Momen

PETERNAKAN
Kuota Daging Impor Dipangkas

Pemerintah berencana mengurangi kuota impor daging dan sapi tahun depan dari semula 85 ribu ton menjadi hanya 80 ribu ton. "Nanti pembagiannya didetailkan lagi di Kementerian Pertanian. Tahun ini kan 60 persen sapi dan 40 persen daging. Tahun depan mungkin tidak jauh berbeda," kata Menteri Pertanian Suswono, Rabu pekan lalu.

Tahun lalu, impor sapi bakalan dan daging sapi beku masing-masing mencapai 400 ribu ekor dan 90 ribu ton. Adapun tahun ini turun masing-masing 283 ribu ekor dan 34 ribu ton. Jika merujuk pada perhitungan yang sama, impor sapi bakalan tahun depan akan mencapai 288 ribu ekor dan daging beku 32 ribu ton.

Ketua Asosiasi Importir Daging Indonesia Thomas Sembiring menilai kebijakan tersebut melanggar Undang-Undang Pangan, yang mewajibkan pemerintah menstabilkan harga pangan agar terjangkau masyarakat. "Pengurangan kuota impor akan mengerek harga pangan dari daging hingga jadi tidak terjangkau," katanya. Sebelumnya, importir justru meminta pemerintah menaikkan kuota impor daging beku 2013 menjadi 60 ribu ton, atau naik hampir dua kali lipat dibanding tahun ini, agar harga daging sapi di pasar stabil.l

PERTAMBANGAN
Amerika Larang BP Ikut Tender Migas

Pemerintah Amerika Serikat, Kamis pekan lalu, mengumumkan pelarangan kepada BP Plc mengikuti tender kontrak minyak dan gas akibat bencana tumpahan minyak proyek perusahaan asal Inggris tersebut di Deepwater Horizon, Teluk Meksiko, pada 2010. BP dan anak perusahaannya dilarang ikut serta sampai bisa memenuhi standar bisnis pemerintah federal.

Badan Pelestarian Lingkungan (EPA) Amerika Serikat mengumumkan pelarangan setelah pada 15 November lalu tercapai kesepakatan dengan perseroan tentang pencemaran di Teluk Meksiko. BP bersedia membayar denda penalti US$ 4,5 miliar dan denda kriminal US$ 1,256 triliun—rekor denda kriminal tertinggi.

Pelarangan berlaku selama 18 bulan dan bisa diperpanjang jika ditemukan pelanggaran hukum. Meski demikian, larangan ini tidak mempengaruhi kontrak BP di Amerika yang sedang berjalan. Selama ini BP adalah produsen migas lepas pantai terbesar dan pemasok nomor wahid untuk militer Amerika. l

INDUSTRI
Buntut Mittal Diusir Prancis

Wali Kota London Boris Johnson mengatakan siap menampung investasi ArcelorMittal jika pemerintah Prancis mengusir produsen baja asal India tersebut. Menurut dia, bisnis Mittal bakal lebih berkembang di Inggris dengan dukungan pasar modal, mata uang yang kuat, serta lembaga keuangan dan infrastruktur yang memadai. "Datanglah ke Inggris, ke London, tempat bisnis perusahaan-perusahaan India telah tumbuh hingga 53 persen," katanya seperti dikutip dari The Telegraph, Selasa pekan lalu.

Sebelumnya, seperti diberitakan harian Les Echos, Menteri Perindustrian Prancis Arnaud Montebourg mengatakan tidak ingin perusahaan baja itu berbisnis di Prancis dan mengancam akan merampas aset-asetnya. Sikap keras tersebut merupakan reaksi atas penutupan kegiatan tanur peleburan baja di Florange, kawasan Prancis Timur, pada 1 Oktober lalu lantaran bisnisnya merugi. "Kami tidak ingin Mittal ada di Prancis, karena mereka tidak menghargai Prancis," kata Montebourg.

Di Prancis, bisnis Mittal memang tengah merosot. Neraca keuangannya terus bocor lantaran anjloknya permintaan baja hingga 28 persen sejak empat tahun lalu. Di sisi lain, beban operasi Mittal terus membengkak setelah tuntutan kenaikan gaji para pekerjanya dipenuhi. Kondisi ini diperparah oleh insiden terbakarnya tanur peleburan baja di Florange pada akhir 2011. l

PERBANKAN
Bank BUMN Tolak Kepemilikan Tunggal

Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Gatot Suwondo menyatakan bank-bank milik pemerintah seharusnya dikecualikan dari aturan kepemilikan tunggal bank atau single presence policy (SPP). "Saya rasa ketentuan SPP itu berlaku untuk pemilik bank swasta dan bank asing," ujarnya kepada Tempo, Selasa pekan lalu. Menurut dia, perbankan nasional sehat dan kuat. "Jangan dipusingkan membuat holding segala macam. Itu pandangan saya."

Jika harus membuat induk usaha, Gatot mengusulkan, Himbara siap menjadi induknya. Dia mempersilakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara membentuk unit tersendiri. Sebaliknya, ekonom Universitas Atma Jaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, menilai pembentukan holding company akan memperkuat perbankan milik pemerintah karena separuh aset perbankan terkonsentrasi di induk. Negatifnya, kata dia, "Akan menegaskan struktur oligopoli perbankan."

Sebelumnya, Bank Indonesia memutuskan menyempurnakan ketentuan pemilikan tunggal bank. Bank Indonesia tak lagi mewajibkan pihak yang menjadi pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank menggabungkan bank. Alternatifnya, pemegang saham pengendali bisa membentuk holding company.l

PERTAMBANGAN
Bumi Cairkan Piutang dan Investasi

PT Bumi Resources Tbk berencana menagih piutang serta menarik investasinya. Duitnya akan digunakan perusahaan tambang batu bara Grup Bakrie ini untuk membayar tumpukan utang sebanyak US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 36,4 triliun yang harus dilunasi hingga 2017.

Sekretaris Perusahaan Bumi Resources Dileep Srivastava memaparkan perseroannya memiliki piutang US$ 260 juta pada PT Bukit Mutiara yang jatuh tempo pada semester pertama 2013. "Tapi kami minta ini dipercepat," ucap Dileep, Rabu pekan lalu. Bumi juga akan menarik investasinya di Recapital Asset senilai US$ 350 juta. Percepatan penarikan piutang dan investasi ini, kata Dileep, dilakukan sesuai dengan kebutuhan perseroan.

Berdasarkan data, utang jatuh tempo perseroan pada tahun ini tercatat sebesar US$ 17 juta atau sekitar Rp 163,44 miliar, sedangkan tahun depan US$ 254,5 juta atau setara dengan Rp 2,45 triliun. Menurut Dileep, pelunasan kedua utang jatuh tempo tersebut tak ada masalah. "Perseroan masih bisa mengandalkan kas dan refinancing serta penarikan investasi dan piutangnya." Adapun utang jatuh tempo pada 2014 cukup signifikan jumlahnya, yaitu US$ 1,23 miliar atau sekitar Rp 11,83 triliun.

PERTAMBANGAN
Industri Migas Masih Boros

Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas) dinilai melanggengkan pemborosan lembaga yang digantikannya, BP Migas. Sumber Tempo di salah satu perusahaan migas mengungkapkan SKSP Migas melanjutkan acara bertajuk "Forum Komunikasi Kehumasan" di Nusa Dua, Bali, pada 4-8 Desember, yang berbiaya tinggi.

Dalam suratnya tertanggal 21 November 2012, SKSP Migas mengimbau pimpinan kontraktor berpartisipasi dalam acara yang memungut biaya Rp 7,5 juta per peserta itu. Surat diteken Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas SKSP Migas Hadi Prasetyo. "Ini modus lama cara paling sederhana inefisiensi di BP Migas, malah dilanjutkan. Duit yang kami bayar akan membebani cost recovery," kata sumber Tempo yang enggan nama dan perusahaannya disebutkan.

Dalam situs fkkconference.com, Forum Komunikasi Kehumasan menunjuk Quad Mice Management sebagai penyelenggara acara. Peserta diwajibkan menambah biaya pendaftaran Rp 2,5 juta per orang jika ingin mengikuti sesi golf bersama. "Bayangkan jika setiap kontraktor mengirim tiga sampai lima orang dari bagian komunikasi, CSR, atau hubungan kelembagaan," ujar sumber tadi. Biaya sponsor tunggal untuk kelas platinum US$ 15 ribu atau sekitar Rp 140 juta. Sponsor kelas gold diminta mendanai US$ 10 ribu, kelas silver US$ 7.500, dan bronze US$ 5.000.

Hadi Prasetyo membenarkan biaya peserta Konferensi Forum Komunikasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas dapat dimasukkan ke dalam cost recovery. Namun, menurut dia, hal ini wajar dan tidak perlu dianggap sebagai pemborosan. "Ini masuk ke biaya umum dan administrasi untuk pegawai," kata Hadi, Rabu pekan lalu. Hadi membantah jika acara ini disebut membebani keuangan negara.l