka cermin dibelah: testing dan contact tracing rendah, cuti bersama, pilkada, data buruk, Terawan, kebijakan tidak konsisten, diskon pesawat, bebas airport tax, ... dst," kata Faisal Basri seperti dikutip dari cuitannya lewat akun @FaisalBasri, Jumat, 25 Desember 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Faisal Basri mengomentari pernyataan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang memperparah adalah keterkaitan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan dan masa libur panjang.
Wiku menjelaskan bahwa sebulan terakhir menjadi kenaikan tertinggi dan tersingkat. Kasus aktif meningkat dua kali lipat dari 54.804 kasus menjadi 103.239. Persentase daerah yang tidak patuh protokol kesehatan pun meningkat 48,01 persen.
Kenaikan kasus aktif ini dibarengi dengan peningkatan testing. Meski angka testing mingguan meningkat, ini tidak dibarengi dengan penurunan kasus aktif.
Keterangan pers itu disampaikan Wiku dan disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis malam, 24 Desember 2020. "Saat ini persentase daerah yang tidak patuh protokol kesehatan naik dari 37,13 menjadi 28,01 persen. Pada periode ini ada libur panjang 28 Oktober-1 November 2020," ujar Wiku. Sebelumnya tren kenaikan jumlah kasus terjadi pada libur panjang Idul Fitri 22-25 Mei dan periode 17,20-23 Agustus 2020.
Atas dasar data itu, menurut Wiku, dapat disimpulkan setiap kenaikan kasus aktif selalu diiringi oleh kenaikan persen daerah yang tidak patuh protokol kesehatan. "Dan selalu berasal dari event libur panjang."
Ia juga menyayangkan jumlah tes mingguan telah meningkat tapi tidak diikuti penurunan kasus aktif. "Ini bukti masyarakat masih ceroboh, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jika ini terus berlangsung, ini seperti kondisi di mana masyarakat seperti menggali kuburnya sendiri," ucapnya.
Lebih jauh Wiku menyebutkan, momentum libur natal dan tahun baru dapat menjadi pembuktian dari masyarakat belajar dari libur panjang sebelumnya. "Mari jadi kelompok yang berperan tidak berpergian dan menghindari kerumunan," katanya.
Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan bahwa penularan Covid-19 yang tinggi beberapa hari terakhir ini sudah bukan karena efek libur panjang. “Tapi minimnya kesadaran dan pelacakan," katanya ketika dihubungi.
Pemerintah sudah ada lampu kuning untuk ekstra hati-hati. “Pemerintah harus diingatkan akan ekstra berhati-hati,” ucap Tri Yunis.
Ia menyarankan agar pemerintah segera menambah fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19. Jika pemerintah telat mengambil kebijakan jangka pendek, bisa berpotensi meningkatkan risiko kematian terhadap pasien Covid-19.
BISNIS | ANTARA | RR ARIYANI
Foto 
