Momen

Energi
Harga Elpiji Nonsubsidi Naik

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji nonsubsidi sebesar Rp 3.959 per kilogram. Untuk kemasan 12 kilogram, harga elpiji melonjak menjadi Rp 122 ribu dari sebelumnya Rp 78 ribu per tabung. Juru bicara Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan kenaikan itu dipicu oleh meningkatnya harga elpiji di pasar dunia dan pelemahan kurs rupiah. Di sisi lain, tingkat konsumsi terus melonjak—pada 2013 mencapai 977 ribu ton. "Kondisi ini tidak sehat bagi Pertamina," katanya Rabu pekan lalu.

Pertamina terakhir kali menaikkan harga elpiji nonsubsidi pada 2009 sebesar Rp 5.850 per kilogram. Menurut Ali, harga yang berlaku pada 2013 mengacu pada harga lima tahun lalu. Padahal harga pokok perolehan sudah Rp 10.785 per kilogram. "Dampaknya, dalam enam tahun terakhir, Pertamina menanggung selisih kerugian Rp 22 triliun," ujarnya. 

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi memprediksi kenaikan harga ini bakal memukul pengusaha kecil, terutama produsen pangan olahan yang banyak menggunakan elpiji 12 kilogram. Dia meminta Pertamina membenahi takaran gas. "Selama ini banyak pengaduan masyarakat bahwa isi tabung gas kurang dari 12 kilogram," katanya.

Perbankan
OJK Awasi Bank

TAHUN baru menjadi awal beralihnya tugas pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Penyerahan kewenangan ini dilakukan Gubernur BI Agus Martowardojo kepada Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, pada Selasa pekan lalu.

Menurut Muliaman, nasabah tidak perlu khawatir akan adanya pengalihan fungsi ini. Menurut dia, proses bisnis perbankan tetap berjalan sebagaimana biasa. "Para nasabah dapat melakukan kegiatan transaksi seperti ketika pengawasan dilakukan Bank Indonesia," katanya.

Adapun Agus mengatakan bank sentral telah memindahkan fungsi pengawasan dalam kondisi perbankan yang sehat dan dengan aturan yang tepat. Dia meminta pegawai bank sentral yang pindah ke Otoritas Jasa Keuangan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan profesional.

APBN
Target Pajak Tak Tercapai

TARGET penerimaan pajak 2013 meleset. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hanya mampu mengumpulkan pajak Rp 893,3 triliun hingga 24 Desember lalu atau 89 persen dari target Rp 995,2 triliun. Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi mengatakan penurunan terjadi pada setoran pajak penghasilan nonmigas. "Pertumbuhan setoran pajak sektor perdagangan komoditas tidak terlalu bagus," katanya Senin pekan lalu.

Kendati masih ada setoran pajak yang belum terhitung, Chandra pesimistis jumlah itu mampu mencapai target. Ekspor perdagangan komoditas menurun karena belum pulihnya perekonomian global. Peneliti perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan tidak terpenuhinya target pajak semestinya bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Sebab, tanda-tanda memburuknya perekonomian dunia sudah muncul saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013.

Transportasi
Bandara Halim Siap Beroperasi

GENERAL Manager Bandar Udara Halim Perdanakusuma Iwan Krishadianto optimistis persiapan infrastruktur di bandara itu selesai sebelum jadwal penerbangan komersial dibuka 10 Januari mendatang. "Finishing hampir selesai," katanya Senin pekan lalu. Pengerjaan itu berupa menyiapkan boarding dan ticket lounge, yang menelan dana Rp 6 miliar.

Untuk memudahkan akses, manajemen bekerja sama dengan perusahaan transportasi umum, seperti Cipaganti, Blue Bird, Silver Bird, Express, Sri Medali, dan Damri. Lahan parkir sepeda motor dan mobil yang disediakan seluas 2,6 hektare. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti Singayuda Gumay mengatakan Garuda Indonesia, Citilink, dan AirAsia berencana mengalihkan sebagian rute penerbangan ke Halim.

Pangan
Surplus Beras

Kementerian Pertanian mencatat produksi padi nasional pada 2013 mencapai 70,87 juta ton, naik 2,6 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 69,06 juta ton. Setelah digiling bisa menghasilkan beras sebesar 39,84 juta ton. Jumlah ini lebih besar ketimbang kebutuhan nasional 34,42 juta ton.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan surplus beras 5,4 juta ton membuat pemerintah optimistis tidak mengimpor beras tahun depan. "Rasanya tidak perlu," katanya Senin pekan lalu. Melimpahnya pasokan persediaan ditunjang kemampuan Perum Bulog menyerap produksi beras domestik.

Kendati surplus padi, menurut Suswono, pemerintah tetap akan mencetak sawah baru sebesar 40 ribu hektare dan membangun jaringan irigasi untuk 500 ribu hektare lahan. Langkah ini sebagai antisipasi tingginya laju konversi lahan dan terbatasnya irigasi, yang menjadi hambatan utama swasembada beras.

Pariwisata
Wisatawan Asing Meningkat

BADAN Pusat Statistik mencatat angka kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada November 2013 mencapai 807.400 orang. "Ini jumlah tertinggi sepanjang 2013," kata Kepala BPS Suryamin, Kamis pekan lalu.

Jumlah ini menembus rekor sebelumnya pada Oktober lalu yang mencapai 719.900 orang. Sepanjang Januari-November 2013, kunjungan turis mancanegara mencapai 7,94 juta, naik 9,12 persen dibanding periode yang sama pada 2012 sebesar 7,28 juta kunjungan.

Bandar Udara Ngurah Rai, Bali, tercatat sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara terbesar, yakni 25 persen. Lalu disusul Bandara Hang Nadim, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta, Banten, masing-masing 22 persen dan 8 persen.

Lembaga riset ICRA Indonesia menyebutkan terjadi perubahan tren negara asal turis yang berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya sebesar 63 persen adalah pelancong dari Eropa, sekarang didominasi turis dari Jepang, Malaysia, dan Cina.

Kemiskinan
Penyaluran Raskin Salah Sasaran

KEPALA Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan penyaluran beras murah untuk rakyat miskin (raskin) belum tepat sasaran. Masih ada warga yang mampu tapi menerima jatah raskin. "Banyak yang salah sasaran," katanya Kamis pekan lalu.

Survei BPS menemukan ada lima golongan rumah tangga yang menerima raskin. Padahal yang berhak menerima jatah tersebut hanya golongan I dan sebagian golongan II. Hingga kuartal ketiga 2013, jumlah rumah tangga golongan III yang menerima raskin sebanyak 7,538 juta jiwa, golongan IV sebanyak 5,340 juta, dan golongan V sebanyak 1,963 juta.

Pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin mengatakan program raskin tidak tepat jumlah dan manfaatnya. Evaluasi penyimpangan pernah dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat agar diubah pola subsidinya. "Namun tidak ada tindak lanjut."

IPO
Empat BUMN Go Public Tahun Ini

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan tahun ini dipastikan banyak perusahaan negara melakukan penawaran umum perdana saham (IPO). Setidaknya ada empat perusahaan pelat merah yang siap melantai di bursa, di antaranya perusahaan perkebunan, PT Perkebunan Nusantara VII. "PTPN VII ingin menyelesaikan utang Rp 5 triliun," katanya Kamis pekan lalu.

Tiga perusahaan negara yang lain, yakni PT PLN Batam, PT Wika Beton, dan PT Garuda Maintenance Facilities, siap mengikutinya. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Ito Warsito mengatakan pihaknya menargetkan 30 perusahaan akan menggelar IPO tahun ini. Setidaknya ada 15 perusahaan yang siap melakukan listing pada semester pertama. "Kondisi pasar modal saat ini cukup baik," ujarnya.