Menteri PU Sebut Semua Anggaran Infrastruktur Ditahan Sri Mulyani

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengklaim anggaran kementeriannya masih ditahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Dody, penahanan anggaran dilakukan hingga antarkementerian duduk bersama mensinkronisasi program kerja.

“Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden, sampai kami antarkementerian duduk sama-sama dengan Kepala Bappenas (Badan Perencanan Pembangunan Nasional),” kata Dody di Bappenas, Senin, 18 November 2024. Namun, Dody tidak mengetahui hingga kapan penahanan anggaran dilakukan.

Menyoal anggaran yang terbatas, Dody mengatakan, pada 2025 Kementerian PU akan lebih berfokus pada program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Adapun fokus kementeriannya, yakni membangun infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, air, dan energi.

Namun, Dody berujar, pembangunan fisik yang membutuhkan biaya besar kemungkinan akan disetop sementara. Misalnya, untuk ketahahan pangan, Kementerian PU bakal mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada. Dody optimistis 259 bendungan yang ada mampu mencukupi kebutuhan.

“Jadi, dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya, ya itu saja yang lebih kita revitalisasikan, optiimalkan untuk bisa menyukseskan Asta Cita Pak Presiden Prabowo,” tutur Dody.

Usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Bappenas pada Senin pagi, Dody kemudian rapat dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian PU pada Senin sore. Namun, saat ditemui usai rapat, Dody mengatakan belum ada pembahasan rinci soal penahanan, pengurangan, maupun penambahan anggaran untuk kementeriannya.

"Belum sampai ke arah situ. Diskusi saja agar pekerjaan-pekerjaan 2025 yang sudah dicanangkan bisa dikerjakan dengan tepat, cepat, efektif dan efisien," kata Dody.

Sementara itu, Suahasil Nazara menolak wartawan untuk wawancara doorstop. Usai rapat, Suahasil bergegas masuk mobil dan meninggalkan Kementerian PU.

Adapun Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa anggaran Kementerian PU untuk 2025 dipatok sebesar Rp 116 triliun. Namun, ada anggaran yang bakal dialihkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sebab ketika anggaran diketok di DPR, saat itu urusan perumahan masih di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, Presiden Prabowo Subianto yang resmi menjabat mulai 20 Oktober 2024 memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP.

“Anggaran yang kemarin untuk perumahan kan cuma Rp 5 triliun. Ya, itu Rp 5 triliun yang ke sana (Kementerian PKP)” tutur Diana.

Pilihan Editor: Pemerintah akan Kaji Pungutan Ekspor CPO