Menangkal Kebocoran

TERLEPAS dari kegagalan Mekatama Raya dalam mengumpulkan iuran televisi, swastanisasi pengurusan SIM dan penarikan pajak pendapatan daerah tetap dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan rencana. Adalah Humpuss, grup yang dipimpin Hutomo Mandala Putra -- akrab dipanggil Tommy Soeharto -- yang sedang mencoba menggarap sektor pendapatan daerah di empat provinsi (Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, dan NTB). Menteri Dalam Negeri Rudini menyatakan bahwa upaya tersebut adalah ikhtiar untuk menangkal kebocoran sektor pendapatan pajak daerah yang terjadi selama ini. Pekan lalu Rudini bahkan telah menandatangani memorandum of understanding bersama Humpuss -- yang diwakili oleh Wakil Presdir Ongky P. Soemarno -- dalam rangka uji coba satu sistem penarikan pajak pembangunan di empat provinsi tadi. Mengingat kegagalan Mekatama Raya, Rudini rupanya merasa perlu menegaskan bahwa penarikan pajak pendapatan daerah dalam pelaksanaannya nanti tidak akan diambil alih oleh swasta. "Perusahaan swasta hanya menawarkan sistem penarikan pajak baru. Penarikan pajaknya tetap dilaksanakan oleh dinas pajak daerah," katanya. Proyek itu bermula dari ide untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak yang sudah ada. Adalah sangat mencolok bahwa angka pendapatan kas daerah dari sektor pajak yang ditarik dari berbagai jenis usaha (hotel dan restoran) ternyata sangat kecil. Rudini lalu memperkirakan sudah terjadi kebocoran pajak dengan sistem yang selama ini dilaksanakan. Berapa besar kebocoran itu memang tak disebutkan. Hanya, menurut Rudini, kecilnya penerimaan pajak disebabkan kualitas para petugas yang rendah, selain kenakalan para wajib pajak. Untuk diketahui, 95% petugas bendahara pajak tidak punya keahlian administrasi yang memadai. Lagi pula, "Biasanya dalam pungutan seperti ini banyak permainan sehingga banyak kebocoran," ujarnya. Di tengah peliknya urusan kebocoran itu ada Humpuss yang menawarkan sistem baru untuk penarikan pajak. Khusus untuk menggarap proyek ini Humpuss bersama Mabco Mitra -- sebuah perusahaan swasta nasional yang baru saja didirikan -- dan Bell Atlantic (industri telekomunikasi dari Amerika) mem bentuk sebuah konsorsium. Adapun proyek uji coba sistem memungut pajak -- yang sebagian besar dalam bentuk perangkat lunak -- adalah produk Bell. Di negerinya Bell dikenal sebagai perusahaan yang berpengalaman dalam menerapkan sistem penghitungan pendapatan. Berapa besar investasi yang akan ditanam dalam proyek tersebut Rudini dan swasta yang terlibat menolak menyebutkan angkanya. Yang jelas, uji coba sistem ini direncanakan selama satu tahun. Untuk itu konsorsium akan memasangkan seperangkat komputer di hotel-hotel dan restoran wajib pajak. Dengan sistem pemasangan terpadu, melalui jaringan komputer, data informasi penarikan pajak akan bisa dipantau di setiap kantor kabupaten. Dan yang lebih penting, "Pendapatan akan meningkat karena dengan adanya alat antikongkalikong ini oknumnya tidak bisa main-main lagi," ujar Rudini sambil melepas senyum. Sedikit terkesan bahwa kerja sama Pemerintah dengan pihak swasta itu belum final. Jadi bila dengan sistem baru ini tidak ada perbaikan, besar kemungkinan kerja sama Pemerintah dengan Humpuss batal. "Kalau kenaikan pendapatan itu habis dipakai untuk pengeluaran sistem baru ini, ya, akan saya setop kerja sama ini," Rudini menandaskan. Moebanoe Moera, Wahyu Muryadi, Bina Bektiati