Kartu Kredit Domestik Harus Bisa Berkompetisi

Negara sebesar Indonesia seharusnya bisa mengelola sendiri (sistem pembayaran). Apalagi market kita cukup besar. Lain dengan negara kecil yang penduduknya sedikit dan transaksinya tidak banyak, ya, jadi enggak efisien. Indonesia sudah pantas dan layak punya sistem pengelolaan kartu kredit sendiri. Negara dengan penduduk banyak seperti Cina juga sudah punya. Yang jadi tantangan adalah bagaimana supaya produk yang dikelola provider lokal bisa bersaing dengan yang lebih dulu ada.

Bank Indonesia sudah meluncurkan sistem untuk kartu kredit pemerintah (versi virtual) pertengahan tahun lalu, dan pada Mei mendatang akan ada penerbitan kartu kredit (fisik) domestik pemerintah. Seperti apa evaluasi dari Asosiasi?

Potensi market-nya no doubt, tinggal bagaimana kita menjalankannya. Kalau asal ada, asal punya, ya, sayang. Nanti jadi produk yang tidak bisa berkembang dan ditinggalkan. Kita harus belajar kepada Cina yang dulu banyak pakai Visa dan Mastercard, lalu membuat UnionPay yang sampai saat ini bisa bersaing dengan produk asing, bahkan jadi principal di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Untuk menuju ke sana, apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak di Indonesia?

Harus ada komitmen semua pihak untuk memakai kartu kredit domestik, perkuat dengan desain dan produk yang andal. Kartu kredit domestik juga harus bisa kasih keuntungan, misalnya cost lebih rendah, keamanan lebih baik. Kalau biayanya malah lebih mahal dan marginnya rendah, pelaku bisnis pasti mau pakai produk lain.

Kartu kredit pemerintah versi virtual belum bisa bebas dipakai dalam berbagai transaksi, apa tanggapan Anda?

Ini karena keterbatasan, misalnya limit transaksi hanya beberapa puluh juta rupiah. Kalau untuk belanja lembaga negara, Rp 20 juta saja masih kurang.

Kenapa transaksi kartu kredit virtual ini terbatas?

Karena jaringan yang digunakan adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang dibatasi jumlah maksimal transaksi hariannya. QRIS kan tujuannya untuk transaksi bernilai rendah bagi usaha kecil-menengah dan sejenisnya. Makanya Bank Indonesia akan menerbitkan kartu (fisik) yang nilai transaksinya bisa lebih besar. Kalau limit QRIS diperbesar bisa saja, tapi enggak cocok untuk transaksi usaha kecil-menengah. 

Apakah kehadiran kartu kredit domestik bakal berpengaruh pada provider kartu kredit yang selama ini eksis?

Buat perbankan tidak jadi masalah mau dikelola lokal atau asing. Yang jadi pertimbangan, kartu kredit domestik harus bisa berkompetisi. Dari kacamata industri, lebih baik dikelola provider lokal karena ada independensi dan bisa ada kemudahan bagi pengguna. Masyarakat akan memilih yang lebih baik. Mereka enggak peduli lokal atau bukan selama bisa memenuhi kebutuhan. Ini pekerjaan yang harus diselesaikan.