Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Rachman Arief Dienaputra menyatakan tidak ada penyetopan proyek jalan tol di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rachman menuturkan, proyek jalan tol yang sudah dikontrak maupun yang masih proses pelelangan akan tetap dilanjutkan.
Rachman sekaligus menepis isu penyetopan proyek jalan tol baru yang sebelumnya disampaikan Anggota Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono. "Kalau yang sedang tahap persiapan, sedang kajian, dilanjutkan kajiannya," kata Rachman saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Kamis, 19 Desember 2024.
Bila hasil kajian sudah selesai, Rachman mengatakan kementeriannya bakal melaporkan hal tersebut ke Presiden Prabowo. Selanjutnya, kepala negara yang akan memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak. Namun, ia memastikan proyek yang didanai swasta melalui investasi bakal terus berjalan.
Menurut Rachman, Presiden Prabowo bakal memperhatikan kapasitas fiskal terkait kelanjutan proyek tol baru yang masih dalam pengkajian. Terlebih, pemerintah saat ini memiliki sejumlah program prioritas, di antaranya ketahanan pangan dan energi. Oleh karena itu, infrastruktur yang yang akan dibangun adalah infrastruktur yang bisa mendukung program prioritas pemerintah. "Memang alokasi (APBN) kami akan diprioritaskan untuk ketahanan pangan dan energi. Kalau tol mendukung ketahanan pangan dan energi, ya mungkin dilanjutkan," ujar Rachman.
Adapun sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan ada tiga fokus dalam program quick wins Kementerian PU terkait dengan pembangunan infrastruktur. "Pertama, mendukung ketahanan pangan melalui optimalisasi bendungan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta infrastruktur konektivitas menuju sentra pangan," kata Dody saat upacara Hari Bakti PU ke-79 di Lapangan Sapta Taruna Kementerian PU, Selasa, 3 Desember 2024.
Fokus kedua adalah mendukung wajib belajar 13 tahun dengan membangun dan merenovasi 11.420 unit sekolah dari tingkat TK hingga SMA/SMK, SLB, dan madrasah. Ketiga, mendukung program unggulan strategis/K/L lainnya, termasuk pembangunan giant sea wall, Ibukota Nusantara (IKN), infrastruktur konektivitas, pasar rakyat, sarana air minum dan sanitasi, pengelolaan persampahan, sarana olahraga, fasilitas kesehatan, serta penataan kawasan pariwisata, industri, dan area terdampak bencana.
Pilihan editor: PPN 12 Persen di Indonesia Tergolong Rendah, Tapi Tertinggi di ASEAN Bersama Filipina
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini