Momen

Perhubungan
Proyek Kereta Ringan Diulur hingga 2019

Presiden Joko Widodo memundurkan target penyelesaian proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) menjadi pada 2019. "Saya ingin memastikan bahwa pembangunan LRT ini bisa selesai tepat waktu, yaitu 2018 atau mundur sedikit ke tahun 2019," ujar Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas, Senin pekan lalu. Salah satu masalah yang mengganjal adalah persoalan dana.

Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono, hanya proyek LRT di Palembang yang bisa dibiayai dengan anggaran negara. Adapun proyek di Jabodebek harus dicarikan solusi. "Nilai proyek terlalu besar untuk membangun dua LRT dalam waktu bersamaan," katanya. Pembangunan LRT di Palembang diperkirakan menelan dana Rp 12 triliun. Adapun pembangunan prasarana LRT Jabodebek membutuhkan dana sekitar Rp 22 triliun.

25 Jembatan Timbang Beroperasi 2017

Kementerian Perhubungan akan mengoperasikan 25 jembatan timbang tahun ini. Sebanyak 12 unit di antaranya berada di Sumatera, 8 unit di Jawa, dan 1 unit di Bali. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Julius Adravida Barata, mengatakan beberapa jembatan timbang akan menjadi proyek percontohan oleh pihak swasta. "Swasta akan menyiapkan sistem dan peralatannya," ujarnya pada Selasa pekan lalu.

Ia memastikan Kementerian Perhubungan tetap menjadi pengelola jembatan timbang, meski sistem dan peralatan disediakan pihak swasta. Rencananya, percontohan jembatan timbang oleh pihak swasta—berlokasi di Jawa dan Sumatera—sebanyak tujuh jembatan timbang.

Barata menambahkan, dari total jumlah 141 jembatan timbang yang ada, Kementerian Perhubungan telah menandatangani berita acara serah-terima dari pemerintah provinsi sebanyak 113 jembatan timbang. Adapun 24 jembatan timbang dalam proses serah-terima serta 4 unit lainnya urung diserahkan karena ada masalah.

Keuangan
Dua Politikus Ikut Seleksi OJK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 menyatakan dua anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat yang lolos seleksi seharusnya mengetahui adanya potensi konflik kepentingan. Sebab, Komisi Keuangan nantinya yang akan menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisioner OJK. "Kriteria conflict of interest itu salah satu yang menjadi pertimbangan bagi yang bersangkutan ikut proses ini," kata Sri Mulyani pada Rabu pekan lalu.

Sesuai dengan Undang-Undang OJK, Sri mengatakan, panitia seleksi tidak berwenang melarang anggota Dewan atau seseorang yang memiliki afiliasi dengan partai politik mengikuti seleksi. "Tapi esensi integritas dan conflict of interest adalah bobot yang paling luar biasa penting dalam proses ini," ujarnya.

Salah satu anggota Dewan yang dimaksud Sri adalah Ketua Komisi Keuangan DPR Melchias Markus Mekeng. Mekeng yakin bahwa dirinya memiliki kompetensi untuk mengisi jabatan tersebut. Selain Mekeng, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, lolos tahap administrasi.

Makro Ekonomi
Pertumbuhan Tertahan Belanja Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu tumbuh 5,02 persen. Meski mengalami pertumbuhan dibanding 2015, pencapaian tersebut tak memenuhi ekspektasi pemerintah yang menargetkan 5,1 persen. "Sedikit di bawah harapan karena pengeluaran pemerintah pada kuartal keempat ini malah mengalami kontraksi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Senin pekan lalu.

Menurut data Badan Pusat Statistik, realisasi belanja pemerintah pada kuartal keempat hanya 26,36 persen, melemah dibanding 2015, yang menembus 27,1 persen. Darmin berdalih minimnya belanja tak lepas dari pemotongan anggaran yang dilakukan tiga kali selama 2016. Faktor lain, seperti konsumsi dan perdagangan, setidaknya mengalami pertumbuhan positif. "Konsumsi rumah tangga masih di atas 5 persen," ujar Darmin. Menurut dia, konsumsi rumah tangga masih akan menjadi andalan pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

Perpajakan
Pajak Progresif Lahan Menganggur

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan pemerintah akan menjalankan rencana pengenaan pajak progresif untuk tanah yang menganggur. Rencana ini, kata dia, menyasar spekulan yang kerap memborong lahan besar di lokasi pembangunan. "Maraknya spekulan membuat pembangunan negara terhambat," ujarnya kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Kementerian Agraria mengincar lahan belum bersertifikat yang untuk sementara dikategorikan sebagai lahan menganggur. Luasnya mencapai 31,9 juta hektare atau lebih dari separuh daratan nonhutan. Sofyan menambahkan, pajak progresif tidak akan diterapkan di kawasan industri atau kota mandiri swasta karena, menurut dia, sudah jelas rencana pembangunannya.

Menurut Sofyan, pemerintah sedang menimbang-nimbang instrumen pajak yang akan diterapkan. Pilihannya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, berujar pilihannya mengerucut pada pajak penghasilan, yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Dua pilihan lain sulit diambil karena merupakan wewenang pemerintah daerah.

Dana Repatriasi di Bank Mandiri Rp 30 Triliun

PT Bank Mandiri Tbk mengklaim sudah menampung dana repatriasi amnesti pajak sebesar Rp 30 triliun hingga awal 2017. Total dana repatriasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp 105 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan sebagian besar dari Rp 30 triliun tersebut masih mengendap di dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri. Dia memperkirakan sebagian besar wajib pajak yang meminta pengampunan baru mengalihkan dananya dari DPK bank ke produk investasi pada Maret 2017.

"Kami akan memenuhi komitmen ke pemerintah untuk lock-up (mengunci) dana tersebut di Indonesia minimal selama tiga tahun," kata Kartika, Rabu pekan lalu. Pasokan likuiditas dari dana repatriasi membuat manajemen Bank Mandiri optimistis mampu menaikkan penyaluran kredit hingga 13 persen tahun ini.

Perbankan JUMLAH Pemilik Rekening Rp 2 Miliar Naik

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Samsu Adi Nugroho mengatakan jumlah rekening nasabah kaya atau nasabah dengan simpanan di atas Rp 2 miliar pada Desember 2016 sekitar 242.900 rekening. Jumlah itu naik 4,49 persen dibanding bulan sebelumnya.

Menurut dia, nilai simpanan di atas Rp 2 miliar naik menjadi Rp 2.719 triliun atau naik 1 persen dibanding November 2016 (month-to-month/MOM). Total rekening simpanan yang dijamin LPS hingga Desember 2016 sekitar 199,3 juta rekening, tumbuh 2,8 juta rekening dibanding posisi pada bulan sebelumnya.

Jumlah rekening simpanan dengan saldo di bawah Rp 2 miliar meningkat 1,44 persen dibanding sebelumnya. Sedangkan jumlah nominal simpanan juga meningkat sebesar 4,22 persen pada Desember (MOM) menjadi Rp 2,18 miliar, dari Rp 2,09 miliar. Adapun total simpanan di bank umum per Desember 2016, kata Samsu, meningkat 1,89 persen dari posisi November menjadi Rp 4.900 triliun.