Lancar, koh

ENTAH bahasa apa yang dipakai, pokoknya pekan ini, di Beijing, Indonesia dan RRC mencapai tahap akhir perundingan perdagangan imbal beli. Perum Batubara akan mengimpor 40 ribu ton batu bara. Bahan bakar yang, menurut kesepakatan, berharga US$ 32,75 per ton (fob), menurut sumber TEMPO untuk memasok PLTU Suralaya. Dengan semangat counter trade juga, RRC akan membeli semen Indonesia yang nilainya sama dengan harga batu bara tersebut. Belum jelas, berapa harga per sak semen untuk RRC itu. Kapal berbendera Indonesia yang akan membawa semen ke sana, dan pulangnya diisi batu bara. Itulah babak baru berdagang dengan Cina -- setelah sekian lama orang ragu-ragu terhadap hasil kongkret pembukaan hubungan dagang langsung RI-RRC. Bulan depan, setahun sudah usia Memorandum of Understanding (MOU), yang ditandatangani Kadin dan CCPIT (Badan Promosi Perdagangan Internasional RRC). Sampai bulan ini menurut Ketua Kadin Sukamdani S. Gitosardjono, ekspor kita ke negara naga itu sudah mencapai US$ 214 juta -- meliputi 12 macam dagangan, di antaranya kayu lapis, urea, dan semen. Sementara itu, impor dari sana di antaranya berupa kedelai, makanan ternak, dan kapas -- dengan nilai total US$ 77 juta. Memang belum bisa dianggap besar. Jumlah itu pun sudah terancam oleh cadangan valuta asing RRC yang makin kecil. Akhir Maret lalu, devisa negeri berpenduduk 1 milyar lebih itu cuma US$ 10.348 juta, padahal Juli 1984 masih US$ 17 milyar. Dari sisa terakhir, US$ 7,8 milyar milik Bank of China (bukan Bank Sentral atau Zhongguo Renmin Yinhang), yang, sesuai dengan kebijaksanaan baru, tidak diperkenankan impor. Dalam situasi begitu, menurut Menteri Muda Sekretaris Kabinet Moerdiono, sebaai koordinator hubungan dagang langsung RI-RRC, "Counter trade bisa membantu meningkatkan volume perdagangan kedua pihak toh akan sama-sama untung." Sampai saat ini belum jelas, komoditi mana saja yang bakal masuk hitungan counter trade. Tapi sudah pasti bahwa kayu lapis berada di luar jalur itu. "Mereka jelas membutuhkan kayu kita," kata Ketua Apkindo Bob Hasan, dengan yakin. Memang, seperti kata seorang staf Deplu Beijing, pembatasan impor hanya diberlakukan untuk barang-barang konsumsi. Terutama untuk barang-barang elektronik -- lambang status baru di RRC -- dan kendaraan Jepang. Kayu lapis Indonesia memiliki pasar bagus di sana. "Akan lebih memikat jika mereka berani membayar setinggi harga pasar," kata Bob Hasan, yang pada awal 1985 berkunjung ke sana -- waktu itu dalam kedudukannya sebagai pengurus organisasi atletik Asia. Soalnya, "Mereka selalu terlambat mengapresiasi harga," katanya. Sampai pertengahan tahun ini, RRC paling banter berani bayar US$ 270 per m3, sementara negeri lain, AS misalnya, kayu lapis kita rata-rata dihargai US$ 300. Ekspor plywood (termasuk blockboard dan veneer) kita ke sana pada 1985 adalah 976.456,1 m3 (US$ 211.069.506,5). Tahun sebelumnya, 1984, 669.560,1 m3 (US$ 149 juta lebih). Ikut memasok jumlah itu adalah PT Sumatera Sinar Plywood Industri (SSPI) Medan. Pada 1985, ekspor SSPI ke RRC melalui Hong Kong dan Makao -- mencapai 18.400 m3 lebih. Jumlah itu dua kali lipat lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Transaksi berlangsung antara pedagang Indonesia dan, biasanya, kantor-kantor keagenan milik pemerintahan provinsi atau pusat RRC di Hong Kong. Paling tersohor di antaranya adalah China Resources yang bergerak di bawah payung Kementerian Perdagangan Internasional. Lembaga-lembaga tersebut diberi wewenang membuka LC di bank-bank, semacam Hong Kong Bank, Bank of China, di Hong Kong. Atau American Express Bank, juga di koloni Inggris itu, seperti yang dilakukan Sinochem sewaktu membeli minyak Indonesia (melalui Perta Oil Hong Kong) April lalu, dengan nilai US$ 1,5 juta. Bank-bank itu bertindak sebagai koresponden, bekerja sama dengan, misalnya, Bank Bumi Daya (BBD) dan BNI '46. Terobosan yang melicinkan jalur hubungan dagang langsung itu disusul pula dengan soal keagenan perusahaan pelayaran yang sudah terjawab. Menurut Mensekab Moerdiono, keagenan kapal berbendera Cina dilaksanakan agen umum yang telah disetujui pemerintah, perjanjian keagenan umum dengan perusahaan pelayaran Cina harus dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Laut. Lantas, bagaimana soal SGS? Masalah surveyor tunjukan pemerintah RI ini sempat mengganjal. Kedua pihak punya peraturan yang tidak akur. Kita, seperti kata Moerdiono, "Punya ketentuan perlu ada LKP bagi barang impor dengan jumlah tertentu. Ini juga berlaku untuk barang apa pun dari RRC." Sementara itu, pihak sana juga punya semacam undang-undang yang tidak membolehkan adanya aktivitas surveyor asing di wilayah kekuasaannya. Belakangan ternyata RRC bersikap luwes. "Untuk kasus per kasus ada toleransi dari pihak RRC," kata Sukamdani Gitosardjono kepada Yusroni Henridewanto dari TEMPO. Contohnya, soal impor kedelai oleh Bulog, April lalu. "Petugas SGS dibenarkan datang ke pelabuhan mereka untuk melakukan inspeksi, meskipun barang itu sudah diperiksa China Commodity Inspection Corporation." Di luar itu, jika importir kita kurang yakin, pemeriksaan akan dilakukan oleh SGS di Hong Kong. Sekarang, setahun sesudah MOU, jalur hubungan langsung ternyata sudah tidak sesukar seperti bayangan sebelumnya. Beberapa pertanyaan yang sempat menghantui para pedagang terjawab sudah. Agaknya lancar-lancar saja, Koh. Mohamad Cholid, Laporan biro-biro Jakarta, Tokyo, Medan