Menteri PU Beberkan Sebab Pembangunan IKN Melambat: Perbedaan Prioritas, Duit Terbatas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengatakan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak 100 persen on track atau sesuai jadwal yang direncanakan sebelumnya. Pasalnya, pemerintah saat ini memiliki prioritas berbeda. Salah satunya, program swasembada pangan yang juga menugaskan Kementerian PU menjamin ketersediaan air untuk lahan persawahan.

“Lambat sekali, ya enggak. Sekadar mundur dikit. Prioritas saja yang berbeda,” kata Dody Hanggodo kepada wartawan di Kementerian PU, Jumat, 6 Desember 2024.

Selain itu, perlambatan pembangunan IKN disebabkan karena ada persoalan anggaran. Pemerintah pun, kata Dody Hanggodo, saat ini tengah mencari investor untuk menanamkan modal.

“Duitnya kan terbatas. Kami lagi cari duit,” kata Dody Hanggodo. “Kalau ada yang mau membangun, dengan senang hati, monggo.”

Sementara ini, Dody Hanggodo mengatakan pemerintah akan berfokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk eksekustif, legislatif, dan yudikatif. Dengan begitu, ketiga lembaga tersebut bisa secepatnya berkantor di ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.

Begitu pula dengan Presiden Prabowo Subianto yang rencananya bakal berkantor di IKN mulai 17 Agustus 2028. “Selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody.

Pembangunan IKN disinyalir membutuhkan dana Rp 466 triliun yang dialokasikan 20 persen dari APBN dan 80 persen dari non-APBN. Hingga Oktober 2024, investasi yang tercatat masuk IKN tercatat senilai Rp 58 triliun. Investasi yang masuk dari 8 tahap groundbreaking itu masih jauh dari target Otorita IKN untuk investasi tahun 2024, yakni Rp 100 triliun.

Adapun dalam forum rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Selasa, 3 Desember 2024, Dody Hanggodo juga mengusulkan tambahan anggaran RP 14,87 triliun untuk mendukung pembangunan IKN.

Dalam paparannya, Dody Hanggodo merinci anggaran tersebut bakal digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 miliar untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Sedangkan Rp 4.969,63 miliar bakal digunakan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.

Pilihan Editor: KBRI Tokyo Buka Lowongan Kerja Jadi Pegawai Setempat, Khusus untuk yang Memiliki Izin Tinggal