Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menganggarkan pendanaan sebanyak Rp 118 triliun untuk program ketahanan pangan sepanjang tahun ini. Kepala Subdirektorat Investasi BUMN Kementerian Keuangan Ahmad Saiful Mujab mengatakan, anggaran itu disalurkan melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga, subsidi, dan pembiayaan atau investasi pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Di antaranya Rp 16,6 triliun untuk Perum Bulog melalui mekanisme investasi pemerintah,” ujar Mujab dalam diskusi bertema 'Investasi Pemerintah untuk Cadangan Beras' di Attap Jakarta, dikutip Selasa, 25 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mujab mengatakan pembiayaan kepada perusahaan pelat merah untuk menyerap beras ini merupakan model investasi baru. Biasanya, investasi ditanam dalam bentuk surat berharga atau properti. Tapi kali ini investasi dalam bentuk beras.
Karena itu, kata dia, pemerintah saat ini membangun model investasi ini dengan mencermati karakteristik dan model bisnis yang ada. Ia tengah mempelajari model bisnis cadangan beras pemerintah hingga operasional Bulog.
“Sehingga kami melihat bahwa model ini bisa fit untuk menyelesaikan sebagian dari masalah atau tantangan yang dialami Bulog terkait dengan dari mana mendapatkan duitnya,” ujar dia.
Menurut dia, ketahanan pangan penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Pemerintahan Prabowo Subianto tengah memberi fokus terhadap bidang ini. Hal itu terlihat antara lain dari Asta Cita, nama visi-misi Prabowo, yang banyak menyebut-nyebut soal pangan.
Di tataran global, kata dia, ada faktor risiko yang mengancam pemerintah mengimpor beras. Hal ini disebabkan negara-negara surplus bahan pangan itu memilih menyimpan beras untuk kebutuhan sendiri.
Selain itu, sejumlah konflik di berbagai belahan dunia telah mendorong adanya krisis pangan. Hal ini juga akan mengganggu rantai pasok di negara-negara baik di tataran regional maupun global.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan uang Rp 16,6 triliun itu akan digunakan Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Terlebih pemerintah telah mencabut aturan rafaksi sehingga gabah dengan kondisi apapun wajib dibeli Bulog seharga Rp 6.500 per kilogram.
“Tadi kami bahas panjang mengenai Bulog. Keuangannya sudah tidak ada masalah. Uang Bulog ada Rp 23 triliun sudah siap. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan. Jadi sudah ada Rp 39 triliun,” ujar Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.
Foto 
