Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Momen

25 Juli 2011 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Aksi Korporasi
Situs Belanja Online Djarum

Sukses membeli situs komunitas Kaskus.us, PT Global Digital Prima, perusahaan afiliasi Djarum, meluncurkan situs belanja online bernama blibli.com. Mal virtual itu ditargetkan bisa meraup transaksi miliaran rupiah hingga akhir tahun.

Pengoperasian situs ini secara komersial dilakukan pada 25 Juli. Menurut Presiden Direktur Global Digital Kusumo Martanto, situs ini menyasar pasar kelas menengah ke atas yang gemar berbelanja produk elektronik dan busana.

Segmen ini dibidik mengingat kecenderungan konsumsi dan tingkat penggunaan Internet sangat signifikan. Tak sekadar berjualan, situs ini menawarkan jasa informasi bisnis, interaksi pengguna, hingga iklan.  "Kami melihat penyedia e-commerce lain belum menyediakan kebutuhan gaya hidup digital semacam itu," kata Martanto di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Sebanyak 200 pengusaha dan pedagang sudah bergabung dengan blibli.com. Beberapa di antaranya pemilik merek terkenal seperti Erafone, Harley Davidson, Surfer Girl, dan Batik Danarhadi.

APerbankan
Penjualan Muamalat Ditunda

Pemilik Bank Muamalat memutuskan menunda penjualan 67 persen saham kepada calon investor. Menurut Direktur Utama Bank Muamalat Arviyan Arifin, harga yang diajukan para calon pembeli belum cocok dengan keinginan pemegang saham. "Penjualan saham sementara ditunda dulu," kata Arviyan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin pekan lalu.

Semula para pemegang saham bank berbasis syariah pertama di Indonesia itu ingin menjual kepemilikannya senilai US$ 500 juta (sekitar Rp 4,2 triliun) atau tiga kali dari nilai buku perseroan. Saham Muamalat yang akan dilepas itu milik tiga pemegang saham, di antaranya Islamic Development Bank sebesar 37 persen.

Ada sembilan investor yang mengincar Muamalat. Mereka adalah Standard Chartered Bank, Bank Mandiri, Saratoga Capital, dan Para Group. Investor lainnya adalah ING Baring Bank, Overseas Chinese Banking Corp, Qatar Islamic Bank, Bank BRI, dan Bank Permata.

Namun satu per satu calon pembeli mundur dari perburuan saham Muamalat yang dijual lewat tender terbuka. BRI menyatakan tak akan ikut tender. Kemudian Bank Permata mundur dari proses tender, dan terakhir Para Group membatalkan keikutsertaannya. "Terlalu berisiko buat kami. Kami tak meneruskan prosesnya," kata Chairul Tanjung, pemilik Para Group, kepada wartawan di Jakarta.

Arviyan memahami keputusan calon investor menarik diri karena pembelian Muamalat memerlukan uang yang tidak sedikit.  

Perpajakan
Tunggakan Pajak Perusahaan Migas

Indonesia Corruption Watch mensinyalir 33 perusahaan minyak dan gas bumi menunggak pajak senilai US$ 583 juta (sekitar Rp 5,2 triliun). Sebagian besar adalah perusahaan asing.

Menurut peneliti ICW, ­Firdaus Ilyas, dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tunggakan pajak periode 2008 sebesar US$ 284,2 juta, tunggakan 2009 sebesar US$ 139,4 juta, dan tunggakan 2011 sebesar US$ 159,3 juta.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, adanya tunggakan pajak akibat ada perbedaan pandangan antara kontraktor kerja sama migas dan pemerintah dalam perhitungan pajak. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi R Priyono menambahkan, perbedaan perhitungan pajak terjadi pada kontraktor migas yang menggunakan perjanjian pajak sistem hukum Inggris.

Menurut sistem itu, pajak perusahaan minyak dan gas di tempat produksi—termasuk Indonesia—dibatasi hanya 10 persen, sedangkan pajak atas bunga, dividen, dan royalti yang berlaku di Indonesia adalah 20 persen. Demi mengurangi potensi sengketa pajak serupa, kata Fuad, Kementerian Keuangan telah memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak meninjau ulang perjanjian pajak di antara dua negara.

Penerbangan
Pemerintah Bentuk Perum Navigasi

Pemerintah berencana membentuk perusahaan umum khusus yang menangani navigasi penerbangan. Langkah itu untuk memenuhi persyaratan asosiasi penerbangan internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO). "Tujuannya adalah meningkatkan keselamatan penerbangan," kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Perum itu nantinya tidak di bawah pengawasan pengelola bandar udara—PT Angkasa Pura—tapi langsung bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Dengan pembentukan lembaga itu, Freddy berharap keselamatan penerbangan di Tanah Air bisa meningkat dan memenuhi kriteria organisasi penerbangan dunia.

Berdasar audit ICAO pada 2007, tingkat kepatuhan Indonesia terhadap peraturan keselamatan penerbangan hanya 54 persen. Namun, dengan melakukan program ICAO Coordinated Validation Mission, kata Presiden ICAO Roberto Kobeh Gonzales, tingkat kepatuhan Indonesia meningkat menjadi 80,4 persen pada 2009. "Ini kemajuan bagus," katanya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus