Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas terdampak pemangkasan anggaran sebesar Rp 1 triliun. Setelah dipagkas, anggaran Kementerian PPN tersisa Rp 968,05 miliar. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memaparkan kementeriannya membutuhkan tambahan lagi Rp 476 miliar untuk program prioritas dan pegawai baru. “Itu sangat esensial karena Kementerian PPN dapat tambahan pegawai baru yang selama ini kami belum pernah mendapatkannya,” ucapnya saat rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan rakyat Rabu 12 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tanpa tambahan anggaran, pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para ASN baru itu bakal terdampak. Adapun pegawai baru di Kementerian PPN sebanyak 1.590 orang. Terdiri dari 700 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 890 orang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam rapat kemarin anggota Komisi XI sempat menanyakan mengapa hal ini tak disampaikan pada saat pembahasan efisiensi dengan Kementerian Keuangan sebelumnya. Diketahui pada 11 Februari 2025 pertemuan seluruh sekretaris jenderal dan sekretaris menteri yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama 3 Wakil Menteri Keuangan membahas rekonstruksi anggaran.
Sekretaris Kementerian PPN Teni Widuriyanti menjelaskan pada pertemuan tersebut tiga wakil menteri menjelaskan cara penyisiran anggaran. Efisiensi hanya menyasar belanja barang dan modal. Sehingga hasil akhir pemangkasan anggaran Kementerian PPN adalah Rp 1 triliun.
Namun saat diteliti internal, kata Teni, ternyata hal itu berdampak pada operasional pegawai baru kementerian. Termasuk gaji dan tunjangan kinerja. “Belum dibahas ketika Rp 1 triliun dipangkas, kita berhitung ulang di dalam, ternyata engine kita cukup terganggu,” ucapnya.
Teni menjelaskan dalam 10 tahun terakhir kementerian PPN tak dapat penambahan pegawai negeri baru. Karena itu kementerian didukung tenaga kontrak yang saat ini sedang diupayakan menjadi ASN dan PPPK.
Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan DPR tak bisa memutuskan penambahan anggaran. Dia menyarankan kementerian PPN mendiskusikan lagi dengan pemerintah. “Kita kan opsinya bukan untuk optimalisasi, tugas kita efisiensi. Silakan dibicarakan di tingkat pemerintah,” ucapnya ditemui seusai rapat.
