Jalan Panjang Ke Umbulan

PERLU waktu agak lama rupanya bagi Bromo Consortium dan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Timur untuk berjabat erat. Mulai kenal tahun 1988, baru awal bulan ini mereka bersepakat soal proyek Umbulan. Bromo Consortium akan menggarap proyek senilai US$ 185.105 juta itu. Adapun harga jual air bersih, yang membuat proyek ini terkatung-katung, telah disetujui, yakni Rp 628 per m3. Proyek air minum swasta ini mencatat proses panjang dan berliku. Pada tahun 1988, Pemda Jawa Timur menawarkan proyek Umbulan kepada investor, khusus untuk memenuhi kebutuhan air bagi industri di sekitar Gerbang Kertasusila (Gresik, Bang kalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Dengan kapasitas 4.000 liter per detik, proyek yang berada di desa Umbulan, Pasuruan, itu akan beroperasi pada 1996. Dari 14 investor peminat, yang muncul sebagai pemenang adalah PT Bimantara Siti Wisesa (BSW) -- tahun 1989. Tapi hanya tiga bulan setelah nota persepahaman ditandatangani, BSW memutuskan hubungan. Kabarnya, hal ini terkait pada sikap Pemda Jawa Timur yang dinilai tak dapat memenuhi syarat BSW, yaitu bahwa PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) harus membuat jaringan distribusi air dan bersedia membayar seluruh hasil proyek. Setelah BSW mundur, posisinya diambil alih Bromo Consortium. Di dalam konsorsium itu bergabung Northwest Water, Mc Donald Co., Transfield Corporate & Bakrie Brothers, dan PT Duta Compact. Namun, selama dua tahun, perundingan antara Bromo dan Pemda Jawa Timur tak juga lancar. Ada beberapa ganjalan. Pihak konsorsium, misalnya, kurang yakin bahwa balik modal akan lancar. Kesulitan yang dialami PAM Surabaya, misalnya, mengharuskan mereka untuk hati-hati. Akibatnya, perundingan sempat terhenti. Baru Juli lalu, Northwest Water mengajukan proposal dengan investasi total US$ 202 juta (sekitar Rp 404 milyar). Dengan modal sebesar itu, perusahaan yang mengerjakan bisnis air di seluruh dunia ini mematok kenaikan tarif untuk distribusi air rata-rata 44% per tahun. Penawaran ini ditolak Pemda yang menghendaki investasi US$ 179,5 juta dan kenaikan tarif per tahun 15% sampai 20%. Negosiasi pun macet lagi. Akhirnya Gubernur Jawa Timur, Soelarso, angkat bicara. Didukung Menteri Pekerjaan Umum Radinal Mochtar, ia memberi peringatan kepada konsorsium, bahwa jika sampai satu Oktober belum juga sepakat, pihak Pemda akan menawarkan pada investor lain. "Siapa pun yang menangani harus ada batas waktu. Kalau diulur-ulur terus, kan susah," Radinal menegaskan. "Setelah kami menghitung-hitung lagi, akhirnya berhasil menurunkan investasi sampai US$ 17 juta," kata Direktur Utama Trans Bakrie, Agus Soehoed. Masing-masing perusahaan anggota konsorsium itu mempersoalkan, pihak mana yang bisa menurunkan investasi. Sebab, peranan masing-masing berbeda. Mc Donald, misalnya, berperan sebagai perancang desain, Trans Bakrie mengerjakan konstruksi, Northwest menggarap teknis pengolahan air dan pemeliharaannya. Ternyata, investasi bisa juga diturunkan dengan catatan, balik modal yang semula ditargetkan tujuh tahun diperpanjang menjadi sepuluh tahun. Dengan begitu, harga yang diminta Pemda, Rp 628 per meter kubik, juga bisa dipenuhi. "Berapa biaya konstruksi, tidak penting lagi karena yang penting bagi pemerintah kan harga airnya. Dan juga kami memakai sistem BOT (built operate transfer)," ujar Agus. Proyek Umbulan memang proyek pengadaan air bersih yang pertama dilaksanakan dalam pola BOT. Selama masa konsesi, pemerintah cuma membeli air. "Proyek itu seluruhnya dari swasta. Pemerintah hanya membebaskan tanah dan sekadar mem beri izin," Menteri Radinal menambahkan. Tahap paling sulit -- yakni menentukan harga air -- memang telah dilalui. Namun perjanjian tentang konsesi yang akan mengatur bentuk kerja sama antara Pemda dan konsorsium belum dikerjakan. "Untuk mempersiapkan perjanjian itu dibutuhkan waktu tiga bulan," kata Sutanto Mertodiningrat, Ketua Tim Teknis Penanaman Modal Swasta Bidang Air Bersih di Pemda Jawa Timur. Berarti, perlu tiga bulan lagi, barulah proyek Umbulan yang terkatung-katung itu bisa dibangun. G. Sugrahetty Dyan K., Siti Nurbaiti, dan Edy Hafidi