Lingkaran Setan APBN

MENGANDALKAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 bak mengenakan sehelai kain yang serba tanggung. Ditarik ke atas, mata kaki kedinginan; ditarik ke bawah, pusar tampak melompong. Situasinya kian rawan karena pemerintah sebagai penyelenggara negara—dan untuk itu memerlukan APBN yang sesuai dengan kebutuhan—terkesan tidak cukup tangkas menangani masalah yang satu ini. Kejatuhan kurs rupiah, misalnya, tidak dengan sekuat daya dicegah, bahkan seperti dibiarkan saja. Pihak Bank Indonesia memang melakukan intervensi pasar, tapi instrumen moneter itu terbatas daya jangkaunya, terutama karena yang dihadapi adalah lesunya sentimen pasar gara-gara stabilitas politik sangat diragukan.

Memang benar, dari berbagai pernyataan yang dilontarkan, tim ekonomi pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa masalah anggaran segera dapat diatasi dan tak perlu dikhawatirkan. Padahal, belum ada tanda-tanda positif, terutama untuk mengatasi masalah defisit yang sejak awal sudah membebani anggaran tahun ini. Defisit yang semula diperkirakan akan bisa dikendalikan akhir-akhir ini berubah jadi makhluk menakutkan gara-gara kurs rupiah jatuh melampaui patokan APBN.

Menurut hitungan para ahli, jika rupiah tetap bertengger pada kisaran Rp 11.000, defisit anggaran akan mencapai Rp 88 triliun atau 6 persen dari PDB (produk domestik bruto). Angka ini jauh di atas target yang dipatok APBN sebesar 3,7 persen PDB, yakni Rp 53 triliun. Pembengkakan defisit itu jelas mengerikan, dan sampai kini belum ada gambaran bagaimana pemerintah akan menambal kenaikan defisit sebesar Rp 35 triliun.

Cara termudah tentu dengan menekan defisit pada angka APBN sebesar Rp 53 triliun. Untuk itu, pemerintah mesti mengubah sejumlah asumsi di APBN agar target defisit sebesar 3,7 persen tercapai. Bagian paling sulit adalah kurs rupiah yang sudah melambung di atas patokan APBN yang hanya Rp 7.800. Pada perdagangan Jumat pekan lalu, rupiah ditutup pada kurs 11.850/12.000 setelah pada hari sebelumnya sempat menyentuh 12.020/12.120. Asumsi suku bunga SBI juga perlu diubah. Pemerintah kabarnya akan mengajukan angka baru 15 persen (lihat tabel) saat menggelar revisi APBN di DPR, pekan ini.

Perubahan ini akan berdampak besar baik terhadap pemerintah maupun masyarakat. Di satu sisi, pemerintah harus menghitung dengan cermat pos-pos pengeluaran yang bisa dihemat. Ini penting karena ada sejumlah pos pengeluaran yang mengalami pembengkakan luar biasa gara-gara melemahnya rupiah, di antaranya subsidi BBM, pembayaran bunga utang dalam negeri, dan pembayaran cicilan utang luar negeri (lihat tabel). Menurut perhitungan Ketua Panitia Anggaran DPR RI, Abdullah Zainie, dari tiga pos itu akan ada pembengkakan sekitar Rp 29 triliun. Ini berarti secara keseluruhan anggaran belanja akan meningkat menjadi Rp 338 triliun.

Di sisi yang lain, pemerintah harus menggenjot penerimaan untuk mengimbangi kenaikan anggaran belanja tadi. Celakanya, tak banyak pos-pos penerimaan yang bisa ditingkatkan—setidaknya menurut hitungan Zainie. Pos-pos yang "bandel" itu di antaranya pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas, pajak pertambahan nilai (PPN), hasil dari privatisasi BUMN, dan penjualan aset BPPN. Dari hitung-hitungan kasarnya, Zainie mencatat tambahan penerimaan hanya sekitar Rp 12,5 triliun. Jumlah ini jelas sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan kenaikan anggaran belanjanya. Walhasil, pembengkakan defisit di atas 3,7 persen dari PDB—seperti disetujui tim perunding IMF—kemungkinan besar akan jadi kenyataan.

Tapi, Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, agaknya masih tetap yakin bahwa pemerintah bisa mengatasi masalah itu. Dia pernah mengatakan, pemerintah sudah mempersiapkan lima langkah untuk mengatasi defisit anggaran. Pertama, mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) sehingga bertambah sebesar Rp 20 triliun-Rp 30 triliun. Kedua, mempercepat penjualan BUMN dan aset BPPN. Dari sini, ada tambahan penerimaan Rp 4,2 triliun. Ketiga, pemerintah akan bernegosiasi dengan kreditor asing untuk mengurangi porsi lokal dalam pembiayaan proyek, yang sekarang 45-50 persen. "Bank Pembangunan Asia (ADB) sudah setuju mengurangi sampai 20 persen, dan Japan Bank for International Corporation (JBIC) setuju 15 persen," kata Rizal.

Langkah keempat, pemerintah akan menawarkan kepada pemerintah daerah untuk membeli saham-saham BUMN yang ada di daerahnya. Pembelian saham ini akan dipakai untuk menebus kelebihan transfer dana pusat ke daerah. Dalam APBN 2001, pemerintah pusat mentransfer sekitar Rp 80 triliun ke daerah. Menurut perkiraan pemerintah, mestinya dana untuk daerah hanya sekitar Rp 60 triliun-Rp 70 triliun. Kelebihan Rp 10 triliun itu, menurut ekonom Arif Arryman—kini menjabat Staf Ahli Menko Perekonomian—akan dipakai untuk membiayai proyek yang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah pusat. Kelima, penghapusan subsidi BBM, yang menurut Arif akan menghemat sekitar Rp 5 triliun.

Apakah lima langkah itu akan efektif? Agaknya sulit. Zainie malah memprediksi penerimaan PPh nonmigas akan tak mencapai target, yang Rp 75,45 triliun. "Karena kegiatan usaha menurun, kita memperkirakan penerimaan PPh hanya akan mencapai Rp 70 triliun," katanya. Sementara itu, kenaikan PPh migas hanya sekitar Rp 4 triliun, sehingga praktis tidak ada kenaikan PPh. Tak jelas bagaimana hitung-hitungan Rizal sehingga ia menyatakan optimalisasi penarikan PPh bisa menghasilkan pendapatan setinggi Rp 30 triliun.

Target privatisasi BUMN dan penjualan aset BPPN juga tak mudah diraih. Sampai akhir bulan ini, penjualan aset BPPN baru Rp 4 triliun, sementara targetnya Rp 29 triliun. Privatisasi BUMN lebih mengkhawatirkan lagi. Sejauh ini baru satu perusahaan terjual, yakni Indofarma, yang dilepas melalui bursa, dengan pemasukan ke kas negara Rp 226 miliar. Namun, kinerja saham perusahaan obat ini amat mengenaskan. Hanya dalam sepekan, harga sahamnya sudah jatuh 40 persen. Sulit membayangkan apakah penjualan saham BUMN lain akan lebih baik dari itu. Apalagi indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta sudah terjungkal ke 350-an poin.

Nah, langkah ketiga Rizal boleh jadi bisa dilakukan. Hanya, belakangan ini ada kecenderungan pada lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), serta JBIC untuk membatalkan atau menunda pinjamannya ke Indonesia. Kalau terus demikian, akan tak mudah merealisasi langkah ketiga. Yang terakhir tentu saja pembatalan pinjaman khusus untuk jaring pengaman sosial dari Bank Dunia dan JBIC, yang sedianya dipakai untuk mengurangi beban kaum papa.

Langkah keempat juga sulit dilakukan. Soalnya, dengan kesadaran politiknya yang menguat, tak mudah meyakinkan daerah untuk berbagi kesulitan dengan pusat. Langkah kelima juga sama sulitnya. Kendati langkah ini tak terelakkan, pemerintah ternyata tidak berani menaikkan BBM pada April lalu. Pemerintah malah menerapkan harga berbeda untuk masyarakat dan industri, yang memunculkan masalah baru berupa kelangkaan solar di berbagai daerah.

Lalu, ke mana lagi pemerintah hendak mencari uang buat menambal defisit? Sumber yang selalu dikuras siapa lagi kalau bukan warga yang berduit. Di sisi penerimaan, pajak pasti akan digenjot habis. Rencana menggerilya wajib pajak baru, dari tingkat RT/RW, tampaknya akan segera dilaksanakan. Tapi jika aparat pajaknya tidak siap, "aksi gerilya" ini akan membuka peluang bagi tindak korupsi.

Dari sisi pengeluaran, pembayar pajak lagi-lagi akan terkena. Pembayaran utang da lam dan luar negeri pasti tidak akan bisa dikurangi, bahkan membengkak. Kompensasinya, anggaran pembangunanlah yang disunat. Artinya, pembangunan infrastruktur baru akan ditunda atau dibatalkan. Sumber TEMPO di pemerintahan mengungkapkan bahwa pembatalan atau penundaan proyek baru ini akan mencapai sekitar Rp 10 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, mengatakan bahwa sisi pengeluaran ini akan dibicarakan dengan DPR. Paling tidak, untuk tiga soal, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di pihak lain, ekonom Danareksa, Raden Pardede, mengingatkan bahwa penundaan atau pembatalan pembangunan infrastruktur bisa berakibat hancurnya prasarana tersebut. Seperti disebutkan di atas, APBN 2001 ini memang serba salah.

Pemerintah tentu bisa menghemat biaya rutin, seperti pada pos biaya perjalanan, seminar, dan sebagainya. Menurut sumber TEMPO, nilainya pun lumayan, sekitar Rp 7,2 triliun. Namun, ini masih hitungan di atas kertas. Jika dijumlahkan, defisit itu tetap saja lebih besar dari 3,7 persen PDB.

Ada cara lain. Rupiahnya yang diperkuat. Jika ini bisa dilakukan, besaran pengeluaran tak akan seperti sekarang. Tapi, dengan kondisi politik gonjang-ganjing, pasar diperkirakan akan tetap bergejolak paling tidak sampai Agustus depan. Jelaslah, masalah defisit anggaran mirip lingkaran setan. Ketidakmampuan pemerintah menutup defisit akan menyebabkan ketidakpastian di bursa dan pasar uang. Pada gilirannya, rupiah akan tertekan dan defisit akan kembali membengkak. Karena itu, solusinya hanya satu: stabilitas politik harus dipelihara. Dan ini bukan perkara mudah, juga biayanya tidak murah.

M. Taufiqurohman, Dewi Rina Cahyani, Leanika Tanjung, Tomi Lebang