Menanti

KADAPOL II Sumatera Utara Brigjen JFR Montolalu berangkat ke Jakarta akhir pekan lalu. Didampingi Dantabes Medan dan sekitarnya Kol. Darwo Soegondo, pejabat tinggi kepolisian itu melapor kepada Pangkopkamtib Laksamana Sudomo. Kedatangan mereka tentu saja bukan sekedar untuk melaporkan situasi harga semen dan bahan bangunan yang belum turun benar demamnya. Tapi lebih dari itu, menyangkut keterangan Pangkopkamtib sendiri perihal ditangkapnya tiga pengusaha di Medan yang menimbun puluhan ribu karung semen. Di Medan saja ada 7 distributor atau penyalur semen. Dan menurut Kadapol Montolalu, 5 distributor yang disinyalir sebagai spekulan semen telah diperiksa. Tapi tampaknya hasil pemeriksaan terhadap kelima penyalur semen itu tak sedramatis dikira orang. Dari kclima penyalur itu, yang terakhir masih ditahan di kantor polisi Kampung Durian Medan hanyalah A, pimpinan PT Indo Aceh, yang di gudangnya dijumpai 17 ribu kantong semen. Gudang di Jalan Kapten Muslim itu sudah disegel polisi. Demikian pula beberapa gudang lainnya, sehingga seluruh semen yang kena segel di Medan, menurut Kol. Darwo Soegondo, sudah mencapai 56.757 kantong. Tapi tindakan menyegel gudang itu ternyata menimbulkan soal juga di kalangan atas. Seorang pejabat Departemen Perdagangan kontan angkat telepon ketika mendengar kabar itu. Lewat anak buahnya di Medan, pejabat itu n.enganurkan agar yang diperiksa itu "oknumnya saja, tapi jangan gudangnya. " Tampaknya anjuran itu sampai juga di telinga Kopkamtib. Maka menurut Kol Darwo, puluhan ribu kantong semen yang sudah terlanjur disegel itu akan dicairkan lagi lewat Kanwil Departemen Perdagangan Sumatera Utara. Beberapa sumber di Medan berangapan adanya semen yang bertumpuk di beberapa gudang itu tak dengan sendirinya berarti penyalur sengaja menimbun. "Apalagi di musim hujan begini, salahsalah kelamaan dalam gudang semen itu bisa jadi batu," kata seorang pejabat di sana. Ada juga yang menyebutkan sebagian semen yang disimpan itu adalah titipan pihak Perumnas di Medan. Selokan Kumatnya harga semen dan bahan bangunan di Sumatera Utara memang tak bisa ditimpakan ke pundak para penyalur Apalagi di tingkat eceran, para penjual itu biasanya menetapkan harga dagangannya berdasarkan banyak sedikitnya barang yang ada di pasaran. Itu setidaknva diakui juga oleh Kakanwil Departemen Perdagangan Sumatera Utara A.D. Matondang. Dalam suatu keterangan pers 26 Januari, Matondang menyebutkan masalah pengangkutan, terutama melalui kapal laut, yang menjadi sebab utama kumatnya harga. Sejak awal Januari ini, demikian Matondang, Sumatera Utara memerlukan 35.000 ton semen, tapi yang masuk baru 17.000 ton. Maka baru 28 Januari ditunggu masuknya 'balabantuan' sebanyak 23.600 ton di pelabuhan Belawan, di antaranya 13.000 ton masuk dari Jawa. Sedang kebutuhan semen untuk daerah Tapanuli dan Nias sebanyak 2.000 ton langsung diangkut dari Padang. Diakui oleh Matondang, gawatnya harga semen sejak Nopember lalu disebabkan stoknya memang kurang. Selama Nopember itu kebutuhan semen adalah 30.000 ton, tapi yang tiba di Belawan seluruhnya cuma 10.600 ton. Pada Desember lalu dibutuhkan 30.000 ton juga, tapi yang dibongkar di Belawan baru 21.000 ton atau 71% dari kebutuhan bulan itu. Kalau suplai semen memang berkurang, apalagi yang akan terjadi kalau bukan spekulasi di pasaran. Sampai Sabtu lalu pasaran eceran semen di Medan masih bertahan dengan Rp 2.300 sekantong, Rp 350 di atas harga eceran tertinggi (HET) yang baru-baru ini ditetapkan Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro untuk propinsi Sumatera Utara. Perintah Asisten Ekonomi Kantor Gubernur, A. Hakim Nasution agar para pengecer memasang plank HET Rp 1.750 masih juga belum dilaksanakan para pengecer semen. "Wah, bisa-bisa untuk setiap bahan bangunan kami nanti diharuskan memasang plank harga," kata seorang pengecer. Selain harga semen yang menggila, Kakanwil Matondang juga menyatakan harga bahan bangunan umumnya naik 100% di Sumatera Utara (TEMPO, 20 Januari). Kalau soal angkutan yang menjadi bilng keladi, apa jadinya nasib ketiga pengusaha yang oleh Pangkopkamtib Sudomo katanya akan dikenakan hukuman kerja paksa "membersihkan selokan" Barangkali itu pula yang sedang dibicarakan utusan penting dari Sumatera Utara dengan Laksamana Sudomo. Sebab, tak seorang pejabat pun di sana yang bisa memberi keterangan kapan kiranya kerja paksa begitu akan dilaksanakan. Juga Gubernur EWP Tambunan. "Nanti kalian tahu sendiri, sebab itu wewenang Laksus," kata Tambunan.