Kubu Prabowo: Data Penerima Bantuan BPJS Kesehatan Bermasalah

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bakal mengevaluasi para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah. Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo dan Sandiaga Uno, Sumarjati Arjoso menyebut ini merupakan salah satu solusi mengatasi masalah tahunan yang dialami BPJS yaitu defisit keuangan.

BACA: JK: Pemakaian Kartu BPJS Kesehatan Harus Diperketat

"Peserta non-PBI banyak yang nunggak tapi nyatanya masalah PBI yang mensubsidi peserta non-PBI," kata Sumarjati dalam diskusi The Indonesian Institute Center for Public Policy Research atau TII di Menteng Jakarta Pusat, Kamis, 24 Januari 2019. Di tahun 2019, pemerintah memutuskan untuk menanggung sekitar 96,8 juta jiwa PBI, meningkat dari tahun 2018 yang hanya 93,4 juta jiwa.

Untuk diketahui, peserta BPJS Kesehatan terbagi dari dua kelompok. Pertama adalah PBI yaitu peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Iurannya pun kemudian dibayarkan pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Kedua adalah non-PBI yang terdiri dari pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima, berikut anggota keluarganya.
 
Walhasil, kata Sumarjati, kondisi ini membuat keuangan BPJS Kesehatan cekak. Defisit membengkak dari tahun 2014 yang hanya Rp 3,3 triliun menjadi Rp 16,5 triliun pada 2018. Lalu ada 12 juta peserta non-PBI menunggak iuran hingga akhir 2018. "Untuk itu, kami akan perbaiki data peserta PBI agar tidak salah sasaran," ujar Bekas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini.

Kondisi ini, kata Sumarjati, juga membuat jumlah beban mencapai Rp 68,52 triliun. Padahal, jumlah iuran yang terkumpul hanya Rp 60,57 triliun. Salah satu sumber masalah ada pada peserta non-PBI bukan penerima upah. Kelompok ini hanya mengumpulkan iuran sebesar Rp 6,51 triliun, sedangkan beban yang mereka timbulkan mencapai Rp 20,34 triliun atau tiga kali lipatnya.