Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Otomotif
Ekspor Mobil Digenjot
ANGKA penjualan kendaraan roda empat mencapai 182.933 unit atau turun 17,76 persen pada kuartal pertama 2015. Pada periode yang sama tahun lalu, angka penjualan menembus 215.433 unit atau naik 7,7 persen dibanding periode tahun sebelumnya. Pasar mobil yang sedang lesu memaksa produsen berorientasi pada ekspor.
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Sudirman Maman Rusdi mengatakan saat ini agen pemegang merek kendaraan nasional gencar melobi prinsipal (pemilik merek) untuk diberi izin ekspor. "Perlu waktu untuk menggenjot proporsi ekspor," katanya seusai peresmian pabrik PT Isuzu Astra Motor Indonesia di Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang, Jawa Barat, Selasa pekan lalu.
Rata-rata ekspor agen pemegang merek mobil nasional mencapai 15 persen dari volume produksi total. Rendahnya volume ekspor lantaran produsen mengutamakan pasar Indonesia. Menteri Perindustrian M. Saleh Husin mematok target ekspor minimal 50 persen dari volume produksi total. "Sektor otomotif bisa diandalkan mengurangi defisit perdagangan."
BUMN
Serikat Pekerja Gugat Kementerian
SERIKAT Pekerja Badan Usaha Milik Negara menggugat Kementerian BUMN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, Senin pekan lalu. Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Widodo Edi Sektianto mengatakan gugatan itu terkait dengan keputusan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno karena mengangkat direksi dan komisaris BUMN yang tak sesuai dengan bidang kerjanya. "Kami ingin jabatan itu diisi orang profesional dan kompeten," katanya Senin pekan lalu.
Dalam beberapa pekan terakhir, bongkar-pasang jajaran direksi dan komisaris BUMN ramai disorot karena mengangkat politikus, anggota tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, atau yang terafiliasi dengan partai pendukung pemerintah. Senin pekan lalu, Iman Sugema, ekonom Megawati Institute, diangkat sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Dua pekan sebelumnya, Roy E. Maningkas, anggota Barisan Relawan Jokowi, dan Hilmar Farid, Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi, menjadi anggota Dewan Komisaris PT Krakatau Steel Tbk.
Menurut Menteri Rini, komisaris tidak perlu memiliki latar belakang yang sesuai dengan bidang perusahaan. Posisi komisaris BUMN bisa diisi siapa pun yang ditunjuk pemerintah tanpa melalui uji kepatutan dan kelayakan.
Asuransi
BPJS Naikkan Subsidi Rumah Pekerja
PEMERINTAH menaikkan investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di sektor properti, dari 5 menjadi 30 persen. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan BPJS Ketenagakerjaan boleh berinvestasi langsung 10 persen dari total portofolionya yang mencapai Rp 20 triliun. Sedangkan sisanya dari pinjaman perbankan.
Bentuk investasi bisa berupa pembangunan rumah, pemberian bantuan uang muka pembelian, atau perbaikan rumah untuk pekerja. "Pekerja yang belum memiliki rumah bisa menggunakan dana BPJS untuk membangun, membeli rumah, atau membiayai apartemen kredit atau rusun," katanya Selasa pekan lalu. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya mengatakan perusahaan menyiapkan Rp 5 triliun untuk investasi langsung sektor properti.
Impor Sapi
Pemerintah Tambah Kuota
KEMENTERIAN Perdagangan menetapkan kuota impor sapi bakalan dari Australia sebesar 250 ribu ekor pada kuartal kedua 2015. Jumlah ini melebihi kuota kuartal pertama yang dibatasi 100 ribu ekor dengan realisasi 97.747 ekor. "Impor dilakukan pada April-Juni," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan, Senin pekan lalu. Alasannya, mengantisipasi lonjakan permintaan daging sapi menjelang Ramadan dan Lebaran.
Dengan penambahan kuota impor itu, rumah potong hewan di Jakarta dipenuhi sapi Australia. "Sebesar 97 persen sapi impor," kata seorang pejabat pemerintah kepada Tempo, Jumat pekan lalu. Akibatnya, sapi lokal kesulitan masuk Ibu Kota karena harga tidak kompetitif.
Obligasi Negara
Samurai Bond Ditargetkan Raup Rp 7 Triliun
MENTERI Keuangan Bambang Brodjonegoro menargetkan penerbitan surat utang berdenominasi yen Jepang atau samurai bond bisa meraup dana US$ 600 juta atau sekitar Rp 7 triliun. Penerbitan samurai bond pada semester pertama 2015 diyakini bakal sukses karena rendahnya suku bunga dan tingginya kepercayaan diri investor di Jepang. "Pertimbangannya adalah likuiditas di Jepang," katanya Rabu pekan lalu.
Samurai bond terakhir kali diterbitkan pada 2012. Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, optimistis kali ini surat utang ini pun bakal laris manis. Alasannya, kesempatan penanam modal Jepang berinvestasi di negara asalnya dinilai telah mentok. "Mereka mau bikin gedung apa? Sudah penuh gedung tinggi semua. Jadi harus investasi di luar negeri."
Perhubungan
Keamanan Bandara Mengkhawatirkan
DUNIA perhubungan udara dihebohkan oleh kasus Mario Steven Ambarita, yang menyusup ke ruang roda pesawat Garuda Indonesia, Selasa pekan lalu. Petugas Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten, menemukan Mario turun dari rongga roda pesawat Boeing 737-800 Garuda Indonesia GA I77, setelah terbang dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.
Pria 22 tahun itu melompati pagar bandara untuk mendekati pesawat Garuda yang bersiap lepas landas di Pekanbaru. Sekretaris Jenderal Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan aksi Mario memperlihatkan betapa mudahnya seseorang menembus keamanan bandara. "Bagaimana jika teroris yang masuk?" katanya.
Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan Yurlis Hasibuan akan mengaudit keamanan bandara, seperti pagar, kamera pengawas, dan petugas. Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengaku kecolongan dan siap menerima sanksi.
Angkasa Pura II telah mencopot General Manager Bandara Syarif Kasim II Slamet Samiadji dan Kepala Pengamanan Bandara Muchamad Ichwan. Mario pun ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 100 juta.
Perikanan Dan Kelautan
Moratorium Kapal Eks Asing Diperpanjang
MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan moratorium kapal eks asing akan diperpanjang enam bulan pada 30 April mendatang. Alasannya, kapal eks asing banyak yang tidak mengantongi surat laik operasi dan menggunakan alat tangkap pukat hela (trawl), yang merusak lingkungan. Juga ditemukan banyak perusahaan pengelola menggunakan anak buah kapal warga asing.
"Ada lagi kapal yang melakukan markdown (menurunkan tonase kapal) dan tidak mengaktifkan VMS (vehicle monitoring system)," katanya kepada Tempo, Kamis pekan lalu.
Menurut Wakil Ketua Satuan Tugas Anti-Illegal Fishing Yunus Husein, dari 1.132 kapal eks asing, terdapat 887 kapal yang didiskualifikasi karena melanggar ketentuan administrasi, hukum, dan operasional. Mereka diduga tidak membayar pajak. Yunus mengusulkan aturan moratorium dibuat dalam bentuk peraturan presiden agar lebih kuat. l
Investasi
Kawasan Logistik Terluas Dibangun
PT Kamadjaja Logistics membangun K-Log Park, kawasan logistik terpadu, di sebelah jalan tol Jakarta Outer Ring Road I dan II serta jalan tol Cikampek-Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Didirikan di area seluas 18 hektare, kawasan logistik ini menjadi yang terluas di Indonesia.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel berharap K-Log Park Cibitung mampu memangkas biaya logistik Indonesia, yang tergolong paling mahal di Asia Tenggara. Saat ini biaya logistik mencapai 20-22 persen dari produk domestik bruto, menyumbang 3,5-4 persen pertumbuhan ekonomi. "Agar kita bisa bersaing di pasar domestik dan internasional," katanya saat meresmikan kawasan tersebut, Kamis pekan lalu.
CEO PT Kamadjaja Logistics Ivan Kamadjaja yakin kawasan yang dibangun senilai Rp 500 miliar ini akan menekan biaya logistik. Sebab, semua proses dilakukan satu atap, sehingga waktu bongkar atau muat bisa dipercepat dengan tersedianya 26 pintu dok. "Loading time bisa hemat hingga 20 persen."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo