Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Momen

8 Juni 2009 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Aksi Korporasi
Sosro Kuasai McDonald's

Apes betul Bambang N. Rachmadi. Setelah kehilangan Bank IFI, ia bakal tak bisa memegang hak waralaba restoran cepat saji McDonald's. Penguasa lisensi perusahaan ini, McDonald's Amerika, mengalihkan hak waralaba tersebut dari PT Bina Nusa Rama milik Bambang ke PT Rekso Nasional Food, Selasa pekan lalu.

PT Rekso Nasional Food, produsen teh Sosro, kini menguasai 97 gerai rumah makan cepat saji McDonald's di seluruh Indonesia. Rekso juga mendapat izin mengelola semua restoran yang belum dioperasikan Bina Nusa Rama dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia. "Dalam lima tahun mendatang, kami akan membuka 75 gerai baru McDonald's," kata Presiden Direktur Rekso, Sukowati Sosrodjojo.

Tak mau kehilangan begitu saja, Bambang akan menggugat McDonald's. Menurut Bambang, perjanjian jual-beli itu tanpa setahu dia. Bambang memegang hak waralaba McDonald's di Indonesia sejak 1991. Kini dia cuma mengoperasikan 13 gerai.

Stimulus Fiskal
Jatah 2010 Melonjak

Belum adanya tanda-tanda pemulihan krisis global mendorong pemerintah menambah besaran stimulus fiskal tahun depan dari semula Rp 46,1 triliun menjadi Rp 50 triliun.

Menurut Kepala Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, seandainya tambahan fiskal itu disetujui, defisit anggaran 2010 akan melebihi 1,5 persen dari produk domestik bruto. "Ini memang belum disetujui. Masih dibahas terus," katanya setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pekan lalu.

Anggito mengatakan ada kemungkinan stimulus fis-kal sebesar Rp 40 triliun berupa insentif pajak, seperti pajak penghasilan badan (PPh badan) dan bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP). Sisanya, sekitar Rp 10 triliun, merupakan stimulus belanja untuk proyek infrastruktur, termasuk program stimulus 2009 yang dilanjutkan pada 2010.

Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, dana stimulus 2010 diprioritaskan untuk program pembangunan infrastruktur. Dana ini juga digunakan untuk stimulus bagi lembaga dan kementerian yang sukses menjalankan stimulus 2009.

Aksi Korporasi
Medco Lepas Kakap

Hak partisipasi atau production sharing contract PT Medco Energi International Tbk. sebesar 25 persen di Blok Kakap beralih ke Star Energy Holdings Pte. Ltd., Singapura.

Menurut Direktur Keuangan Medco Cyril Noerhadi, Star mendapatkan hak itu karena membeli seluruh saham Medco di Medco Kakap, Novus UK Ltd., Novus Petroleum Canada Ltd., Natuna UK Kakap Ltd., dan Novus Nominees Pty. Ltd. Perjanjian jual-beli dilakukan pada Rabu pekan lalu.

Medco memiliki 16 persen hak partisipasi atas ladang gas di Blok Kakap PSC, Natuna Barat, Kepulauan Riau, melalui Novus Kakap Ltd. dan Novus Petroleum Canada Ltd. Belakangan mereka meningkatkan hak mereka dengan membeli sembilan persen hak partisipasi Santos International Holding Pty. Ltd.

Perbankan
Banyak Perusahaan Kesulitan Keuangan

Bank Indonesia memperingatkan perbankan nasional agar berhati-hati memberikan kredit lantaran perusahaan publik nonkeuangan yang kesulitan keuangan pada tahun ini diprediksi meningkat jumlahnya. Berdasarkan stress test Bank Indonesia, ada 27 perusahaan publik yang berpotensi mengalami gagal bayar (probability of default). Jumlah ini meningkat dibanding prediksi akhir tahun lalu, sebanyak 22 perusahaan.

Menurut Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Halim Alamsyah, sebagian besar perusahaan yang gagal bayar bergerak di sektor aneka industri, perdagangan, dan investasi. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan domestik dan luar negeri akibat krisis keuangan.

Dari stress test bank sentral, peningkatan gagal bayar di sektor aneka industri menjadi 35 persen dari sebelumnya 25 persen, sektor perdagangan dan investasi menjadi 10,9 persen dari sebelumnya 9,4 persen, infrastruktur 18,8 persen, properti 5,9 persen, industri dasar dan farmasi 8,7 persen, dan sektor konsumer 3,1 persen. "Kenaikan itu mendorong risiko kredit perbankan," katanya di Jakarta pekan lalu.

Seiring dengan naiknya potensi gagal bayar itu, Bank Indonesia juga memperkirakan rasio kredit bermasalah (NPL) tahun ini bisa mencapai 6-7 persen dalam skenario terburuk. Sektor ekonomi yang rentan mendongkrak kenaikan kredit bermasalah adalah perdagangan, termasuk restoran dan hotel, pertanian, serta pertambangan.

Bursa
Indeks Tembus 2.000

PASAR saham kembali bergairah. Indeks harga saham gabungan menembus level psikologis 2.000, tertinggi sejak 9 September tahun lalu. Pada penutupan perdagangan Rabu pekan lalu, indeks tercatat 2.010,914, naik dari posisi sehari sebelumnya 1.998,643. Kondisi berlanjut hingga akhir pekan di level 2.078,931.

Saham bank yang menggerakkan indeks terpengaruh sentimen penurunan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis point menjadi tujuh persen. Saham tambang juga ikut mendorong indeks, seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang mendekati US$ 70 per barel. Saham yang terkerek antara lain saham Bank Mandiri, BNI, PT Aneka Tambang, PT Timah, dan Inco.

Rupiah juga terimbas sentimen positif. Akhir pekan lalu, kurs tengah Bank Indonesia tercatat Rp 10.039 per dolar Amerika, posisi terkuat sejak Oktober tahun lalu. Koreksi bank sentral terhadap suku bunga acuan menyedot investor asing lebih banyak. "Rupiah menjadi salah satu pilihan kami karena perekonomian Indonesia cukup kokoh," kata Emmanuel Ng, ekonom dari Overseas-Chinese Banking Corp., Singapura, seperti dikutip Bloomberg. Alasannya, kata dia, inflasi terus susut dan Bank Indonesia tetap membuka pintu untuk memangkas suku bunga.

Perpajakan
Pajak Daerah Rokok 10-15 Persen

PEMERINTAH dan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati tarif pajak rokok sebesar 10-15 persen dari nilai cukai. Tarif tersebut akan ditetapkan Menteri Keuangan setiap tahun mulai 2014. Ketua Panitia Khusus, Harry Azhar Aziz, mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjutinya dengan menetapkan mekanisme pemungutan di daerah masing-masing.

Tarif ini berlaku nasional. Sebesar 30 persen menjadi jatah pemerintah provinsi dan 70 persen bagian pemerintah kabupaten atau kota. Separuh dari hasil pajak ini harus digunakan untuk program kesehatan dan penegakan hukum. Dengan demikian, RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah rampung, tinggal dibahas di Tim Perumus. Pemerintah diminta melakukan sosialisasi, mendata wajib pajak, distributor, pedagang, penyalur, dan agen rokok, supaya aturan ini bisa direalisasi tepat pada 2014.

Gabungan Pengusaha Pabrik Rokok Indonesia menolak rancangan beleid baru ini, apalagi jika pungutan diserahkan ke daerah. "Nanti bisa berbeda-beda antardaerah," ujar ketuanya, Ismanu Sumiran, pekan lalu. Sebaliknya, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, aturan ini untuk menutup kemungkinan tambahan biaya tinggi yang muncul di daerah. Dengan adanya undang-undang ini, kata dia, jenis pajak dan retribusi daerah sudah ditetapkan jenis dan besarannya.

Bahan Bakar Minyak
Pipa Kilang Cilacap Terbakar

DUA pipa unit pengolahan minyak (CDU) di kilang PT Pertamina (Persero) di Cilacap, Jawa Tengah, pecah dan terbakar, Rabu pagi pekan lalu. Akibatnya, minyak yang terbakar sempat naik dan menimbulkan kobaran api selama 15 menit. Kegiatan produksi bahan bakar minyak CDU dan keseluruhan kilang masing-masing 230 ribu barel dan 348 ribu barel per hari terhenti.

Meski perusahaan pelat merah itu yakin stok bahan bakar minyak nasional tidak akan terganggu karena volumenya di atas 20 hari, Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi Tubagus Haryono menyatakan sebaliknya. Informasi dari Integrated Supply Chain menyebutkan Pertamina telah mengimpor satu hingga dua kargo solar dan premium untuk mengantisipasi kekurangan stok bahan bakar minyak.

Anggaran
Realisasi Cukai 39,2 Persen

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan membukukan realisasi penerimaan hingga akhir Mei lalu Rp 29,06 triliun, atau 39,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini sebesar Rp 74 triliun. "Kami tetap optimistis kinerja keseluruhan dari penerimaan bea dan cukai masih aman," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Supriyadi, Kamis pekan lalu.

Nilai terbesar berasal dari penerimaan cukai Rp 21,6 triliun, disusul penerimaan bea masuk Rp 7,056 triliun dan penerimaan bea keluar Rp 391,56 miliar. Penerimaan bea keluar yang naik sepuluh kali lipat, kata Anwar, merupakan sinyal ekspor mulai membaik. Salah satu pemicunya adalah minyak sawit mentah (CPO) yang harganya melonjak seiring dengan harga minyak mentah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus