Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) batal dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun. Usai pemerintah melakukan rekonstruksi, pagu awal yang semula Rp 110,95 akhirnya dipangkas Rp 60,49 triliun. Pagu indikatif Kementerian PU tahun ini menjadi Rp 50,48 triliun dan sudah disepakati dalam rapat Komisi V DPR bersama pemerintah pada Kamis, 13 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Rp 50,48 triliun anggaran kementeriannya terdiri dari rupiah murni senilai Rp 34,389 triliun dan non-rupiah murni Rp 16,096 triliun. Anggaran Rp 34,389 triliun dari rupiah murni ini akan dimanfaatkan untuk belanja nonrutin sebesar Rp 29,721 triliun dan belanja rutin Rp 4,664 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun belanja rutin tersebut, di antara untuk preservasi atau pemeliharaan jalan. Program ini masuk di Direktorat Jenderal Bina Marga yang diberi jatah anggaran Rp 7,210 triliun. “Insyaallah setelah penambahan anggaran (hasil rekonstruksi) kami bisa melakukan preservasi,” kata Dody Hanggodo dalam rapat kemarin.
Namun, sementara ini ia baru merencanakan preservasi jalan selama 6 bulan. “Karena waktu pendek, tapi setelah politik anggaran, akan kami isi lagi supaya bisa 12 bulan,” kata Dody.
Selain preservasi jalan, Dody Hanggodo merencanakan 8.000 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan anggaran Rp 1,8 triliun dan 1.025 titik untuk Cipta Karya senilai Rp 700 miliar.
Adapun berikut rincian rencana belanja rutin Kementerian PU tahun ini yang bersumber dari rupiah murni:
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Rp 14,843 triliun)
Anggaran Rp 14,843 triliun ini di antaranya dialokasikan untuk bencana alam, lumpur Sidoarjo, tunggakan dan eskalasi, pengadaan tanah, biaya operasional penyelenggaraan pengadaan (BOPP), irigasi, rawa, jaringan irigasi air tanah, P3-TGAI.
- Direktorat Bina Marga (Rp 7,210 triliun)
Anggaran Rp 7,210 triliun antara lain dibelanjakan untuk bencana alam, tunggakann, tanah dan BOPP, kerja sama pemerintah dengan badan usaha availability payment atau KPBU-AP, preservasi jalan (6 bulan), rehabilitasi jembatan (1 tahun), penggantian jembatan, jembatan gantung, multi years contract (MYC) lanjutan, penanganan longsor, serta sebagian tunggakan IKN.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya (Rp 2,940 triliun)
Alokasi belanja Cipta Karya antara lain untuk bencana alam, proyek infrastruktur berbasis masyarakat (Pamsimas, Sanimas, TPS3R, PISEW, dan PKE), tunggakan, tanah dan BOPP, sebagian tunggakan IKN, multi years contract (MYC) lanjutan triwulan I, serta OPOR (operasi, pemeliharaan, optimalisasi dan rehabilitasi)
- Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (Rp 1,991 triliun)
Dengan anggaran hampir Rp 2 triliun, Kementerian PU akan membelanjakan untuk rehabilitasi madrasah dan MYC lanjutan di pasar, stadion, dan gedung-gedung universitas
- Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan atau Turbinwas (Rp 2,736 miliar)
Anggaran ini dialokasikan untuk 638 satuan kerja (Satker) di pusat maupun balai-balai Kementerian PU di seluruh Indonesia
Sementara itu, rencana belanja rutin dari rupiah murni Rp 4,664 triliun meliputi:
- Belanja pegawai: Rp 3,352 triliun
- Operasional perkantoran: Rp 1.311 triliun
Kemudian, pagu Kementerian PU yang berasal dari non-rupiah murni (Rp 16.096 triliun) terdiri dari:
- Pinjaman luar negeri: Rp 9,532 triliun
- Hibah luar negeri: Rp 25,67 miliar
- Surat berharga dan syariah negara: Rp 6,290 triliun
- Rupiah murni pendamping: Rp 248,59 miliar
- Penerimaan negara bukan pajak: Rp 1,00 miliar
Pilihan Editor: Ali Berawi Mundur dari Otorita IKN setelah Viral IKN Diprediksi Mangkrak
Foto 
