Pemerintah Ajak Investor Kilang Negosiasi Ulang

JAKARTA - Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menyatakan pemerintah akan membuka kembali pintu negosiasi dengan dua investor kilang dari Timur Tengah, yakni Kuwait Petroleum Company (KPC) dan Saudi Aramco. Menurut Hidayat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memerintahkan agar tim negosiasi dibentuk lagi.

Tim negosiasi itu akan membuka kembali pintu negosiasi terkait dengan fasilitas tax allowance bagi KPC dan Aramco yang terus tertunda. "Soalnya pembangunan kilang tidak bisa dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," kata Hidayat akhir pekan lalu di Jakarta.

Menteri Perindustrian meminta agar Kementerian Keuangan memberikan fasilitas tax holiday lebih panjang bagi kilang minyak karena investasi tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. "Mungkin mereka minta lebih daripada aturan yang ada. Insentif yang mereka minta, yaitu tax holiday, lebih panjang. Industri mendukung itu. Kami harus panggil, rundingkan kembali," kata Hidayat.

Pembangunan kilang minyak dengan total investasi US$ 9-10 miliar tersebut telah terhambat selama empat tahun karena permintaan insentifnya tidak disetujui Kementerian Keuangan. "Kalau dari empat tahun dibangun, sekarang sudah ada (hasilnya) dan sudah bisa menekan laju impor minyak," kata Hidayat.

Dua kilang minyak itu direncanakan masing-masing akan memasok minyak mentah sebanyak 300 barel per hari selama 30 tahun. "Downstream dari adanya refinery itu akan banyak perusahaan petrokimia. Ada 20 jenis yang bisa menjadi downstream petrokimia. Akan ada industri baru. Selain itu, di sektor distribusi, retail bisnis, dan tenaga kerja juga akan menguntungkan," Hidayat menambahkan.

Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Satya W. Yudha, meminta Kementerian Keuangan lebih fleksibel dalam memberikan insentif pajak kepada investor yang berminat membangun kilang di Indonesia. "Harus ada jaminan instrumen fiskal yang memberi keuntungan bagi investor kilang," katanya ketika dihubungi kemarin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan rencana pembangunan kilang minyak oleh Saudi Aramco dan KPC masih dalam pembahasan. Pemerintah akan mempertimbangkan pendanaan yang "feasible" untuk pembangunan kilang tersebut. Chatib pun mengakui sempat ada ketidaksepahaman mengenai rencana pembangunan itu.

Adapun pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menjelaskan, sektor kilang memiliki tingkat pengembalian atau internal rate of return (IRR) sebesar 8 persen. Tingkat pengembalian ini lebih rendah dibanding IRR sektor hulu yang sebesar 20 persen. Akibatnya, secara matematis, pihak swasta akan lebih tertarik untuk berinvestasi di sektor hulu.

Karena itu, Komaidi mengimbau pemerintah agar menyiasati sektor kilang dapat sama menjanjikannya dengan sektor hulu. "Caranya adalah dengan mengatur aturan main yang lebih bersahabat, seperti mengurangi pajak dan memberikan insentif perizinan maupun di insentif fiskal," ujarnya. Kemudahan itu akan berdampak pada penurunan biaya produksi. "Semakin rendah biaya produksi, semakin tinggi marginnya." ANANDA TERESIA | ANGGA SUKMA | MARIA YUNIAR

Defisit: