Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pada 13 Maret 2025, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadiri panggilannya sebagai saksi dalam kasus mafia migas yang terjadi dalam korupsi PT Pertamina Subholding saat ia dulu menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Memang, semenjak kasus korupsi ini dibongkar, Ahok berbicara dan mengungkapkan banyak hal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu yang disampaikan Ahok pascapemeriksaannya adalah meminta pemanggilan guna pemeriksaan juga dilakukan kepada Alfin Nasution sebagai mantan Direktur Utama Pertamina. Dengan adanya penyebutan nama ini, isu akan korupsi dan mafia migas menjadi salah satu hal yang menggerogoti perekonomian nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal ini menyebabkan kerugian perekonomian nasional dengan skala yang besar. Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, merasa bahwa korupsi migas sudah perlu ditangani segera. Diperlukan pemfokusan pemberantasan dan penindaktegasan mafia migas karena menindas masyarakat.
“Tindak pidana korupsi itu tidak hanya merampok uang negara, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen BBM (bahan bakar minyak),” kata Fahmy dikutip dari Antara.
Bahkan, Fahmi menyerukan permintaan ini kepada Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi migas. Pasalnya, ia menilai bahwa mafia ini selalu bergerak terorganisir dengan selalu melibatkan elit pemerintah, pengusaha, dan bahkan aparat keamanan atau pertahanan sehingga perlu ditangani segera.
“Jaringan terorganisirnya ini serupa dengan Mafia Migas yang beroperasi di Petral, anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Singapura. Saat itu, Tim Anti Mafia Migas, yang diketuai oleh Almarhum Faisal Basri, mengendus perampokan uang negara melalui modus bidding dan markup blending impor BBM Premium (RON 88) yang dilakukan oleh Petral,” ujarnya, 14 Maret 2025 dilansir dari laman UGM.
Dalam konteks ini, Fahmy Radhi mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah berani dalam memberantas mafia migas. Sebagai pemimpin negara, Prabowo memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa sektor vital seperti migas bebas dari praktik korupsi yang merugikan. Langkah tegas dari presiden diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Melansir dari Antara, Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap tata kelola migas. Setelah munculnya dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pimpinan di anak perusahaan Pertamina, Pukat UGM menilai bahwa pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi di sektor ini.
Mereka menekankan bahwa perbaikan sistem pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan migas dan sanksi yang keras akan membuat penurunanan angka mafia migas di Indonesia.
Foto 
