Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

ekonomi

Menjelang Nataru, Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Beras 10 Kilogram kepada 22 Juta Keluarga

Bantuan beras akan digelontorkan pemerintah menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru) pada Desember 2024.

24 November 2024 | 09.42 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras masing-masing sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini akan digelontorkan pemerintah menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru) pada Desember 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Bantuan pangan beras akan dimulai lagi bulan Desember untuk 22 juta penerima bantuan,” ucap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui keterangan resmi, Sabtu, 23 November 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam rencana Bapanas, bantuan pangan beras disalurkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Sedangkan pada bulan ini tak ada penyaluran bantuan pangan beras. Bantuan ini merupakan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada momentum Nataru.

Sedangkan untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sampai saat ini sudah disalurkan sebanyak 1,2 juta ton. Arief berujar, pemerintah masih berencana menyalurkan bantuan tambahan sebanyak 200 ribu ton. Dengan begitu, ia mengatakan pemerintah dapat menjaga inflasi sesuai target di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen sampai akhir tahun.

Arief mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog saat ini sebanyak 1,9 juta ton. Ia memastikan, stok ini cukup dan aman untuk menyambut Nataru.

Dengan tambahan 200 ribu ton, jumlah kuota penyaluran beras SPHP tahun ini meningkat dari 1,2 juta ton menjadi 1,4 juta ton. SPHP Beras akan disalurkan di sejumlah daerah yang masih mengalami harga tinggi, di antaranya Sumatera Barat, Kalimantan, hingga wilayah timur Indonesia.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Astawa mengatakan, upaya peningkatan penyaluran CBP melalui SPHP merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan unsur pembentuk inflasi komponen bergejolak (volatile food).

"Kami minta para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menugaskan Kepala Dinas Pangan segera melakukan kolaborasi dengan Pimwil Bulog untuk intervensi harga,” ujar Ketut melalui keterangan resmi, Kamis, 14 November 2024.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus