Kursi Menteri itu Haram

Mau jadi partai oposisi kok minta jatah tiga menteri. Sindiran pedas ini dilontarkan Matori Abdul Djalil, Wakil Ketua MPR yang baru saja didepak Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari jabatan Ketua Umum PKB. Alamat sindiran itu rupanya kubu Alwi Shihab, Wakil Ketua Umum PKB yang ditunjuk sebagai pejabat sementara ketua umum. "Ini memuakkan," ujar Matori meluapkan kekesalannya. Matori bilang, permintaan kubu Alwi itu disampaikan lewat Syaifullah Yusuf, kerabat dekat Gus Dur yang juga anggota MPR dari PDI-P, yang datang ke rumahnya pada Minggu malam, 29 Juli lalu. Selain mengincar jabatan menteri, PKB kabarnya ingin mendudukkan orangnya di jabatan direktur utama BUMN. Matori mengaku tak berkompeten menyampaikan kepada Megawati, dan ia menolak sembari menyatakan dirinya bukan makelar menteri. Tapi, sehari kemudian, Syaifullah Yusuf dan Alwi Shihab membantah tudingan ini. Syaifullah, Shihab, juga Matori, bisa saja berbohong. Tapi kejadian ini menunjukkan bahwa pertikaian kubu Matori dan Shihab memang sedang panas-panasnya. Matori menganggap ia tetap Ketua Umum PKB, karena Dewan Syuro dinilainya tidak berhak memecatnya. Yang berhak adalah Musyawarah Kerja Nasional PKB. Matori disokong pengurus PKB Sulawesi Selatan. Tapi wilayah Jawa Timur yang pro-Gus Dur menyatakan pemecatan Matori sah adanya. Akhirnya, Sabtu lalu, rapat pimpinan PKB benar-benar memecat Matori dari jabatannya. Matori memang jadi pemicu utama pro dan kontra di PKB ini. Lebih-lebih karena ia diundang Mega?terakhir kali, Kamis pekan lalu, di rumah Mega di Jalan Teuku Umar, Jakarta?untuk membicarakan kabinet. Adapun Alwi Shihab, ketua umum yang baru, tidak mendapat undangan. Tidak hanya itu. Matori bahkan diberitakan bakal masuk di kabinet Mega. Meluaplah kejengkelan PKB. Saat Sidang Istimewa MPR yang lalu, hanya Matori se-orang yang hadir di Senayan, sementara PKB menyatakan sidang istimewa itu inkonstitusional dan memilih absen. Maka, Effendy Choirie, anggota Fraksi PKB di DPR, menyikapi mereka yang bersedia masuk kabinet dengan sangat keras. "Haram, haram, haram PKB masuk kabinet," ujarnya. PKB, menurut bekas Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini, tidak akan bersentuhan dengan produk yang diharamkan itu. Kalau ada orang PKB dan Nahdlatul Ulama di kabinet? "Itu urusan pribadi," kata Choirie. Di matanya, kursi menteri bagi orang PKB atau NU semata-mata hadiah dari Megawati untuk pribadi. Jangankan menteri, jabatan wakil presiden pun, yang kebetulan dipegang orang NU bernama Hamzah Haz, di matanya bukan merupakan perwakilan NU di kabinet. Sebab, Hamzah membawa misi kelompoknya sendiri, dan bukan misi NU. Selain Matori, disebut-sebut Sholahuddin Wahid ditawari posisi Menteri Agama. Namun, ketika dikonfirmasi, adik Gus Dur itu menyatakan tak tahu-menahu adanya tawaran ini. Lalu, PKB mau jadi apa? "Kita ingin di luar pemerintahan, sebagai oposisi," ujar Choirie. PKB mengadakan rapat kerja khusus selama dua hari, akhir pekan lalu, untuk membahasnya. Gagasan yang bagus. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa, dan semua partai pemenang pemilu duduk di kabinet, oposisi mulanya dilakukan dengan "setengah hati". Bagaimana mungkin perlawanan politik di-lakukan PDI-P, contohnya, sementara ada banyak menteri asal PDI-P di kabinet. Ketika Presiden Abdurrahman mulai "ditinggalkan", dan cuma tersisa PKB yang menyokongnya, barulah aliansi lintas fraksi bertindak seperti oposan yang sebenarnya. Kini keadaan terbalik. Dan siapa tahu PKB justru akan efektif sebagai "musuh politik" yang mencermati sepak terjang pemerintahan Megawati. Dwi Wiyana, Gita Widya Laksmini, Muannas (Makassar), Adi Sutarwijono (Surabaya)