Kredit Lunak Untuk Yang Aus

KONTRAK yang ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Laut, J.E. Habibie, awal Agustus lalu, bagaikan angin segar bagi dunia komunikasi pelayaran. Berdasarkan kontrak itu, Toyo Menka Kaisha Ltd. (Tomen) akan mengganti peralatan sistem telekomunikasi maritim di 11 dari 155 stasiun radio pelayaran yang beroperasi. Menurut kepala Direktorat Navigasi, Ditjen Perla, Samuel Henry Sampelan, nilai kontrak seluruhnya US$ 10 juta, dan dibiayai kredit lunak pemerintah Jepang. "Hanya itu yang saya tahu," katanya kepada TEMPO, pekan lalu. Penjelasan lebih terperinci diberikan seksi proyek pelabuhan laut Tomen kepada koresponden TEMPO di Tokyo, Seiichi Okawa. Kontrak itu mencapai 2,15 milar yen, plus Rp 679,6 juta. Yang pertama berasal dari kredit yen, yang sudah ditandatangani kedua pemerintah, September 1981, dengan jumlah 2,3 milyar. Dari Dana Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri (OECF), Tokyo, diperoleh keterangan, kredit yen menisyaratkan pembayaran 30 tahun, dengan 10 tahun pertama bebas pembayaran. Bunganya 2,5%. "Seluruh sistem radio yang akan kami ekspor bernilai 2,2 milyar yen," ujar seorang pejabat Tomen. - Dalam dua bulan mendatang, OECF dan Bappenas akan mengakui kontrak itu. Setelah itu, dilakukan pemasangan, yang memakan waktu 20 bulan. Apa saja yang bakal diganti? "Radio yang sudah aus dan tidak memenuhi persyaratan International Telecommunication Union (ITU)," sahut Sampelan. Menurut ITU, misalnya, radio komunikasi double side band tidak boleh lagi dioperasikan, demi memanfaatkan lebih banyak frekuensi. Nah, "Kalau kita tidak mengikutinya, kita tidak bisa ikut bicara di tingkat internasional," uJar Sampelan lagi. DI dalam negeri, PT Inti bakal kebagian merakit radio yang dibuat Japan . Radio Company aRC), sesuai dengan kontrak. Sementara itu, Tomen, trading house ketujuh terbesar di Jepang, memang mempertimbangkan bahan buatan Indonesia yang bisa dipakai, misalnya untuk antena. Dalam peremajaan peralatan ini, beberapa stasiun, antara lain Jakarta, Ambon, dan Ujungpandang, sedang dipertimbangkan untuk dipindahkan. "Keadaan frekuensi di ketiga stasiun itu . sangat menyulitkan komunikasi dari kapal ke stasiun," tutur Sampelan. Di pihak Jepang, pada 1981 Japan International Cooperation Agency OICA) sudah mengirim dua rombongan untuk meriset sltuasl dan kondisi sistem radio pelayaran di Indonesia. Laporan riset itu diterbitkan Maret 19'82, khusus untuk pemerintah Jepang. "Memang tidak boleh diumumkan selama lima tahun, sesuai dengan peraturan," ujar sumber JICA, kepada TEMPO.