Pasokan Minyak Sawit Mentah Program Biodiesel Melimpah

Perbesar

Pabrik minyak sawit di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, 15 Januari lalu. ANTARA/Iggoy el Fitra

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Pengusaha sawit memastikan bahan baku untuk produksi biodiesel melimpah. Kebijakan domestic market obligation (DMO) atau kewajiban mengalokasikan sebagian hasil produksi minyak sawit mentah (CPO) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dinilai tak diperlukan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono mengatakan produksi kelapa sawit tahun lalu meningkat sekitar 9 persen dibanding tahun sebelumnya. Produksi pada 2019 tercatat mencapai 51,8 juta ton, sementara pada 2018 hanya 47,43 juta ton. "Dari total tahun lalu, produksi CPO tercatat mencapai 47,18 juta ton, naik dari 43,1 juta ton pada 2018," katanya di Jakarta, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Produksi sawit, menurut Joko, akan terus meningkat meski tak terlalu drastis. Pasalnya, kekeringan panjang tahun lalu diperkirakan berdampak pada produksi tahun ini. Harga CPO yang rendah sepanjang tahun lalu pun membuat segelintir pengusaha mengurangi pupuk yang akan berdampak pada produksi. Selain itu, program peremajaan sawit dinilai belum membuahkan hasil dalam lima tahun sejak dimulai pada 2018.

Joko mengatakan peningkatan produksi setidaknya untuk tahun ini didukung cuaca yang bagus berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sedangkan untuk jangka panjang, pengusaha mengandalkan peningkatan produktivitas. "Produktivitas harus didorong, kalau bisa 4 juta ton per hektare," kata dia.

Hingga tahun lalu, produktivitas sawit tercatat mencapai 2,8 ton per hektare dengan asumsi luas lahan perkebunan 14,3 juta hektare. Namun awal tahun ini Kementerian Pertanian menyatakan luas lahan perkebunan sawit mencapai 16,3 juta hektare, sehingga Joko menyatakan produktivitas sebenarnya hanya 2,6 ton per hektare.

Meski tak akan meningkat drastis, Joko menyatakan pasokan CPO tetap cukup untuk program B30, bahkan hingga campuran fatty acid methyl ester (FAME) terus ditingkatkan. Dia mencontohkan produksi B50 yang diperkirakan membutuhkan 15 juta ton CPO. "Produksi tahun ini di kisaran 51 juta ton dan akan terus meningkat sehingga pasokannya masih berlebih untuk program B50," kata dia.

Dengan asumsi tersebut, Joko menilai kebijakan DMO CPO berupa kuota tak mendesak. "Soal harga, selama ini sudah ada BPBD Sawit yang membantu subsidi yang menjamin Pertamina dan pelaku usaha," ujarnya.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan pun sependapat bahwa DMO CPO belum mendesak. "Dari segi volume menurut kami belum perlu ada DMO. Sementara soal harga, tergantung pemerintah," kata dia. Penerapan harga jual CPO kepada PT Pertamina (Persero) dinilai berdampak besar, seperti mengurangi pendapatan petani serta pendapatan pajak. Opsi subsidi dari BPBD Sawit, dia menuturkan, dapat menjadi alternatif selain DMO.

Pertamina sebelumnya meminta alokasi pasokan dan harga khusus CPO untuk bahan baku biodiesel. Selain khawatir akan pasokan CPO, Pertamina mengantisipasi kenaikan harga komoditas tersebut akibat tingginya permintaan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, menuturkan perusahaan membutuhkan FAME sebanyak 8,38 juta kiloliter tahun ini untuk mendukung program B30. Jumlahnya meningkat dari tahun lalu yang hanya 5,51 juta kiloliter. "CPO banyak peruntukannya, bisa buat makanan dan industri juga, sehingga harus dipastikan alokasinya untuk energi juga mencukupi," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan akan membahas usul Pertamina dengan anggota asosiasi sawit yang terlibat. "Kami akan minta alokasi untuk dalam negeri," kata dia.

Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susiwidjono menyatakan pemerintah perlu mengkaji dulu usul Pertamina. "Penerapan DMO CPO perlu dikaji secara menyeluruh, mengingat saat ini ketersediaan CPO cukup banyak di dalam negeri," katanya. VINDRY FLORENTIN