Mengulang Sejarah Burung Nazar

Yopie Hidayat
Kontributor Tempo

KENDATI bikin heboh, sengketa Freeport-McMoRan melawan pemerintah Indonesia sejauh ini belum berdampak ke pasar keuangan. Ini memang pertarungan panjang, apalagi jika sampai ke arbitrase internasional. Maka, pekan-pekan ini, kurs rupiah dan harga saham akan lebih terpengaruh kemungkinan kenaikan bunga The Fed bulan depan atau harga minyak yang merambat naik.

Lain halnya untuk jangka menengah-panjang. Sengketa satu perusahaan melawan pemerintah jelas membuat investor resah. Apalagi ketentuan yang mengharuskan Freeport-McMoRan menjual saham PT Freeport Indonesia miliknya ke pihak Indonesia hingga 51 persen amat bernuansa nasionalisasi kendati berbungkus divestasi. Pemerintah juga memakai kebijakan larangan impor untuk memaksa Freeport-McMoRan takluk. Ada pula keinginan pemerintah mengubah tarif perpajakan menjadi fleksibel, bukan tetap seperti sekarang. Semua keinginan pemerintah itu sebetulnya masuk akal dan adil. Selama beroperasi di Indonesia, Freeport sudah banyak mendapatkan privilese.

Masalahnya, Freeport-McMoRan punya senjata kontrak karya. Segala langkah pemerintah mengubah kontrak dapat memicu perlawanan hukum dan mempengaruhi pandangan investor. Freeport-McMoRan pasti melawan dengan memotret Indonesia sebagai negara pengingkar kontrak. Jika cap ini melekat, pasar finansial bisa bereaksi negatif.

Ini titik lemah Indonesia yang masih bergantung pada aliran dana investasi langsung ataupun portofolio. Neraca transaksi berjalan Indonesia pada 2016 masih defisit US$ 16,3 miliar. Satu lagi kelemahan Indonesia: jika sengketa membuat ekspor produk Freeport Indonesia mampat, aliran dolar masuk juga berkurang. Belum lagi tambang yang mangkrak akan meledakkan pengangguran 32 ribu pekerja. Ini dapat mengganggu keamanan Papua yang sudah rentan. Jika investor terpengaruh, aliran dana investasi terganggu, ujungnya nilai rupiah merosot.

Pasar memang kejam dan bebas nilai. Investor tak peduli apakah pemerintah memperjuangkan keadilan bagi Indonesia sebagai pemilik aset. Dalam bisnis internasional, kontrak itu sakral, harus dipenuhi dan hanya bisa berubah jika pihak yang terikat bersepakat. Medan utama pertempuran bukan di dalam negeri, melainkan di benak para pengelola investasi global dan kelak hakim-hakim arbitrase. Di situ, bukan cuma ketentuan hukum, segala pernyataan pejabat yang emosional justru bisa dipoles menjadi bukti bagaimana Indonesia memperlakukan investor secara tidak adil.

Maka, alih-alih mengumbar pernyataan "heroik", akan lebih baik jika pemerintah menyusun rencana matang yang menjamin bahwa saham Freeport tidak akan jatuh lagi ke kroni penguasa. Pemerintah akan punya dasar yang sah untuk berperang di pasar ataupun arbitrase jika dapat membuktikan bahwa perubahan kontrak Freeport merupakan penegakan keadilan bagi rakyat Indonesia, sesuai dengan perjanjian sebelum-sebelumnya dan bukan sekadar memfasilitasi "burung nazar". Inilah julukan di pasar keuangan untuk mereka yang piawai memanfaatkan celah mengambil alih perusahaan bermasalah.

Pemerintah RI harus membuat PT Freeport Indonesia menjadi seperti Freeport-McMoRan: perusahaan publik yang 68,4 persen sahamnya menjadi milik 821 lembaga keuangan dan dana pensiun. Walhasil, Freeport-McMoRan benar-benar milik rakyat Amerika Serikat. Status ini membuat pemerintah Amerika wajib mendukungnya dalam bersengketa.

Di Indonesia, saham perusahaan tambang besar seperti Freeport Indonesia yang pertama dulu pada 1991 hingga Newmont Nusa Tenggara tahun lalu selalu jatuh ke tangan kroni penguasa ketika ada pengambilalihan. Celakalah kita jika kehebohan kali ini pun ternyata ujung-ujungnya cuma mengulang sejarah si burung nazar.