Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Bumi Serpong Damai (BSD) masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat evaluasi terkait PSN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 18 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan pernyataan Airlangga, pemerintah akan mengembangkan 14 proyek baru dengan skema pembiayaan dari swasta. Semua proyek itupun sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Selain itu, 14 PSN baru ini juga termasuk penyesuaian nomenklatur dan perubahan ruang lingkup proyek lama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tadi dilaporkan ke Pak Presiden (Jokowi) ada 14 PSN baru yang pembiayaannya berasal dari swasta, menciptakan lapangan kerja, dan tidak membutuhkan APBN,” ucap Airlangga, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
Adapun keempat belas PSN itu adalah pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Concept; Kawasan Industri Wiraraja di Pulau Galang, Batam; North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur yang terkait dengan proyek Kementerian ESDM dan perusahaan migas asal Italia, ENI; Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; dan Kawasan Industri Patimban di Subang, Jawa Barat.
“Kawasan Industri Patimban ini bukan yang baru, yang baru adalah suplai energi dan ada juga pengembangan untuk kawasan ekonomi baru di Patimban,” kata Airlangga.
Selain itu, ada juga pembangunan Giga Industrial Park di Sulawesi Tenggara; Kawasan Industri Kolaka Resource dan Kawasan Industri Stargate yang disponsori oleh Astra; Kawasan Pesisir Surabaya Water Front di Kenjeran, Jawa Timur yang terkait dengan pasar ikan dan kegiatan ekonomi masyarakat; Neo Energy Morowali yang terkait dengan PLTS dan pengembangan baterai; serta Kawasan Pengembangan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) yang khusus untuk kawasan medicine dan pendidikan.
PIK dan BSD City
PIK adalah kawasan yang dikembangkan oleh perusahaan Agung Sedayu Group. Perusahaan ini didirakan oleh Sugianto Kusuma alias Aguan. Sejak tahun 1970, Aguan merintis Agung Sedayu Group dengan mendirikan perusahaan kontraktor rumah pertokoan. Setelah berkembang pesat, Agung Sedayu Group lalu mendirikan pusat perbelanjaan elektronik terintegrasi pertama di Indonesia, yaitu Harco Mangga 2 pada 1991.
Sementara itu, pembangunan BSD pertama kali dimulai pada tanggal 16 Januari 1989. Pembangunannya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Rudini. Awalnya, pengembangan kota mandiri itu dilakukan di atas lahan yang sebelumnya adalah hamparan hutan karet yang tidak lagi produktif.
Pengembangan BSD kemudian dilakukan oleh PT Bumi Serpong Damai (PT BSD) dengan saham awal dimiliki oleh sebelas perusahaan swasta dengan total investasi sebesar Rp 3,2 triliun. Sebelas perusahaan tersebut tergabung dalam Sinar Mas Group, Salim Group, Metropolitan Group, dan Pembangunan Jaya.
Usai terjadinya krisis moneter pada 1998, Sinar Mas Group yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaja kemudian membeli mayoritas saham perusahaan yang dipegang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Nama kawasan ini kemudian diubah menjadi BSD City. Pada tanggal 6 Juni 2008, PT BSD resmi menjadi perusahaan publik dengan melepas 1 miliar lembar sahamnya ke publik di Bursa Efek Indonesia, sebagai emiten kedelapan yang melantai di tahun tersebut.
Dalam susuan dewan komisaris BSD City, putra pendiri Eka Tjipta Widjaja, Muktar Wijaja menjabat sebagai presiden komisaris. Muktar saat ini juga menjabat sebagai Executive Director & Chief Executive Officer dalam susunan direksi Sinar Mas Land.
Selain itu, pemerintah pun mencatat PSN baru lainnya yaitu Kawasan Industri Toapaya di Bintan, yang merupakan ekspansi dari Bintan Alumina, serta ada dua proyek yang merupakan kelanjutan dari proyek yang sudah eksisting yakni pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II dan pengembangan Jalan Tol di Kota Bandung.
Menurut Airlangga, PSN yang dikembangkan pemerintah telah tersebar dari Sumatera hingga Papua. Terlebih, jumlah proyek pengembangan di luar Jawa lebih besar dibanding di pulau Jawa itu sendiri.
Sementera terkait pengembangan PSN, Airlangga menyebut beberapa isu yang dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, terutama terkait pengadaan tata ruang. Selain itu, terdapat sejumlah PSN yang pembangunannya masih terkendala, antara lain Tol Gilimanuk-Mengwi yang statusnya diubah dari prakarsa badan usaha (unsolicited) menjadi prakarsa pemerintah (solicited).
“Kemudian pengembangan PSN di Kawasan Industri Pupuk Fakfak ini juga (terkait) masalah KLHK dan masalah tanah ulayat yang kami laporkan. Sementara Kawasan Industri Terpadu Batang, ada persoalan tentang harga gas 6 dolar AS yang ditentukan. Nanti akan ada rapat khusus (guna membahas isu-isu ini),” tutur Airlangga.
Di samping kehadiran 14 PSN baru, pemerintah juga menargetkan sebanyak 41 PSN yang telah berjalan bisa rampung pada 2024. Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo sebelumnya mengatakan ini dalam media briefing, di Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024.
Sebanyak 31 proyek ditargetkan selesai pada 20 Oktober 2024 atau pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PSN tersebut terdiri dari 3 proyek infrastruktur di sektor jalan tol, 3 proyek di sektor transportasi, 14 proyek di sektor bendungan, 1 proyek di sektor energi, dan 11 proyek di sektor kawasan.
Sementara sisanya, sebanyak 10 proyek ditargetkan rampung hingga Desember 2024. Sepuluh PSN tersebut, antara lain 1 proyek di sektor transportasi serta 9 proyek di sektor bendungan dan irigasi. Adapun total nilai investasi dari 41 proyek yang ditargetkan selesai tahun ini mencapai angka sekitar Rp 500 triliun.
Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Jokowi mencatat 195 proyek strategis nasional selesai dibangun selama 2016 hingga Februari 2024, dengan nilai Rp 1.519 triliun. Selain itu, 77 PSN dalam tahap konstruksi atau beroperasi sebagian dengan nilai Rp 2.960,7 triliun.
RADEN PUTRI | DANIEL A FAJRI
Foto 
