Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Batam - Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra resmi menjabat ex-officio Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam. Segudang pekerjaan dan tantangan menanti pasangan pemenang pilkada 2024 tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Ady Muzwardi menyebut ada beberapa pekerjaan rumah dan tatangan yang akan dihadapi Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra yang juga menjabat Walikota dan Wakil Walikota Batam tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertama, secara politik hubungan Amsakar dan Li Claudia ke pemerintah pusat sangat terbuka. Karena pasangan ini berada dalam koalisi gemuk partai Gerindra, Amsakar berasal dari Nasdem sedangkan Li Claudia Chandra dari Gerindra. "Kalau secara politik dengan kondisi mereka memegang koalisi besar, ini artinya mereka kuat hubungan ke pusat dan lintas kementerian, nah artinya mereka pegang simbol-simbol kunci menarik kepentingan pusat ke Batam," kata Ady pada Tempo, Ahad, 23 Februari 2024.
Namun hubungan politik di kawasan Batam atau Kepulauan Riau menurutnya belum tentu mulus lantaran Gubernur Kepri Ansar Ahmad berasal dari partai Golkar. Apalagi menurutnya, selama ini hubungan Gubernur Kepri dan BP Batam sebelumnya Muhammad Rudi cukup renggang. Di satu sisi, BP Batam merasa kuat karena mendapat mandat langsung dari pemerintah pusat serta tidak mau melibatkan Gubernur. "Begitu juga Gubernur juga tidak bisa mau intervensi banyak BP Batam, sehingga memilih untuk melepas. Merekatkan kedua hubungan ini menjadi tantangan ke depan," kata Ady.
Sedangkan untuk tantangan ekonomi kata Ady, saat ini ekonomi Kota Batam tertinggal dari Vietnam. Banyak investor lebih memilih berinvestasi di Vetnam juga ke Malaysia. Tugas berat Kepala BP Batam adalah menarik investor asing dari Malysia, Vietnam hingga Singapura. "Artinya ex-officio harus ciptakan iklim investasi lebih baik dari Vietnam dan Malaysia," kata dia.
Permasalahan sosial harus juga menjadi perhatian Kepala BP Batam yang baru, mulai dari masalah lahan dan air minum. Seperti masalah lahan sampai sekarang masih banyak terjadi kata Ady, salah satunya kasus konflik lahan di Rempang. Permasalahan seperti ini juga menjadi perhatian investor ketika hendak datang ke Batam. "Konflik Rempang harus diselesaikan, karena investor sedang melihat kita, seperti Singapura melihat kondisi Rempang, apakah selesai atau tidak. Jika Kepala BP Batam sekarang bisa selesaikan, investasi lain akan masuk ke Batam," kata Ady.
Namun menurutnya, penyelesaian konflik harus halus dan berkesinambungan serta tidak menggunakan kekerasan. Kalau menciptakan keributan baru hal itu akan membuat investor semakin enggan masuk ke Batam. "Memang ini menjadi PR kedepannya," kata dia.
Belum lagi terkait regulasi, ex-officio harus menciptakan regulasi pemecah masalah yang inovatif. Misalnya, belum ada saat ini regulasi yang mengatur dalam satu kawasan terdapat KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan FTZ (Free Trade Zone). "Harus diciptakan menciptakan regulasi baru, bagaimana KEK dan FTZ digabungkan dalam satu kawasan," kata dia.
Ady juga memperhatikan, pembangunan pelabuhan logistik di Kota Batam, salah satunya Batu Ampar. Dibandingkan Singapura, perkembangan pelabuhan tersebut masih relatif lambat. Ia menginatkan, Batam itu diproyeksikan untuk komoditi ekspor, bukan bidang diluar ekpor. "Masalah pelabuhan logistik masih jauh dari harapan di Kota Batam. Padahal pembangunan pelabuhan skala besar menjadi cita-cita Presiden Habibie, pembangunan pelabuhan logistik harus dilakukan agar Indonesia bisa lepas dari Singapura. Jadi kita tidak perlu kirim barang ekspor ke Singapura dulu, sebelum ke negara tujuan," kata dia.
Untuk jangka panjang, Ady mengusulkan ketiga BP kawasan di Kepri yaitu BP Batam, BP Bintan dan BP Karimun harus disatukan dalam leading sector. Supaya ketiga lemaga ini terintegrasi. "Kami berharap semua investasi tidak terpusat ke Batam, misalnya investasi sektor shypar di Karimun, pariwisata dan sektor green energy ke BP Bintan, dan sektor yang terbarukan dan manufaktur di BP Batam," kata dia. Hal itu juga menjadi solusi keterbatasan lahan di Kota Batam.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid memberikan beberapa masukan kepada Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Pertama meningkatkan realisasi investasi ke Batam, karena saat ini masih dibawah 10 besar dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Rafki juga menyoroti persoalan tata kelola lahan di Batam agar dibuat lebih transparan dan produktif. "BP Batam harus berani tegas kepada para pemilik lahan yang membiarkan lahannya tidur setelah mendapatkan alokasi. Para calo lahan yang berkedok investor harus diberantas. Dengan begitu calon investor akan lebih mudah mendapatkan lahan untuk menanamkan investasinya," kata dia.
Infrastruktur investasi juga harus digenjot lebih cepat lagi. Terutama pelabuhan dan Bandara yang kita lihat berjalan relatif lambat revitalisasinya. "Pimpinan BP Batam yang baru harus berani membuat gebrakan mempercepat pembangunan dua infrastruktur vital ini," kata dia.
Ia juga meminta pimpinan BP Batam dekat dengan pelaku usaha dan menerima semua kritikan yang ada. Termasuk Rafki juga berharap pimpinan BP Batam yang baru memahami kondisi ekonomi global karena hal itu berdampak ke Batam.
