Momen

BANK INDONESIA
Mirza Deputi Gubernur Senior BI

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa pekan lalu, mengesahkan pemilihan Mirza Adityaswara sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan ini mendapat 32 suara, mengalahkan pesaingnya, Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan, yang cuma memperoleh dua suara dalam voting di Komisi Keuangan DPR, sehari sebelumnya.

"Kami akan bekerja sama secara profesional untuk mencapai tujuan BI," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Jakarta, Selasa pekan lalu. Ia berharap kehadiran Mirza memberi nilai tambah bagi Dewan Gubernur BI.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, menegaskan pentingnya ahli moneter mendampingi Agus Marto. "Apalagi belakangan rupiah terus bergejolak." Menurut ekonom PT BCA Tbk, David Sumual, Mirza harus berfokus menangani defisit neraca perdagangan dan belum pulihnya ekspektasi pasar. "Kalau langsung ada kebijakan progresif, mungkin akan ada perubahan."

SKK MIGAS
Gas Husky Akhirnya untuk Petrokimia

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat memastikan gas dari lapangan MDA dan MBH di Blok Madura Strait dialokasikan untuk PT Petrokimia Gresik. Menteri Perindustrian, Menteri Energi Jero Wacik, dan para pihak yang berkepentingan telah meneken kesepakatan. "Tadi pagi pukul 10 di kantor kami," kata Hidayat di Jakarta, Rabu pekan lalu. Dengan demikian pembangunan pabrik pupuk bisa dimulai. "Tender sudah bisa berjalan."

Kesepakatan itu, menurut Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Benny Wachyudi, akan ditindaklanjuti dengan surat Menteri Energi kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). "Setelah itu pembahasan B to B antara Petrokimia dan pengelola lapangan Husky-CNOOC Madura Ltd," ujar Benny kepada Tempo.

Pabrik Amoniak-Urea II milik Petrokimia Gresik, Jawa Timur, ditargetkan beroperasi pada 2016. Pabrik ini dirancang berkapasitas produksi 825 ribu ton amoniak dan 570 ribu ton urea per tahun. Rencana pembangunan sempat dilanda ketidakpastian pasokan gas. Perusahaan membutuhkan 80 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) untuk bahan baku amoniak dan urea.

BUMN
Pemerintah Atur Dolar BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia akan mengatur lalu lintas penggunaan dolar Amerika Serikat di perusahaan milik negara. Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, pemerintah akan membentuk tim khusus gugus tugas valuta dan rupiah. Keputusan itu merupakan hasil pembicaraan ketiga instansi itu, 17 September lalu.

"Dolar akan diinventarisasi," kata Dahlan di Jakarta, Rabu pekan lalu. Tujuannya agar kurs rupiah tidak terdepresiasi lebih dalam. Pemerintah menargetkan defisit transaksi berjalan tidak semakin besar.

Dahlan menjelaskan, perusahaan pelat merah yang memiliki stok dolar berlimpah akan bekerja sama dengan BUMN lain yang membutuhkan. Transaksi antar-BUMN juga akan diseleksi, mana yang memang harus menggunakan dolar dan mana yang tidak. Kamis sore pekan lalu, kurs tengah BI menunjukkan rupiah berada di posisi 11.278 per dolar Amerika Serikat, menguat dibanding sehari sebelumnya Rp 11.492 per dolar.

LPS
Bunga Penjaminan Simpanan Naik

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan tingkat suku bunga wajar untuk simpanan rupiah di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) 0,75 persen. Maka tingkat bunga simpanan yang dijamin menjadi 7 persen (bank umum) dan 9,5 persen (BPR). Sedangkan tingkat bunga wajar untuk simpanan valas naik 0,25 persen ke level 1,5 persen. Tingkat bunga tersebut berlaku dari 15 September 2013 sampai 14 Januari 2014.

Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Salustra Satria mengatakan penetapan suku bunga itu mempertimbangkan kenaikan suku bunga deposito rupiah bertenor 1 dan 3 bulan. Bunga deposito naik 50-100 basis point sepanjang Juli-September 2013. Kenaikan tingkat bunga wajar juga mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FasBI),­ dan suku bunga pasar uang antarbank rupiah (JIBOR–Jakarta Interbank Offered Rate).