Pemerintah Genjot Penyerapan Bantuan UMKM

JAKARTA – Penyerapan dana bantuan Covid-19 untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru terserap sekitar Rp 56,4 triliun per 23 Agustus lalu. Dengan begitu, dana bantuan tersebut baru terserap 45,75 persen dari Rp 123,4 triliun yang dialokasikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan pemerintah akan mempercepat penyerapan untuk mengembalikan roda perekonomian. "Ini masih rendah. Karena itu, perlu ada percepatan lebih tinggi lagi," kata Teten, kemarin.

Khusus untuk koperasi, Teten berharap bantuan tersebut setidaknya dapat terserap seratus persen pada pertengahan September nanti. “Saya akan mengajukan kembali karena masih banyak koperasi yang butuh pembiayaan," ujar Teten, beberapa waktu lalu.

Pemerintah juga telah menggelontorkan sejumlah program. Salah satunya adalah peluncuran bantuan modal kerja bernama Bantuan Presiden (BanPres) Produktif untuk Usaha Mikro. Program tersebut ditujukan kepada 12,1 juta pelaku usaha mikro dengan dana Rp 2,4 juta per pelaku usaha. Total anggaran yang disiapkan Rp 22 triliun. Hingga kemarin, realisasi penyerapan program ini sudah mencapai 50 persen. "Tahap pertama 9,1 juta akan selesai pada September," ujar Teten.

Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan stimulus bagi UMKM yang telah beralih ke digital dengan memanfaatkan marketplace atau toko digital, berupa subsidi UMKM. Dia berharap nantinya stimulus tersebut akan mendorong percepatan transformasi UMKM ke dalam platform digital.

Dalam waktu dekat, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan pemerintah juga segera meluncurkan kredit supermikro dengan bunga nol persen selama enam bulan pertama. Hanung menyebut program ini bantuan “supermi” atau super-mikro.

Hanung mengatakan program kredit supermi ini sebenarnya hanya kelanjutan dari subsidi bunga KUR. Stimulus kredit untuk usaha mikro sebenarnya sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Bunga kredit usaha rakyat (KUR) di perbankan mencapai 17 persen, dengan rincian 10 persen ditanggung pemerintah dan 7 persen ditanggung nasabah.

"Jika nasabah dapat bunga nol persen selama enam bulan, artinya subsidi bunga pemerintah selama kurun waktu tersebut naik dari 10 persen menjadi 16 persen," kata dia.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi, Budi Gunadi Sadikin, sebelumnya mengatakan penerima Banpres Produktif Usaha Mikro adalah orang-orang yang belum memiliki akses ke pembiayaan perbankan. Dengan mengikuti program ini, mereka akan terdata di Kementerian Koperasi dan UKM serta masuk ke sistem perbankan.

Program ini, ujar Budi, akan mendorong perbankan mulai bisa melihat potensi para pengusaha mikro yang sebelumnya belum tersentuh sistem perbankan. "Sehingga secara natural akan mencari nasabah terus dan ini kan sudah ada 15 juta potensi pengusaha mikro baru yang bisa diberikan kredit perbankan," ujar Budi.

Budi berujar bahwa satgas ekonomi telah merencanakan dan mendiskusikan soal program lanjutan berupa pinjaman lunak bagi pelaku usaha mikro yang sebelumnya telah diberi hibah Rp 2,4 juta. Menurut Budi, hibah tersebut diberikan sebagai modal kerja awal bagi pelaku UMKM. Budi berharap bantuan itu bisa mendorong UMKM lebih dikenal perbankan. Dengan begitu, mereka bisa diberikan kredit lunak tambahan.