Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa dalam mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19, pemerintah memerlukan unprecedented policies atau kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kenaikan alokasi belanja non-operasional kementerian dan lembaga sebesar Rp 56,6 triliun pada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tambahan dana tersebut diutamakan pada kementerian dan lembaga yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Corona (Covid-19). Untuk memaksimalkan pemulihan pada tahun depan, Suharso mengungkapkan kunci utamanya adalah kemampuan menekan rantai pemutusan virus disertai dengan intervensi kebijakan ekonomi secara maksimal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ekonomi akan lebih cepat pulih dan kembali normal. Terkait dengan hal tersebut, dapat diambil pembelajaran dari Cina. Negara yang menjadi awal penyebaran virus Corona ini telah berhasil menekan laju penyebaran virus dengan baik," kata dia seperti dikutip Bisnis, Selasa 13 Mei 2020.
Dengan pembelajaran ini, Suharso berharap agar Indonesia mampu melakukan pemulihan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan negara lain di dunia. Pemulihan yang cepat tersebut dituangkan dalam tema pada RKP 2021 'Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial'.
Foto 
