Berharap pada Pupuk Organik

JAKARTA — Pupuk organik diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan ketersediaan pupuk subsidi. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan pemerintah seharusnya kembali mendorong penggunaan pupuk organik.

“Saat ini pupuk kimia masih langka di tingkat petani karena produksinya, bahan bakunya, dan masalah dalam distribusinya. Pupuk organik bisa menjadi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut,” ujar Henry saat dihubungi, kemarin.

Kapasitas produksi nasional pupuk organik diperkirakan mencapai 1,5 juta ton per tahun. Namun jumlah tersebut masih sekitar 5 persen dari kebutuhan bauran atau campuran pupuk organik di lahan pertanian nasional. Pemerintah berniat meningkatkannya menjadi 10 persen.

Menurut Henry, keunggulan pupuk organik adalah harganya jauh lebih murah karena bisa diproduksi sendiri dengan bahan yang ada di sekitar kita, seperti kotoran hewan, sekam, tanah bongkol pisang, serta akar pohon bambu. Selain mudah ditemui, pupuk organik baik bagi kesehatan dan menjaga kesuburan tanah.

Henry mengatakan penggunaan pupuk organik belum masif saat ini karena petani masih sangat bergantung pada pupuk kimia. SPI terus berupaya mendorong petani menggunakan pupuk organik.

Henry juga sempat mengusulkan penggunaan pupuk organik kepada pemerintah. “Tahun lalu kami mengajak Presiden menanam padi menggunakan pupuk organik di area pertanian agroekologi kami di Tuban."

Warga yang tergabung dalam kelompok Lembaga Pengelolaan Hutan Desa membuat pupuk organik di Kedung Asri, Tegaldelimo, Banyuwangi, Jawa Timur, 27 Oktober 2023. ANTARA/Budi Candra Setya

Presiden Joko Widodo sempat mengunjungi lokasi tersebut pada 6 April 2023. Kala itu, Jokowi mendorong petani padi lain juga menggunakan pupuk organik lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan menekan biaya.

“Saya senang di sini memakai pupuk organik. Biaya pupuk yang biasanya per hektare bisa Rp 5-6 juta, di sini hanya Rp 100-500 ribu," ujar Jokowi saat memantau proses penanaman padi di Tuban, 6 April 2023.

Selepas kunjungan ke Tuban, Presiden menggelar rapat terbatas membahas kebijakan pupuk organik, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 27 April 2023. Saat itu hadir pula perwakilan beberapa kementerian, asosiasi petani, serta produsen pupuk. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta Menteri Pertanian, yang kala itu dijabat Syahrul Yasin Limpo, memacu produktivitas produsen pupuk organik.

“Presiden meminta semua produsen pupuk yang ada di masyarakat dan UMKM dihidupkan kembali,” ujar Syahrul dalam konferensi pers setelah rapat.

Di samping itu, Presiden meminta Menteri Pertanian merevisi aturan mengenai pupuk bersubsidi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Pupuk organik rencananya kembali didorong sebagai pupuk bersubsidi. Namun rencana tersebut belum terealisasi. 

Kusnan, Ketua Pusat Perbenihan Nasional Serikat Petani Indonesia, mengatakan produksi dan distribusi pupuk subsidi masih terhambat perizinan. Menurut dia, saat ini petani tidak bisa sembarangan memperjualbelikan pupuk organik tanpa izin. “Jadi, produksinya masih untuk dipakai sendiri,” katanya, kemarin. Hal itu membuat ketergantungan petani terhadap pupuk kimia akan tetap tinggi.

Ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dimulai sejak revolusi hijau yang bergulir di Indonesia pada masa Orde Baru. Gerakan ini merupakan upaya pemerintah era Presiden Soeharto meningkatkan produksi pertanian. Hal ini direalisasi dengan penggunaan teknologi budi daya, termasuk penggunaan pupuk kimia.

Membuat Pupuk Organik Sendiri

Pupuk Kimia Bikin Kesuburan Tanah Berkurang

Meski pemerintah berhasil meningkatkan swasembada pangan pada 1984, masyarakat harus membayar dampak buruk revolusi hijau. Salah satunya adalah kerusakan unsur hara tanah. Penggunaan pupuk kimia yang sudah dilakukan puluhan tahun membuat kesuburan tanah terus berkurang.