Menggenjot Kendaraan Ramah Lingkungan

Ini baru soal harga. Rudy menambahkan, konsumen juga mempertimbangkan masalah prasarana. Hingga kini belum ada infrastruktur pengisian daya listrik sehingga pengecasan hanya bisa dilakukan di rumah. “Padahal di luar negeri adalah suatu hal yang biasa mengisi baterai di tempat umum,” ucapnya.

Pemerintah berusaha mengatasi berbagai masalah ini dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Berbasis Baterai pada Agustus lalu. Fokusnya antara lain menggarap potensi industri baterai di Tanah Air.

Senior Supervisor Mining and Minerals Industry Institute Mining Industry Indonesia (Mind ID), Ratih Amri, mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara membentuk tim yang beranggotakan lintas BUMN dengan induk Mind ID. Holding tersebut membawahkan sejumlah perusahaan tambang, yakni PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan PT Timah Tbk. “Kalau sudah menguasai hulunya, kita bisa mengontrol persaingan dari sisi biaya,” ujarnya.

Menurut Ratih, Indonesia memiliki cadangan 21 juta metrik ton nikel, melebihi cadangan yang dimiliki negara lain di dunia, yang sudah siap dioptimalkan untuk membuat baterai listrik. Nikel adalah bahan utama pembuatan baterai. Ratih mengatakan hal ini harus segera dimanfaatkan karena bisa jadi dalam beberapa belas tahun ke depan teknologi sumber penggerak motor sudah beralih ke bahan lain. “Ambisinya, pada 2025 kita bisa menjadi produsen baterai global,” tuturnya.

Pemerintah, kata dia, juga berusaha menciptakan ekosistem industri yang kondusif dari hulu sampai hilir. Mereka ingin menggandeng perusahaan seperti Tesla agar membangun industrinya di Indonesia.

Produsen baterai kendaraan listrik asal Cina, Contemporary Amperex Technology Co Ltd, juga akan menanamkan investasi senilai US$ 5,1 miliar atau sekitar Rp 71,9 triliun di Indonesia. Kerja sama sudah ditandatangani bulan lalu. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menambahkan, perusahaan asal Korea Selatan, LG Chem, sedang dalam negosiasi dengan PT Antam Tbk untuk membuat baterai di Indonesia.

Direktur Jenderal Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan, selain akan memproduksi baterai, pemerintah memberikan fasilitas kepada para pengguna mobil ramah lingkungan. Setelah terbit peraturan presiden untuk percepatan kendaraan berbasis baterai tersebut, pemerintah membuat aturan pendukungnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Nantinya pajak penjualan barang mewah tidak lagi ditentukan berdasarkan bentuk kendaraan seperti sebelumnya, melainkan melihat emisi gas buang yang dikeluarkan. Makin besar emisi, makin tinggi pajaknya. Aturan ini akan berlaku pada 2021 (lihat boks).

Taufiek menambahkan, pemerintah juga telah membuat peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam bidang otomotif. Rencananya, dalam lima-sepuluh tahun ke depan, pemerintah menginginkan adanya inisiasi produksi lokal sepeda motor listrik. Ketika itu, sudah ada penetapan rencana yang jelas mengenai penghapusan sepeda motor berbasis bahan bakar sambil membangun infrastruktur yang diperlukan dan mendorong adopsi sepeda motor listrik.

Pemerintah, dia melanjutkan, juga membangun pusat riset dan pengembangan komponen elektronik, seperti baterai, dan membuat prototipe untuk mempercepat pengembangan produk. Pada 2030 sampai lima tahun setelahnya, pemerintah berfokus menginisiasi produk lokal mobil listrik dengan proses yang sama. “Kami ingin membangun kemampuan produksi dalam negeri untuk sepeda motor listrik dan mobil listrik di sepanjang rantai nilai,” ucap Taufiek.