Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Solo - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengemukakan angka kemiskinan nasional hanya turun 10 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pihaknya kini tengah menggagas satu data kemiskinan sebagai acuan program bantuan sosial atau bansos.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Angka kemiskinan bisa turun signifikan melalui program lintas sektor. Itu yang sedang kami gagas, satu data kemiskinan untuk acuan program bantuan sosial,” ujar Saifullah dalam Dialog Pilar-pilar Sosial Solo Raya di kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sabtu, 18 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pria yang karib disapa Gus Ipul itu mengatakan bisa menyalurkan bantuan melalui data tunggal sehingga lebih tepat sasaran. Sementara, ia juga mengakui ada sejumlah tantangan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, antara lain pandemi Covid-19. "Secara konsolidasi, secara menyeluruh, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bisa menurunkan kemiskinan dengan lebih terukur dan signifikan dengan data yang baru, intervensinya berkelanjutan, dan menguatkan terintegrasi program,” ucap dia.
Ia juga menyinggung tingkat kemiskinan di Solo Raya yang masih di atas nasional. Adapun besaran dana bansos dari Kementerian Sosial untuk wilayah Solo Raya mencapai Rp 2 triliun yang diperuntukkan bagi 542.791 keluarga penerima manfaat (KPM). Dari besaran dana itu, alokasi bansos untuk Kota Solo merupakan yang terendah di Solo Raya.
Selain bansos, Kementerian Sosial juga memberikan dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI merupakan program yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu supaya mendapatkan perlindungan BPJS Kesehatan. "Jumlah PBI mencapai Rp1,1 triliun di Solo Raya," tuturnya.
Sehingga untuk perincian alokasi di Solo Raya yaitu Kabupaten Klaten mendapat kucuran dana bansos Rp 449 miliar dan PBI Rp 252 miliar, Wonogiri bansos Rp 341 miliar dan PBI Rp 213 miliar. Kemudian untuk Sragen bansos Rp 283 miliar dan PBI Rp 160 miliar, Boyolali bansos Rp 282 miliar dan PBI Rp 176 miliar, Karanganyar bansos Rp 260 miliar dan PBI Rp 143 miliar, Sukoharjo bansos Rp 246 miliar PBI Rp 126 miliar dan Kota Solo bansos Rp 154 miliar PBI Rp 90 miliar.
“Tingkat kemiskinan di Solo Raya ditargetkan bisa di bawah nasional. Dalam upaya pengentasan kemiskinan itu, bisa dilakukan di antaranya dengan keterlibatan lembaga non pemerintah," katanya.
Dia mengatakan lembaga non pemerintah itu memiliki program melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Mereka bisa menjalankan program dengan menggunakan satu data kemiskinan. “Kami ajak mereka kolaborasi, ada data, misalkan sanitasi. Targetnya cukup besar sedangkan anggarannya tidak cukup. Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak cukup,” ujar dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang atau 11,25 persen pada 2014. Jumlahnya turun menjadi 25,22 juta orang atau 9,03 persen pada 2024. “Saya berpesan kepada pilar-pilar sosial, termasuk kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk selalu bekerja maksimal,” katanya.
Ia meminta pilar sosial yang sehat bisa bekerja dengan baik untuk mengentaskan kemiskinan. Kementerian Sosial maupun kementerian/lembaga lain memiliki program sanitasi. Pihaknya mentargetkan pendamping PKH saat ini ditargetkan bisa melakukan graduasi kepada 10 KPM per tahun. Alokasi bansos menjadi bagian yang paling besar. "Dengan banyaknya KPM yang graduasi, alokasi anggaran bisa digeser untuk pemberdayaan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan berkurang,” kata dia.
Foto 
