Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Netral tanpa Alergi

4 Juni 2007 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BERDIRI pada 1745, Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, merupakan salah satu pondok salaf (tradisional) tertua dan terbesar di Jawa Timur. Di pondok yang didirikan oleh Sayid Sulaiman asal Cirebon ini kini bermukim 5.000 santri putra dan 3.500 santri putri.

Puluhan ribu alumninya tersebar di seluruh Tanah Air. Tak mengherankan jika menjelang pemilu dan pemilihan calon presiden pada 2004, pesantren ini menjadi ”idola” partai politik dan calon presiden.

Hajatan berebut simpati biasanya digelar para politisi di lapangan Desa Sidogiri, yang bersisian dengan lokasi pondok pesantren. Jika berhasil sungkem ke kiai Sidogiri, calon kontestan bahkan tak malu-malu langsung mengklaim telah mendapat dukungan politik kiai sepuh Sidogiri.

Untunglah, dalam kampanye pemilihan presiden tiga tahun lalu, ada larangan dari majelis keluarga, pimpinan tertinggi pesantren Sidogiri, kepada para calon presiden untuk sowan ke pesantren. Dalam urusan politik, sikap pengurus pondok dan santri memang terkadang tidak sama.

KH Nawawi Abdul Djalil, pimpinan Pondok Sidogiri, mendukung pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi sebagai calon presiden. Tapi, secara kelembagaan, pesantren ini menyatakan netral. ”Sidogiri tidak mendukung partai politik ataupun calon presiden tertentu,” kata Masykuri Arusman, Sekretaris Umum Pondok Sidogiri.

Sikap netral itu ditunjukkan pula dengan menarik A. Fuad Nurhasan, salah satu anggota majelis keluarga Pondok Sidogiri, dari keanggotaan Dewan Syuro Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pasuruan pada tahun ini.

Meski begitu, bukan berarti Sidogiri ”alergi” politik. Buktinya, pesantren ini memberikan ”restu” ke Mahmud Ali Zain, salah satu pengurus Pondok Sidogiri, untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur. Dalam pemilihan anggota DPD tiga tahun lalu, Mahmud memperoleh suara terbanyak, yaitu hampir dua juta suara. Posisi Mahmud dianggap tidak membawa keretakan di pesantren. Bahkan keterlibatannya di DPD diharapkan bisa memperjuangkan kepentingan umat. ZA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus