Penarikan Utang Maret 2022 Turun 55,6 Persen, Sri Mulyani: Penerimaan Makin Kuat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penarikan utang hingga Maret 2022 sudah turun sebesar 55,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah utang yang ditarik menurun dari Rp336,9 triliun menjadi Rp149,6 triliun atau sebesar 15,4 persen dari target APBN 2022 yang sebesar Rp973,6 triliun.

"Penerbitan surat utang sampai dengan bulan Maret justru menurun yang sangat drastis. Itu karena penerimaan negara yang makin kuat, belanjanya terkendali, maka defisitnya dan pembiayaan mengalami penurunan, 55,6 persen," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu.

Penarikan utang turun karena penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) menurun 60,4 persen dari Rp337,2 triliun pada Maret 2021 menjadi Rp133,6 triliun di Maret 2022, atau baru mencapai 13,5 persen dari target APBN Rp991,3 triliun.

Ia menyebutkan kondisi APBN Indonesia berbeda dengan Sri Lanka yang sudah gagal bayar utang luar negeri.

"Dalam hal ini kita melihat kondisi APBN Indonesia jauh sangat berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh negara seperti Sri Lanka. Oleh karena itu, kita akan tetap menjaga secara hati-hati," ucapnya.

Menurutnya, penarikan utang Indonesia menurun karena terdapat penyesuaian strategi antisipasi pasar keuangan yang masih fluktuatif dan kondisi kas yang masih cukup.

"Kita sudah menciptakan ketahanan APBN kita dengan kondisi kas yang cukup. Pasar keuangan yang volatile tidak harus dipaksa melakukan pembiayaan untuk APBN. Ini strategi yang pas dan sesuai. Dengan demikian APBN mendapatkan reputasi dan kredibilitas yang baik," jelas dia.

Penurunan utang ini tak terlepas dari kerja sama otoritas fiskal dengan Bank Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan SKB II sehingga BI memiliki dua peranan, yakni sebagai standby buyer atas SBN yang diterbitkan, serta pendukung belanja di bidang kesehatan dan bantuan sosial.

Tercatat sepanjang tahun ini, BI sudah membeli Rp15,3 triliun SBN, dengan rincian pembelian SUN senilai Rp7,6 triliun dan SBSN Rp7,7 triliun. Di sisi lain, pemerintah masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp149,7 triliun.

"Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam hal ini kondisi APBN-nya dalam posisi yang cukup baik dengan situasi yang ada, yaitu harga komoditas dan pemulihan ekonomi yang dua-duanya memberi dampak positif sehingga defisit kita menurun," ucapnya.