Menyongsong Pemberlakuan KRIS: Begini Rincian Sistem Iuran BPJS Kesehatan dari Program JKN

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Presiden Joko Widodo secara resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). 

Keputusan ini diatur dalam Perpres tersebut, yang ditandatangani pada Rabu, 8 Mei 2024. Dalam Pasal 103B ayat (1) Perpres tersebut, disebutkan bahwa penerapan fasilitas ruang perawatan berdasarkan KRIS akan mulai diberlakukan di seluruh Indonesia paling lambat pada 30 Juni 2025. Selain itu, pasal tersebut memberikan waktu kepada rumah sakit untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan sistem baru. 

Menurut Pasal 103B ayat (8) Perpres Nomor 59 Tahun 2024, iuran BPJS Kesehatan terbaru akan ditetapkan paling lambat pada 1 Juli 2025. Penetapan tarif tersebut akan didasarkan pada hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap. 

Departemen Kesehatan sedang menggodok peraturan menteri kesehatan (Permenkes) yang akan mengatur teknis sistem KRIS di seluruh rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Beberapa klausul yang sedang disusun termasuk kesiapan rumah sakit dan penyesuaian iuran peserta. 

Pasal 51 Perpres Jaminan Kesehatan yang baru mengatur tentang ketentuan naik kelas perawatan, yang dapat dilakukan melalui asuransi kesehatan tambahan atau pembayaran kekurangan biaya antara biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.