Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Polusi udara Jakarta menjadi topik yang hangat dibicarakan belakangan ini. Pasalnya, Indonesia terus masuk di dalam daftar 10 kota dengan udara paling tercemar di dunia sejak Mei 2023 hingga saat ini. IQAir sempat menunjukkan indeks kualitas udara di DKI Jakarta masih masuk kategori lima besar terburuk di dunia.
Ketua Hipmi: kendaraan listrik jadi solusi
Menanggapi hal tersebut, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi ikut menyoroti. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI Akbar Himawan Buchari mengklaim kendaraan listrik merupakan solusi masalah tersebut. Akbar menilai padatnya kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) di jam kerja dan pulang kantor berkontribusi meningkatkan polusi udara di Ibu kota.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dari situasi inilah maka terdapat urgensi pengalihan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik," kata Akbar dalam keterangannya, Rabu, 23 Agustus 2023.
Jakarta harusnya punya kualitas udara yang terjaga
Dia mengatakan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintah di Indonesia seharusnya memiliki kualitas udara yang terjaga. Hal itu demi memastikan roda ekonomi berjalan dengan baik. Dengan kualitas udara yang buruk akan berpengaruh terhadap semua orang yang beraktivitas di DKI Jakarta.
Perbandingan kendaraan listrik dengan konvensional
CEO Saka Group itu menuturkan kendaraan bermotor menyumbangkan 44 persen dari pemicu polusi udara di Ibu Kota. Dari mulai motor hingga mobil pribadi yang menggunakan bahan bakar bensin serta solar terus memenuhi jalan-jalan protokol di Ibu Kota setiap hari kerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan kalkulasi dari PT PLN (Persero), ia menyebutkan bahwa satu liter BBM yang digunakan kendaraan bermotor menyumbangkan sekitar 2,4kg CO2e dan 1,2 kWh kendaraan listrik hanya 1,3 kg CO2e. "Dari sini bisa dilihat bahwa emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik mampu diperkecil,” ujar Akbar.
Urgensi pengalihan kendaraan listrik
Menurutnya, urgensi pengalihan ke kendaraan listrik ini juga datang dari kondisi para pekerja dari kota-kota satelit Ibu Kota. Sebab para pekerja memprioritaskan penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan kendaraan umum.
Jika memang tidak ingin menggunakan transportasi umum, kata dia, kendaraan listrik dapat menjadi langkah tepat untuk memperbaiki kualitas udara DKI Jakarta. Selain itu, langkah itu pasti berkontribusi dalam mendukung upaya hilirisasi baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.
Emil Salim: listrik di Indonesia masih bertumpu pada bahan bakar fosil
Namun, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim sebelumnya mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengembangkan kendaraan listrik di Tanah Air. Ia menilai langkah tersebut tak mampu menyelesaikan masalah pencemaran udara. Kebijakan itu juga dianggap tak bisa membuat Indonesia mencapai target nol emisi atau zero emissions pada 2060.
Musababnya, tutur Emil, listrik di Indonesia masih bertumpu pada bahan bakar fosil dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sepenuhnya di satu tangan PT PLN (Persero).
"Sehingga keseluruhan listrik bertumpu pada listrik batu bara yang justru menjadi kunci dari pencemaran udara," kata dia dalam acara dialog nasional di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Senin, 21 Agustus 2023.
Emil tak menampik penggunaan mobil listrik lebih ramah lingkungan. Namun selama masih bergantung pada listrik dari batu bara, ia menilai kebijakan tersebut hanya menggeser pencemaran udara dari bahan bakar minyak (BBM) ke batu bara.
Pokok masalah pencemaran udara ada pada kebijakan energi
Karena itu, ia menilai pokok masalah dalam pencemaran udara di Indonesia masih berpusat pada kebijakan energi. "Ada kegalauan kebijakan di sepanjang upaya pengurangan emisi ini. Saya melihat belum ada ketegasan bahwa kita mau mengendalikan Co2 agar bisa mengendalikan perubahan iklim," ucapnya.
Ahok: tidak sepenuhnya bisa kurangi emisi
Sebelumnya, kritik serupa diungkapkan oleh banyak pihak. Salah satunya oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia menilai penggunaan kendaraan listrik ini tidak sepenuhnya bisa mengurangi emisi di Tanah Air.
"Kalau PLTU-nya pakai batu bara? Kenapa tidak manfaatkan semua panas bumi? Nah, di situlah Pertamina harus bisa bersama-sama PLN untuk menggunakan panas bumi," kata Ahok di arena pameran GIIAS 2023, Selasa, 15 Agustus 2023.
Jusuf Kalla: hanya pindah emisi
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan kebijakan mobil listrik di Indonesia keliru. Sebab, menurut dia mobil listrik hanya memindahkan emisi atau gas buang. Dia berujar knalpot mobil mesin bensin berubah menjadi dikeluarkan melalui cerobong asap pembangkit listrik. PLTU yang menghasilkan listrik untuk mobil listrik masih mengandalkan batu bara.
"Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU," kata Jusuf Kalla kepada wartawan pada Selasa lalu, 23 Mei 2023.
RIANI SANUSI PUTRI
Foto 
