Momen

Perbankan
Laba Meroket

KETIKA perekonomian melambat, kalangan perbankan justru menuai untung besar. Bank Mandiri, misalnya, membukukan laba bersih Rp 7,16 triliun pada akhir tahun lalu, atau naik 34,7 persen dibanding periode yang sama pada 2008. Kenaikan laba bank terbesar di Indonesia ini didorong pertumbuhan kredit 13,8 persen menjadi Rp 198,55 triliun dibanding tahun lalu, Rp 174,5 triliun.

Pertumbuhan kredit tertinggi di segmen mikro, 22,9 persen, menjadi Rp 5,4 triliun, tapi pinjaman terbesar tetap untuk segmen korporasi, Rp 69,8 triliun, atau naik 12,5 persen. "Terus tumbuhnya total kredit memperkuat komitmen Bank Mandiri dalam intermediasi," kata Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo, Senin pekan lalu. Dana pihak ketiga yang terhimpun hingga akhir tahun lalu mencapai Rp 319,6 triliun.

PT Bank Central Asia Tbk. tahun lalu mencatat laba bersih Rp 6,8 triliun, naik 17,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Portofolio kredit BCA tumbuh 9,9 persen menjadi Rp 123,9 triliun, terutama didorong pertumbuhan kredit konsumer. Pinjaman konsumer ini naik 31,9 persen menjadi Rp 27,7 triliun dari posisi tahun lalu Rp 21 triliun. Kredit komersial dan usaha kecil-menengahnya naik 5 persen menjadi Rp 48,2 triliun. Adapun kredit korporasi tumbuh 3,8 persen menjadi Rp 47,7 triliun.

Fiskal
Cukai Alkohol Naik 300 Persen

PEMERINTAH menghapus pajak penjualan barang mewah minuman beralkohol. Namun, seiring dengan itu, cukainya dinaikkan tiga kali lipat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol yang efektif berlaku awal bulan ini. Keputusan ini untuk mencegah penyelundupan minuman beralkohol.

Dengan sistem cukai, penerimaan negara bakal lebih optimal. Sebelumnya, pajak barang mewah produk ini sering kali dikemplang. Beleid itu menyebutkan cukai minuman beralkohol untuk golongan A (kadar etil alkohol sampai dengan 5 persen), B (kadar etil alkohol 5-20 persen), dan C (kadar etil alkohol lebih dari 20 persen) masing-masing menjadi Rp 11 ribu, Rp 30 ribu, dan Rp 75 ribu per liter. Semula cukai minuman beralkohol untuk golongan A, B, dan C masing-masing Rp 3.500, Rp 10 ribu, dan Rp 26 ribu.

Grup Industri Minuman Malt Indonesia menilai kenaikan cukai bakal menaikkan biaya yang ditanggung industri Rp 800 miliar. Harga minuman beralkohol diperkirakan naik 20-40 persen. Tahun lalu, pajak yang disetor produk ini Rp 4 triliun. "Produk minuman beralkohol berkualitas rendah, bahkan palsu, bakal merajalela," ujar Wakil Ketua Grup Industri Ipung Nimpuno, Selasa pekan lalu.

Aksi Korporasi
Bukit Asam Gandeng China Railway

PT Bukit Asam Transpacific Railway (BATR) menggandeng China Railway Group Limited untuk membangun angkutan kereta api dan pelabuhan batu bara di sepanjang Sumatera Selatan dan Lampung. Kontrak Engineering, Procurement and Construction senilai US$ 1,3 miliar selama empat tahun dan kontrak Operation and Maintenance US$ 3,5 miliar selama 20 tahun ditandatangani 23 Maret lalu di Beijing, Cina.

Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (10 persen), PT Transpacific Railway Infrastructure (80 persen), dan China Railway Engineering Corporation (10 persen). Prajogo Pangestu memiliki saham mayoritas BATR (80 persen) melalui Thelveton Global Asset Limited. Proyek ini bisa beroperasi pada 2014.

Selain membangun jalur kereta dengan kapasitas angkut 27 juta ton per tahun, "China Railway Group Limited menjamin pengangkutan batu bara PT BA 25 juta ton per tahun," kata Sekretaris Perusahaan Achmad Sudarto, Kamis pekan lalu. Jalur kereta sepanjang 307 kilometer ini membentang dari tambang batu bara di Banko Tengah, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, hingga Pelabuhan Srengsem, Lampung.

Pajak
Komite Pengawas Dibentuk

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjuk Anwar Suprijadi sebagai Ketua Komite Pengawas Perpajakan. Mantan Direktur Jenderal Bea-Cukai ini akan didampingi Abdul Anshari Ritonga sebagai wakil ketua. Komite yang dilandasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal 19 Maret 2010 itu dibentuk karena amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selain itu, ada tiga anggota komite, yakni Hekinus Manao (saat ini menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan), Profesor Sidharta Utama (guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), dan Profesor Hikmahanto Juwana (guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Komite ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para wajib pajak dan memberikan kepastian bagi pemerintah dalam menarik penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Otomotif
Penjualan Mulai Pulih

KALANGAN pengusaha otomotif bungah. Selama bulan lalu, penjualan mobil dan sepeda motor tumbuh signifikan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor mencatat penjualan mobil nasional selama Februari mencapai 55.656 unit. PT Toyota Astra Motor memimpin pasar dengan menjual 21.800 unit, disusul Mitsubishi 8.246 unit, dan Daihatsu 7.518 unit. Pasar mobil bulan lalu naik 61,3 persen jika dibanding penjualan Februari tahun lalu yang mencapai 34.506 unit.

Tahun lalu pasar mobil nasional hanya 486.061 unit, atau turun 20 persen dibanding 2008 yang menjual 607.805 unit. "Kami sangat optimistis tahun ini penjualan mobil mencapai 600-an ribu unit. Masa sulit sudah lewat," ujar Sekretaris Jenderal Gaikindo Freddy Sutrisno, Selasa pekan lalu. Membaiknya penjualan didorong oleh relatif stabilnya nilai tukar rupiah, rendahnya suku bunga kredit, dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia mencatat selama bulan lalu terjual 537.071 unit sepeda motor. Yamaha memimpin pasar dengan menjual 250.894 unit, menyalip Honda yang menjual 242.865 unit dan Suzuki 37.064 unit. Penjualan pada Februari ini naik 29,5 persen dibanding Februari tahun lalu yang mencapai 414.587 unit. Tahun lalu 5,85 juta unit sepeda motor terjual, turun tipis dibanding tahun sebelumnya yang menjual 6,2 juta unit.

Pemberdayaan Ekonomi
Dana PNPM Diselewengkan

PEMERINTAH mencatat Rp 100 miliar atau 0,1 persen dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri telah diselewengkan sejak tiga tahun lalu. Dana ini setara dengan pengentasan masyarakat miskin untuk satu desa. Sebanyak 18 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang.

Modusnya, fasilitator program mencairkan dana PNPM dengan menggunakan surat kuasa. Di salah satu wilayah, Kabupaten Murungraya, Lampung, dananya diselewengkan hingga Rp 1 miliar. Deputi Koordinasi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sudjana Royat mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan hal tersebut. "Dana itu adalah hak mereka."

Meski begitu, Sudjana menilai penyelewengan ini tidak mempengaruhi kerja PNPM. Program-program pemberdayaan tetap berjalan baik. Tiap tahun program ini berhasil menyerap 20 juta tenaga kerja, dan 33 negara, termasuk Cina, mempelajari pengelolaan dana ini.

Komoditas
Bea Keluar Kakao

PEMERINTAH memastikan memungut bea keluar biji kakao mulai bulan depan. Bea keluar yang sifatnya progresif itu berkisar nol sampai 15 persen bergantung pada harga rata-rata biji kakao di Bursa New York Board of Trade per bulan. Tujuannya untuk mengembangkan industri hilir dan mendorong ekspor kakao dalam bentuk olahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar ini menyebutkan, jika harga rerata kakao di bawah US$ 2.000 per ton, tidak akan dipungut bea keluar. Bila harga rata-rata kakao US$ 2.000-2.750 per ton, dipungut bea keluar 5 persen. Adapun jika harga rerata kakao di atas US$ 2.750-3.500 per ton, bea keluarnya 10 persen. Dan bila harga melampaui US$ 3.500, bea keluarnya 15 persen.

Rencana ini ditolak oleh para eksportir. Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia Halim Razak menilai pungutan bea keluar malah menurunkan harga kakao dari petani. Pasalnya, eksportir tidak bisa menanggung biaya bea keluar sendirian. Ia juga mempertanyakan kesiapan industri pengolah kakao nasional yang hanya mampu menyerap 150 ribu ton kakao per tahun, dari kapasitas produksi 230 ribu ton. Padahal sisa produksi kakao nasional sangat besar, 500 ribu ton per tahun.

Pertanian
Subsidi Pupuk Langsung 2011

KEMENTERIAN Pertanian masih mempersiapkan skema pemberian subsidi pupuk bagi petani. Saat ini masih dilakukan uji coba di 10 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Selama ini pemerintah mensubsidi pupuk dengan menanggung selisih harga pokok produksi dari pabrik terhadap harga eceran tertinggi pupuk. Adapun subsidi langsung akan berupa kartu pintar atau kupon yang diberikan kepada petani yang berhak menerima melalui kelompok tani dan distributor. "Masih dicari mana yang paling pas," kata Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Rabu pekan lalu.

Total kebutuhan pupuk subsidi urea dan nonurea per tahun sekitar 11 juta ton. Adapun subsidi untuk pupuk urea sekitar 6 juta ton. Pengamat pertanian dari Institute for Development of Economics and Finance, Fadhil Hasan, menilai hal paling krusial dalam subsidi langsung ini adalah validitas data petani yang berhak mendapat subsidi dan beratnya pengawasan di lapangan.