Penundaan Pengangkatan CPNS Dinilai seperti PHK Tidak Langsung

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei KedaiKOPI menyoroti buruknya komunikasi publik pemerintah dalam mengambil kebijakan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Menurut pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio, keterlambatan pemerintah mengumumkan penundaan tersebut membuat ratusan ribu CPNS kini seperti mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak langsung.

Hendri menilai penundaan pengangkatan CPNS berdampak buruk bagi masyarakat. Khususnya mereka yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya untuk bergabung dengan korps pegawai negeri. "Situasi ini serupa dengan pemutusan hubungan kerja tidak langsung," kata Hendri pada Rabu, 12 Maret 2025.

Seharusnya, kata Hendri, pemerintah mengkomunikasikan wacana penundaan tersebut jauh sebelum keputusan penundaan diumumkan. "Sehingga tidak ada CPNS yang terlanjut mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya atau mengubah rencana hidup demi posisi baru," ucap dia.

Hendri menilai nasib CPNS yang terkatung-katung ini adalah akibat dari kurangnya perencanaan dan komunikasi yang baik dari pemerintah. Dia mengatakan pemerintah harus transparan dalam menjelaskan alasan di balik penundaan tersebut. Menurut Hendri, publik punya hak untuk tahu persoalan sebenarnya di balik penundaan pengangkatan CPNS.

Hendri menilai pemerintah perlu memberikan klarifikasi agar kabar yang menyebar tidak simpang siur. "Pemerintah harus jelaskan kenapanya. Apa karena nggak ada anggaran, atau ada kesalahan perencanaan? Ini harus diungkap ke publik,” ucap dia.