Mendorong Program Padat Karya demi Pemulihan Ekonomi Nasional

Perbesar

Rumah bantuan dari pemerintah di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Konawe, Sulawesi Tenggara, 1 Juni 2021. ANTARA/Jojon

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah diharapkan menciptakan lapangan kerja.
Industri di sekitarnya juga ikut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung.
Program yang sifatnya produktif harus diperbanyak dan dipercepat pelaksanaannya.

JAKARTA – Proyek infrastruktur fisik melalui program padat karya menjadi salah satu pos belanja yang terus didorong pemerintah guna mempercepat pemulihan ekonomi. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, menyatakan kementeriannya hingga kini terus gencar mengeksekusi berbagai program pembangunan di daerah selama masa pandemi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Karena dengan pembangunan proyek infrastruktur, harapannya akan menciptakan lapangan kerja. Kemudian industri di sekitarnya juga ikut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung," ucapnya, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Endra menjelaskan, sehubungan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, terdapat lima program yang menjadi fokus Kementerian PUPR. Fokus yang pertama adalah program padat karya tunai senilai Rp 23,24 triliun. "Ini dilakukan sampai ke pelosok perdesaan melalui lebih dari 20 kegiatan, seperti pembangunan jalan, perbaikan drainase, dan pengecatan jembatan. Sampai saat ini realisasinya sudah mencapai 40 persen, dan kami perkirakan bisa menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja," katanya.

Fokus pembangunan berikutnya adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi Rp 3,8 triliun. Pembangunan tersebut menyasar sejumlah daerah di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Bangka Belitung, dan Papua Barat.

Pemerintah juga masih berharap dari pembangunan proyek ketahanan pangan Rp 34,3 triliun untuk pendirian food estate, pembangunan 43 bendungan, serta pembangunan irigasi. "Yang 18 bendungan sudah selesai. Kami tindak lanjuti dengan jaringan-jaringan irigasinya." Fokus terakhir adalah pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi, dan teknologi sebesar Rp 420 miliar serta pembangunan kawasan industri Rp 9,83 triliun.

Proses perbaikan tanggul irigasi taktis di kawasan Mejobo, Kudus, Jawa Tengah. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Contoh pelaksanaan program padat karya tunai yang dijalankan adalah bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah. Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono melaporkan salah satu program tersebut dilaksanakan di Provinsi Riau pada akhir bulan lalu, dengan total rumah tidak layak huni yang dibedah mencapai 1.405 unit.

"Kami berharap ini, selain bisa mengurangi angka pengangguran, dapat mempertahankan daya beli masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman," ucapnya. Secara keseluruhan, program bedah rumah di seluruh Indonesia tahun ini ditargetkan dapat terpenuhi hingga 114.900 unit, dengan alokasi Rp 2,46 triliun.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, menambahkan, untuk program bedah rumah ini, setiap penerima manfaat akan mendapat Rp 20 juta, yang dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 17,5 juta dan pembayaran upah tukang Rp 2,5 juta.

"Dalam pendataan calon penerima bantuan, tentu kami menggandeng pemerintah daerah agar tepat sasaran," ujarnya. Selanjutnya, pemerintah memberikan pendampingan dengan membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuannya agar pembangunan bisa lebih tepat guna dan tepat waktu.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menuturkan program-program pemulihan ekonomi yang berbasis anggaran pemerintah berpotensi memberikan dampak positif di tengah pandemi yang masih berlangsung. "Efektivitas program dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, meski tidak terjadi langsung dalam waktu singkat,” ucapnya. Walau sempat terpuruk dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 5,32 persen pada kuartal II 2020, kondisi perekonomian pada kuartal I 2021 berangsur membaik dengan perbaikan kontraksi menjadi minus 0,74 persen.

Menurut Piter, hal yang saat ini dibutuhkan adalah mempertahankan program-program pemulihan ekonomi yang telah terbukti berpengaruh terhadap ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Khususnya program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti program padat karya. "Program-program yang sifatnya produktif harus diperbanyak dan dipercepat pelaksanaannya."