Momen

Bandara Soekarno-Hatta
Soekarno-Hatta Butuh Rp 26,25 Triliun

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Bandar Udara Soekarno-Hatta memerlukan Rp 26,25 triliun untuk membangun tiga terminal dan dua landasan pacu baru. Ia berharap kebutuhan dana itu bisa dipenuhi oleh PT Angkasa Pura II (Persero).

Targetnya, Soekarno-Hatta bisa menjadi penghubung antarnegara. "Selama ini orang ke Changi, Singapura, untuk penerbangan antarnegara. Nantinya tidak perlu lagi," kata Yudhoyono seusai rapat koordinasi terbatas bidang perhubungan di kantor PT Angkasa Pura II, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri Sunoko menjelaskan, pengembangan meliputi beberapa tahap. Pertama, optimalisasi landasan pacu 1 dan 2 dengan menambah jumlah taxiway serta memperluas area parkir pesawat atau apron dari kapasitas 125 menjadi 174 pesawat.

Kedua, mengembangkan terminal 3 serta revitalisasi terminal 1 dan 2. Ketiga, membangun terminal kargo baru berkapasitas 1,5 juta ton barang. Keempat, membangun gedung terintegrasi yang memiliki aneka fasilitas seperti stasiun kereta, terminal bus, mal, hotel, area parkir, dan moda transportasi antarterminal. Tahap-tahap itu ditargetkan kelar pada akhir 2014.

Tender
KPPU Temukan Persekongkolan Tender

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan 35 dari 43 keputusan tender pemerintah pada 2010-2011 senilai Rp 1,2 triliun dilakukan dengan persekongkolan. "Artinya, 52,1 persen dari total tender," kata juru bicara KPPU, Ahmad Junaidi, kepada Tempo di kantornya, Rabu pekan lalu.

Junaidi menjelaskan, total nilai tender 43 proyek tadi mencapai Rp 2,3 triliun. Persekongkolan itu berupa pengondisian yang melibatkan panitia lelang untuk membantu peserta tender. Namun KPPU belum memiliki data yang dapat menunjukkan instansi yang memiliki tingkat penyelewengan tender tertinggi.

Pada 2010, KPPU menemukan hanya enam dari 34 tender yang terbukti bersih dari pelanggaran, dan pada 2011 tujuh dari sembilan tender terjadi pelanggaran. Sedangkan tahun ini KPPU tengah mengawasi lima tender yang sedang berlangsung. Sebanyak 48 tender pada 2010-2012 adalah pengadaan barang dan jasa.

Penerbangan
Garuda Utang US$ 200 Juta

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan meminjam US$ 200 juta dari bank bulan ini untuk mendanai belanja modal hingga akhir 2012. Pencairan pinjaman itu dilakukan dalam dua tahap. "Segera cair US$ 75 juta pada Agustus ini. Sisanya, US$ 125 juta, ada kemungkinan dicairkan pada Oktober nanti," kata Direktur Keuangan Garuda Handrito Hardjono di kantornya, Rabu pekan lalu.

Dari total US$ 400 juta belanja modal tahun ini, US$ 241 juta di antaranya terserap pada semester I 2012. Sedangkan sisanya, sekitar US$ 159 juta, bakal dibiayai dari pinjaman tersebut. Handrito menjelaskan, Garuda tengah berunding dengan 5-6 bank asing, dengan Citibank sebagai pemimpin sindikasi.

Utang dipatok berjangka waktu 5-6 tahun. Namun ia merahasiakan besaran bunga pinjaman. Badan usaha milik negara itu meng­operasikan 95 pesawat hingga semester I 2012. Sampai Juni 2012, Garuda menambah sepuluh pesawat. Untuk semester depan, direncanakan menambah sepuluh lagi. Handrito memperkirakan total jumlah pesawat hingga akhir tahun sebanyak 105 unit.

Minyak
Blok Venezuela tanpa Jatah Minyak

Pemerintah tetap mendukung langkah Pertamina mengakuisisi blok minyak di Vene­zuela meski tak memperoleh jatah minyak. "Kami akan mendukung Pertamina untuk investasi di luar negeri," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo kepada Tempo, Selasa pekan lalu.

Pertamina mengakuisisi 32 persen saham Petrodelta SA, perusahaan minyak dan gas milik pemerintah Venezuela. Tapi akuisisi itu hanya menghasilkan dividen bagi Pertamina, tanpa mendapat jatah minyak. Pertamina mengakuisisi saham Petrodelta dari Harvest Natural Resources Inc, perusahaan minyak dan gas yang tercatat di Bursa Saham New York.

Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, Venezuela sedang melakukan nasionalisasi sehingga sulit membawa minyak ke Indonesia. Namun, dari investasi itu, Pertamina menghasilkan pendapatan signifikan untuk sektor perminyakan nasional.

Impor
Sapi Impor Ilegal

SEBANYAK 2.377 ekor sapi asal Australia tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, karena dokumen impornya bermasalah. Sumber Tempo mengatakan dalam dokumen disebutkan hewan yang didatangkan adalah bibit sapi potong. Nyatanya, sapi yang tiba di pelabuhan itu berbobot lebih dari 390 kilogram, yang tergolong sapi potong.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono menyampaikan, sapi dipindahkan ke kandang milik importir. Tapi tetap dalam status pengawasan Badan Karantina Kementerian Pertanian. "Dalam pengawasan Karantina karena diberitahukan sebagai bibit," kata Agung, Rabu pekan lalu. Petugas akan memeriksa sapi tersebut tergolong bibit atau tidak.

Pengimpor sapi itu, PT Tanjung Unggul Mandiri, menggunakan kapal MV Sahiwal Express, 30 Juli lalu. Menteri Pertanian Suswono belum mengetahui kasus tersebut. "Belum ada laporan," katanya, Kamis pekan lalu. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro berkata sama. "Badan Karantina yang tahu pasti," ujar Syukur.

Juru bicara PT Tanjung Unggul Mandiri, Susan, mengatakan sapi itu menghadapi masalah teknis jadwal pengiriman dan bongkar-muat. Ia menjelaskan, dua kapal berisi sapi—bibit sapi dan sapi bakalan—datang pada waktu yang hampir bersamaan. Maka proses bongkar dari kapal ke truk mengalami kendala.

Saham
Inalum Banyak Peminat

MENTERI Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan, banyak perusahaan berniat membeli saham PT Indonesia Asahan Aluminium Indonesia (Inalum). "Jepang, India, BUMN, dan perusahaan swasta nasional banyak yang ingin membeli," kata Dahlan di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Skemanya, Dahlan menjelaskan, Inalum diambil terlebih dulu oleh negara, lantas ditenderkan. "Siapa penawar tertinggi, perusahaan itulah yang berhak memiliki." Bisa pula diprioritaskan untuk perusahaan nasional atau lelang terbuka.

Saat ini Inalum dimiliki pemerintah Indonesia (41,13 persen) dan konsorsium pengusaha aluminium Jepang (41,13 persen). Perusahaan aluminum shelter yang telah beroperasi sejak 1975 ini memiliki PLTU Asahan II. Kontrak perjanjian antara Jepang dan Indonesia akan berakhir pada 2013. Selanjutnya, pemerintah berniat menguasai sepenuhnya perusahaan. Kedua pihak akan bernegosiasi mulai Agustus 2012, dan diharapkan selesai pada Oktober.

Pemerintah, melalui Pusat Investasi Pemerintah, telah menyiapkan Rp 7 triliun untuk membeli Inalum. Dalam APBN 2012 dianggarkan Rp 2 triliun, sisanya berasal dari APBN 2013. "Pengeluaran pemerintah itu akan kembali setelah lelang penawaran usai," kata Dahlan.

Pegawai Negeri
Sistem Pensiun Akan Dirombak

PEMERINTAH akan mengubah sistem pensiun pegawai negeri sipil agar tak membebani APBN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan negara mengalokasikan Rp 60 triliun untuk sekitar 130 ribu pensiunan. Dengan tingkat pertumbuhan tiga persen per tahun, diperkirakan kebutuhan dana mencapai Rp 160 triliun, belasan tahun lagi.

"Sistem akan disusun kembali, yang tidak membebani keuangan tapi menyejahterakan pensiunan," kata Azwar di Jakarta, Senin pekan lalu. Kekhawatiran ini semula diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden meminta pengaturan anggaran pensiun disesuaikan dengan kemampuan negara.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, membengkaknya pembayaran pensiun setiap tahun dapat mengancam fiskal negara. "Seharusnya tidak dinaikkan setiap tahun," kata Agus, Selasa pekan lalu. Ia mengusulkan penerapan sistem kontribusi pasti, seperti di negara maju. Dengan sistem ini, anggaran dana pensiun tidak berubah.